Lima Prioritas Pembangunan Pemerintahan, Jokowi: Yang Tidak Serius Akan Saya Copot
Minggu, 20 Oktober 2019 - 19:50 WIB
Lima Prioritas Pembangunan Pemerintahan, Jokowi: Yang Tidak Serius Akan Saya Copot
A
A
A
JAKARTA - Pasangan Joko Widodo ( Jokowi)-KH Ma’ruf Amin secara sah telah dilantik sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2024.
Dalam pidato perdananya sebagai Presiden, Jokowi menekankan ada lima program yang akan dilakukan pada lima tahun ke depan. (Baca juga: Jokowi-Ma'ruf Amin Resmi Menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI)
Pertama, Hal pertama yaitu prioritas pembangunan sumber daya manusia (SDM). "SDM akan menjadi prioritas utama kita, membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita,” tuturnya, Minggu (20/10/2019).
Namun, dalam mewujudkan pembangunan SDM, cara yang dilakukan tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, namun harus cara-cara baru harus dikembangkan.
"Kita perlu endowment fund (dana abadi) yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri,” tuturnya.
Kedua, Jokowi menekankan bahwa pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan. "Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat," urai mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Ketiga, penyederhanaan regulasi. "Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas,” tegasnya. (Baca juga: Usai Dilantik Jokowi Kembali Lakukan Berbagai Pertemuan)
Untuk itu, pemerintah akan mengajak DPR menerbitkan dua undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM. "Masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU," urainya.
Dengan adanya dua UU tersebut, kata Jokowi, puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. "Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi," tandas mantan Wali Kota Solo tersebut.
Keempat, penyederhanaan birokrasi. Menurut Jokowi, pemerintahannya ke depan akan terus melakukan penyederhanaan sistem birokrasi secara besar-besaran. "Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas," tuturnya. (Baca juga: Ini Harapan Muhammadiyah Kepada Presiden dan Wakil Presiden)
Untuk Langkah itu, menurut Jokowi, eselonisasi harus disederhanakan. "Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi,” paparnya.
Dirinya juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. "Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," tegasnya lagi.
Kelima berupa prioritas yang akan dilakukan yaitu transformasi ekonomi. "Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.
Dalam pidato perdananya sebagai Presiden, Jokowi menekankan ada lima program yang akan dilakukan pada lima tahun ke depan. (Baca juga: Jokowi-Ma'ruf Amin Resmi Menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI)
Pertama, Hal pertama yaitu prioritas pembangunan sumber daya manusia (SDM). "SDM akan menjadi prioritas utama kita, membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita,” tuturnya, Minggu (20/10/2019).
Namun, dalam mewujudkan pembangunan SDM, cara yang dilakukan tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, namun harus cara-cara baru harus dikembangkan.
"Kita perlu endowment fund (dana abadi) yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri,” tuturnya.
Kedua, Jokowi menekankan bahwa pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan. "Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat," urai mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Ketiga, penyederhanaan regulasi. "Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas,” tegasnya. (Baca juga: Usai Dilantik Jokowi Kembali Lakukan Berbagai Pertemuan)
Untuk itu, pemerintah akan mengajak DPR menerbitkan dua undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM. "Masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU," urainya.
Dengan adanya dua UU tersebut, kata Jokowi, puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. "Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi," tandas mantan Wali Kota Solo tersebut.
Keempat, penyederhanaan birokrasi. Menurut Jokowi, pemerintahannya ke depan akan terus melakukan penyederhanaan sistem birokrasi secara besar-besaran. "Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas," tuturnya. (Baca juga: Ini Harapan Muhammadiyah Kepada Presiden dan Wakil Presiden)
Untuk Langkah itu, menurut Jokowi, eselonisasi harus disederhanakan. "Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi,” paparnya.
Dirinya juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. "Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," tegasnya lagi.
Kelima berupa prioritas yang akan dilakukan yaitu transformasi ekonomi. "Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.
(shf)
