Eks Gubernur DKI Nilai Pemerintah Bisa Larang Penggunaan Cadar

Kamis, 31 Oktober 2019 - 16:41 WIB
Eks Gubernur DKI Nilai...
Eks Gubernur DKI Nilai Pemerintah Bisa Larang Penggunaan Cadar
A A A
JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai pemerintah bisa melarang pengguna cadar masuk ke instansi milik pemerintah. Namun, menurut dia, niat Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengeluarkan larangan itu perlu kajian.

"Makanya perlu diadakan diskusi, pengkajian. Menurut saya pemerintah boleh aja. Contoh, kalau bikin paspor boleh enggak? Enggak boleh. Kok mereka mau? Artinya negara bisa atur," ujar Djarot, Anggota Komisi II DPR RI ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Karena, kata dia, tugas negara adalah mengatur. "Atau melindungi, eksekusi keputusan itu," ungkap Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Dia pun mengakui bahwa penggunaan cadar itu bisa disalahgunakan. Misalnya, seorang lelaki menggunakan cadar tersebut.

"Kalau cadar itu kan enggak bisa diketahui ya jadi disalahgunakan, ada laki-laki cadar, kan bisa lho," katanya.
(pur)
Berita Terkait
Komisi V DPR Apresiasi...
Komisi V DPR Apresiasi Capaian Realisasi Anggaran Kemenhub Tahun 2020
Bahas Sejumlah Program...
Bahas Sejumlah Program Prioritas, Rapat DPR dengan Kemhan Digelar Tertutup
Kritik Adian Napitupulu...
Kritik Adian Napitupulu ke Kementerian BUMN Dinilai Salah Alamat
Umrah Saat Corona, DPR...
Umrah Saat Corona, DPR Ingatkan KMA Nomor 719 Wajib Ditaati
Daftar Lengkap 580 Anggota...
Daftar Lengkap 580 Anggota DPR yang Dilantik Hari Ini
SDI Sebut Sangat Berlebihan...
SDI Sebut Sangat Berlebihan Kinerja DPR RI Sekarang Dianggap Terburuk di Era Reformasi
Berita Terkini
Suvenir Kapal Perang...
Suvenir Kapal Perang Mikasa dari Menhan Jepang untuk Presiden Prabowo
Kasus Sertifikasi K3,...
Kasus Sertifikasi K3, KPK Telusuri Aliran Uang ke Pihak Kemnaker
Menhan Jepang Temui...
Menhan Jepang Temui Presiden Prabowo di Kertanegara, Penguatan Kerja Sama Pertahanan Dibahas
Kritik Menggema Jelang...
Kritik Menggema Jelang Muktamar, Warga NU Depok Soroti Tata Kelola PBNU
BPJS Kesehatan Pastikan...
BPJS Kesehatan Pastikan Layanan Peserta Tanpa Diskriminasi
MBG Perlu Dilanjutkan...
MBG Perlu Dilanjutkan dengan Evaluasi, Perbaikan Tata Kelola, dan Efisiensi Anggaran
Infografis
SMK Terbaik di DKI Jakarta...
SMK Terbaik di DKI Jakarta Berdasarkan Nilai UTBK Versi LTMPT
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved