Johan Budi Pertanyakan Chip dalam E-KTP ke Mendagri
Johan Budi Pertanyakan Chip dalam E-KTP ke Mendagri
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR, Johan Budi SP meminta agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk berhati-hati dalam menuntaskan masalah e-KTP agar jangan sampai tersangkut masalah hukum lagi.
Selain itu, Johan Budi juga memertanyakan keberadaan chip dalam e-KTP karena ada perbedaan harga blangko e-KTP serta ada juga blangko e-KTP yang beredar di pasaran yang tidak memiliki chip.
“Saya ingin tegaskan kembali Pak Mendagri bahwa kami mendukung apa yang disampaikan tadi. Dan kami paling tidak saya pribadi sepakat bahwa kebutuhan blangko itu urgent pak, seperti tadi Pak Sodik (Anggota Komisi II Fraksi Gerindra) sampaikan tadi. Tapi jangan sampai sekali lagi saya ingatkan, karena ini persoalan e-KTP pak, dan Pak Mendagri tahu, waktu itu Kapolri kan, bahwa e-KTP itu ada persoalan pak di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” ujar Johan Budi dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).
Karena itu, mantan Juru Bicara (Jubir) KPK ini mengingatkan kepada Mendagri untuk berhari-hati dalam menuntaskan program e-KTP ini. Terlebih, dengan adanya cerita dari Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil soal kekurangan anggaran pengadaan blangko e-KTP.
“Saya mengingatkan, yang hati-hati gitu loh pak, jangan sampai terulang lagi, tadi kesimpulan dari banyak cerita Dirjen Dukcapil tadi hanya persoalan kekurangan anggaran pak. Persoalannya bukan kekurangan anggaran menurut saya, tidak sesimpel itu,” tegasnya.
Selain itu, Johan Budi juga memertanyakan keberadaan chip dalam e-KTP karena adanya perbedaan harga. Terlebih, blangko e-KTP yang tidak memiliki chip beredar juga di pasaran dengan harga yang jauh lebih murah.
“Harga blangko e-KTP-nya Rp10 ribu. Kalau nggak salah blangko yang Rp10 ribu yang dulu dibilang Rp16 ribu itu ada chipnya. Apakah sekarang ini ada chipnya tidak? Kalau yang saya pegang itu kertas biasa, kalau nggak salah di Glodok Rp1.500, nggak ada chipnya ini. Saya lapor ke Pak Mendagri juga. Sebagai masukan ke Pak Mendagri untuk mengawasi pekerjaan dari anak buahnya,” tuturnya.
Selain itu, Johan Budi juga memertanyakan keberadaan chip dalam e-KTP karena ada perbedaan harga blangko e-KTP serta ada juga blangko e-KTP yang beredar di pasaran yang tidak memiliki chip.
“Saya ingin tegaskan kembali Pak Mendagri bahwa kami mendukung apa yang disampaikan tadi. Dan kami paling tidak saya pribadi sepakat bahwa kebutuhan blangko itu urgent pak, seperti tadi Pak Sodik (Anggota Komisi II Fraksi Gerindra) sampaikan tadi. Tapi jangan sampai sekali lagi saya ingatkan, karena ini persoalan e-KTP pak, dan Pak Mendagri tahu, waktu itu Kapolri kan, bahwa e-KTP itu ada persoalan pak di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” ujar Johan Budi dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).
Karena itu, mantan Juru Bicara (Jubir) KPK ini mengingatkan kepada Mendagri untuk berhari-hati dalam menuntaskan program e-KTP ini. Terlebih, dengan adanya cerita dari Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil soal kekurangan anggaran pengadaan blangko e-KTP.
“Saya mengingatkan, yang hati-hati gitu loh pak, jangan sampai terulang lagi, tadi kesimpulan dari banyak cerita Dirjen Dukcapil tadi hanya persoalan kekurangan anggaran pak. Persoalannya bukan kekurangan anggaran menurut saya, tidak sesimpel itu,” tegasnya.
Selain itu, Johan Budi juga memertanyakan keberadaan chip dalam e-KTP karena adanya perbedaan harga. Terlebih, blangko e-KTP yang tidak memiliki chip beredar juga di pasaran dengan harga yang jauh lebih murah.
“Harga blangko e-KTP-nya Rp10 ribu. Kalau nggak salah blangko yang Rp10 ribu yang dulu dibilang Rp16 ribu itu ada chipnya. Apakah sekarang ini ada chipnya tidak? Kalau yang saya pegang itu kertas biasa, kalau nggak salah di Glodok Rp1.500, nggak ada chipnya ini. Saya lapor ke Pak Mendagri juga. Sebagai masukan ke Pak Mendagri untuk mengawasi pekerjaan dari anak buahnya,” tuturnya.
(kri)
Explore More