Jelang Munas Golkar, Pemerintah Diminta Netral
Selasa, 03 Desember 2019 - 14:08 WIB
Jelang Munas Golkar, Pemerintah Diminta Netral
A
A
A
JAKARTA - Jelang Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, isu adanya campur tangan pihak Istana dalam pertarungan calon ketua umum partai berlambang pohon beringin itu semakin kencang. (Baca juga:Delapan Orang Caketum Siap Bertarung di Munas Golkar)
Menanggapi itu, Direktur Indonesia Public Institute Karyono Wibowo meminta agar pemerintah bersikap netral. Karena, jika pemerintah tidak netral maka akan banyak menimbulkan kekecewaan terhadap internal Golkar. "Memang sebaiknya dan idealnya Presiden mestinya netral. Karena jangan sampai kemudian kekecewaan dari faksi yang ada di dalam Golkar," ujar Karyono kepada wartawan, Senin (2/12/2019).
Karyono menjelaskan, kekecewaan itu nantinya akan berdampak luar biasa, bahkan bisa saja menimbulkan gejolak politik. "Kalau ada yang kecewa, bisa menimbulkan gejolak politik. Meskipun, tidak terlalu besar. Ini menimbulkan kegaduhan politik, kebisingan politik, kegaduhan publik," jelasnya. (Baca juga: Munas Golkar Momen Konsolidasi Gagasan untuk Kemajuan Bangsa)
Taj hanya itu, jika nantinya ada rasa kekecewaan akibat manuver para menteri dan Presiden Joko Widodo dalam mendukung salah satu pasangan calon yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Hal itu jelas akan merugikan pemerintah. "Secara tidak langsung presiden dirugikan, karena Golkar adalah partai pendukung pemerintahan," tuturnya.
Menanggapi itu, Direktur Indonesia Public Institute Karyono Wibowo meminta agar pemerintah bersikap netral. Karena, jika pemerintah tidak netral maka akan banyak menimbulkan kekecewaan terhadap internal Golkar. "Memang sebaiknya dan idealnya Presiden mestinya netral. Karena jangan sampai kemudian kekecewaan dari faksi yang ada di dalam Golkar," ujar Karyono kepada wartawan, Senin (2/12/2019).
Karyono menjelaskan, kekecewaan itu nantinya akan berdampak luar biasa, bahkan bisa saja menimbulkan gejolak politik. "Kalau ada yang kecewa, bisa menimbulkan gejolak politik. Meskipun, tidak terlalu besar. Ini menimbulkan kegaduhan politik, kebisingan politik, kegaduhan publik," jelasnya. (Baca juga: Munas Golkar Momen Konsolidasi Gagasan untuk Kemajuan Bangsa)
Taj hanya itu, jika nantinya ada rasa kekecewaan akibat manuver para menteri dan Presiden Joko Widodo dalam mendukung salah satu pasangan calon yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Hal itu jelas akan merugikan pemerintah. "Secara tidak langsung presiden dirugikan, karena Golkar adalah partai pendukung pemerintahan," tuturnya.
(cip)
