Temui Sultan HB X, Mahfud MD Nonaktif dari Penasihat Gubernur DIY

YOGYAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menemui Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, di Kepatihan Yogyakarta, Senin (28/10/2019).

Kedatangan Mahfud untuk menyampaikan penonaktifan dirinya sebagai Ketua Parampara Praja atau Dewan Pertimbangan Sultan.

Di Kepatihan, Mahfud MD sempat menggelar rapat dengan anggota Parampara Praja antara lain Soetaryo, Edy Suandi Hamid, GKR Mangkubumi, Hermin Kusmayati, serta Suyitno.

Saat bertemu dengan Raja Keraton Yogyakarta tersebut Mahfud menyampaikan penonaktifan dirinya secara lisan. "Saya sejak 2016 menjadi ketua Paramparapraja karena saya mendapatkan amanah menjadi Menteri. Saya mengajukan nonaktif," katanya bersama Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kepatihan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (28/10 /2019).

Dia berharap keputusannya itu tidak didramatisasi. Langkah itu diambil karena dirinya menyadari tidak bisa lagi ikut kegiatan di Paramparapraja yang memiliki agenda rutin. "Tidak perlu dilebih-lebihkan antara mundur atau nonaktif ya," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Mahfud menegaskan Yogyakarta benar-benar daerah yang istimewa. Bahkan dirinya dan beberapa anggota Paramparapraja juga bukan putra daerah.

"Saya dari Madura, kemudian Pak Edy Sandi dari Sumatera. Semua bisa diterima menjadi penasihat Sri Sultan Hamengku Buwono X," ungkap Guru Besar Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) ini. (Baca Juga: Mahfud MD: Saya Baru Tahu Jadi Orang Sipil Pertama yang Jabat Menko Polhukam)

Sementara Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X belum bisa mengambil keputusan menyikapi pengajuan nonaktif Mahfud MD yang baru disampaikan secara lisan.

"Karena beliau bertugas dengan surat keputusan maka perlu surat resmi juga," katanya.