Pertegas Sikap, PDIP: Masa Jabatan Presiden Tetap 2 Periode
Selasa, 03 Desember 2019 - 14:18 WIB
Pertegas Sikap, PDIP: Masa Jabatan Presiden Tetap 2 Periode
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan komitmennya mempertahankan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal dua periode.
"Meski PDI Perjuangan terdepan di dalam mengusulkan amendemen terbatas guna menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi dan memiliki kewenangan di dalam menetapkan haluan negara, namun presiden dan wapres tetap dipilih secara langsung dengan pembatasan masa jabatan maksimum dua periode," tutur Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto.
Hasto mengatakan itu usai pembukaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tugas Pokok dan Fungsi Anggota dan Pimpinan Dewan Provinsi, Kabupaten/Kota Fraksi PDI Perjuangan di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (3/12/2019). (Baca juga: Jokowi Sebut Ada yang Ingin Tamparnya, Pimpinan MPR Tak Merasa Disindir )
Menurut Hasto, sikap tersebut merupakan tanggung jawab partai terhadap masa depan bangsa dan negara Indonesia."Dengan haluan negara, setidaknya Indonesia bisa berperan besar sebagai lumbung pangan dunia, sumber obat-obatan atas dasar kekayaan hayati, dan juga kekayaan rempah serta alam raya yang indah bagi industri pariwisata nasional," ujarnya.
Di sisi lain, kata Hasto, tanggung jawab Indonesia terhadap dunia didasarkan atas penghormatan terhadap nilai-bilai kemanusiaan agar dunia yang damai dan adil serta dunia yang menerima Pancasila sebagai ideologi dunia.
Pancasila mendukung spirit pembebasan agar dunia terhindar dari penyakit kapitalisme dan neoimperialisme, khususnya di bidang ekonomi.
Politikus asal Yogyakarta ini menambahkan, PDIP ingin menata sistem politik nasional. Penataan, salah satunya menyangkut pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 2024 mendatang.
"Karena itu, PDIP mewacanakan Pilpres tidak dilaksanakan secara serentak dengan Pemilu Legislatif," ujar Hasto.
Hasto mengatakan, tanggung jawab Indonesia terhadap dunia didasarkan pada penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan agar dunia yang damai dan adil serta dunia yang menerima Pancasila sebagai ideologi dunia.
Dia menambahkan Pancasila mengandung spirit pembebasan agar dunia terhindar dari penyakit kapitalisme dan neoimperialisme, khususnya di bidang ekonomi.
"Dengan haluan negara, jalan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, berdikari dan berkebudayaan dapat dirumuskan sebagai blue print masa depan Indonesia raya," tuturnya.
"Meski PDI Perjuangan terdepan di dalam mengusulkan amendemen terbatas guna menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi dan memiliki kewenangan di dalam menetapkan haluan negara, namun presiden dan wapres tetap dipilih secara langsung dengan pembatasan masa jabatan maksimum dua periode," tutur Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto.
Hasto mengatakan itu usai pembukaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tugas Pokok dan Fungsi Anggota dan Pimpinan Dewan Provinsi, Kabupaten/Kota Fraksi PDI Perjuangan di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (3/12/2019). (Baca juga: Jokowi Sebut Ada yang Ingin Tamparnya, Pimpinan MPR Tak Merasa Disindir )
Menurut Hasto, sikap tersebut merupakan tanggung jawab partai terhadap masa depan bangsa dan negara Indonesia."Dengan haluan negara, setidaknya Indonesia bisa berperan besar sebagai lumbung pangan dunia, sumber obat-obatan atas dasar kekayaan hayati, dan juga kekayaan rempah serta alam raya yang indah bagi industri pariwisata nasional," ujarnya.
Di sisi lain, kata Hasto, tanggung jawab Indonesia terhadap dunia didasarkan atas penghormatan terhadap nilai-bilai kemanusiaan agar dunia yang damai dan adil serta dunia yang menerima Pancasila sebagai ideologi dunia.
Pancasila mendukung spirit pembebasan agar dunia terhindar dari penyakit kapitalisme dan neoimperialisme, khususnya di bidang ekonomi.
Politikus asal Yogyakarta ini menambahkan, PDIP ingin menata sistem politik nasional. Penataan, salah satunya menyangkut pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 2024 mendatang.
"Karena itu, PDIP mewacanakan Pilpres tidak dilaksanakan secara serentak dengan Pemilu Legislatif," ujar Hasto.
Hasto mengatakan, tanggung jawab Indonesia terhadap dunia didasarkan pada penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan agar dunia yang damai dan adil serta dunia yang menerima Pancasila sebagai ideologi dunia.
Dia menambahkan Pancasila mengandung spirit pembebasan agar dunia terhindar dari penyakit kapitalisme dan neoimperialisme, khususnya di bidang ekonomi.
"Dengan haluan negara, jalan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, berdikari dan berkebudayaan dapat dirumuskan sebagai blue print masa depan Indonesia raya," tuturnya.
(dam)
