Anggaran untuk Aparatur Lebih Besar, Mendagri Evaluasi RAPBD
Selasa, 26 November 2019 - 16:46 WIB
Anggaran untuk Aparatur Lebih Besar, Mendagri Evaluasi RAPBD
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan masih ada daerah yang anggaran untuk aparatur lebih besar dibanding untuk masyarakat. Dia meminta agar hal ini jangan sampai terulang.
“Ada (daerah) program yang menyentuh masyarakat itu tidak sampai 20%, sementara untuk aparaturnya 50 dan 60%. Padahal harusnya terbalik. Program yang untuk menyentuh masyarakatnya harus jauh lebih besar dibanding untuk aparaturnya, kira-kira gitu,” katanya di Hotel Borobudur, Selasa (26/11/2019).
Tito menegaskan kembali pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa setiap program yang dibuat haruslah menyentuh ke masyarakat. Jangan hanya membuat program saja tanpa output.
“Dalam bahasa Bapak Presiden jangan membuat program hanya sent. Tapi program itu benar-benar ‘delivered’, artinya dirasakan menyentuh masyarakat,” tuturnya.
Dalam evaluasi RAPBD 2020, Tito mengaku akan ada variabel yang dilihat. Di antaranya anggaran affirmative action seperti untuk kesehatan dan pendidikan.
“Nanti kita kan memiliki variabel-variabel untuk mengukur. Misalnya masalah pendidikan itu 20%, masalah kesehatan 15%. Nah ini affirmative action harus dikerjakan,” ungkapnya.
Tito mengakui ada beberapa daerah yang RAPBD 2020 sudah masuk ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dia pun akan terus berkomunikasi dengan daerah agar tepat waktu untuk menyerahkan RAPBD.
“Sekarang kita membangun hubungan komunikasi agar mereka menyampaikannya tepat waktu, Insya Allah tepat waktu lah, kita akan bangun komunikasi terus menerus,” katanya.
“Ada (daerah) program yang menyentuh masyarakat itu tidak sampai 20%, sementara untuk aparaturnya 50 dan 60%. Padahal harusnya terbalik. Program yang untuk menyentuh masyarakatnya harus jauh lebih besar dibanding untuk aparaturnya, kira-kira gitu,” katanya di Hotel Borobudur, Selasa (26/11/2019).
Tito menegaskan kembali pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa setiap program yang dibuat haruslah menyentuh ke masyarakat. Jangan hanya membuat program saja tanpa output.
“Dalam bahasa Bapak Presiden jangan membuat program hanya sent. Tapi program itu benar-benar ‘delivered’, artinya dirasakan menyentuh masyarakat,” tuturnya.
Dalam evaluasi RAPBD 2020, Tito mengaku akan ada variabel yang dilihat. Di antaranya anggaran affirmative action seperti untuk kesehatan dan pendidikan.
“Nanti kita kan memiliki variabel-variabel untuk mengukur. Misalnya masalah pendidikan itu 20%, masalah kesehatan 15%. Nah ini affirmative action harus dikerjakan,” ungkapnya.
Tito mengakui ada beberapa daerah yang RAPBD 2020 sudah masuk ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dia pun akan terus berkomunikasi dengan daerah agar tepat waktu untuk menyerahkan RAPBD.
“Sekarang kita membangun hubungan komunikasi agar mereka menyampaikannya tepat waktu, Insya Allah tepat waktu lah, kita akan bangun komunikasi terus menerus,” katanya.
(cip)
