Politikus PKS Dukung Aturan Calon Kepala Daerah Tak Boleh Zina dan Mabuk
Senin, 14 Oktober 2019 - 16:39 WIB
Politikus PKS Dukung Aturan Calon Kepala Daerah Tak Boleh Zina dan Mabuk
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Ahmad Syaikhu mendukung rencana revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 4 tentang tambahahan syarat calon kepala daerah tidak boleh pernah melakukan perbuatan pidana diantaranya judi, mabuk, pengguna dan pengedar narkoba, hingga berzina.
"Saya lihat rencana ini lahirkan pro dan kontra. Tapi wacana revisi ini justru harus didukung penuh oleh semua pihak karena memberikan keuntungan bagi masyarakat. Saya mendukung rencana revisi ini," kata Syaikhu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (14/10/2019).
Menurut Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat ini, setidaknya ada beberapa alasan kuat kenapa dirinya mendukung wacana revisi PKPU tersebut.
"Pertama, negara kita berdasarkan Pancasila. Sila Pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, nilai-nilai agama jadi landasan kita. Semua agama pastinya tidak membolehkan pengikutnya berbuat amoral seperti berzina dan mabuk," tuturnya.
Kedua, kata Syaikhu, setiap perhelatan pilkada selalu menghabiskan banyak uang. Tahun 2018 lalu saat Pilkada serentak dilaksanakan, dana yang dibutuhkan sebanyak Rp20 triliun."Sangat menyedihkan jika dengan anggaran sebesar itu tapi tidak melahirkan pemimpin terbaik yang bermoral."
Ketiga, menurut Syaikhu, rakyat berhak mendapatkan pemimpin terbaik tanpa cacat."Dengan demikian, mereka akan mendapatkan panutan atau teladan. Juga mampu membawa kemaslahatan," lanjutnya.
Kelima, menurut Syaikhu dalam Islam menurutnya minuman keras atau khamr disebut sebagai ummul khobaits atau induk dari keburukan."Pemimpin yang suka mabuk akan sangat mudah melakukan tindakan kejahatan lainnya," ujarnya
Dalam pandangan Syaikhu, perilaku buruk pemimpin hanya akan membuat dirinya tersandera sehingga tak bisa maksimal dalam menjalankan amanah sebagai pejabat publik.
"Tinggal nantinya semua pihak duduk bersama, mendapatkan parameter atau alat ukur yang jelas tentang zina dan mabuk tersebut sehingga dapat diterima pihak yang kontra," tutur Syaikhu.
"Saya lihat rencana ini lahirkan pro dan kontra. Tapi wacana revisi ini justru harus didukung penuh oleh semua pihak karena memberikan keuntungan bagi masyarakat. Saya mendukung rencana revisi ini," kata Syaikhu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (14/10/2019).
Menurut Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat ini, setidaknya ada beberapa alasan kuat kenapa dirinya mendukung wacana revisi PKPU tersebut.
"Pertama, negara kita berdasarkan Pancasila. Sila Pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, nilai-nilai agama jadi landasan kita. Semua agama pastinya tidak membolehkan pengikutnya berbuat amoral seperti berzina dan mabuk," tuturnya.
Kedua, kata Syaikhu, setiap perhelatan pilkada selalu menghabiskan banyak uang. Tahun 2018 lalu saat Pilkada serentak dilaksanakan, dana yang dibutuhkan sebanyak Rp20 triliun."Sangat menyedihkan jika dengan anggaran sebesar itu tapi tidak melahirkan pemimpin terbaik yang bermoral."
Ketiga, menurut Syaikhu, rakyat berhak mendapatkan pemimpin terbaik tanpa cacat."Dengan demikian, mereka akan mendapatkan panutan atau teladan. Juga mampu membawa kemaslahatan," lanjutnya.
Kelima, menurut Syaikhu dalam Islam menurutnya minuman keras atau khamr disebut sebagai ummul khobaits atau induk dari keburukan."Pemimpin yang suka mabuk akan sangat mudah melakukan tindakan kejahatan lainnya," ujarnya
Dalam pandangan Syaikhu, perilaku buruk pemimpin hanya akan membuat dirinya tersandera sehingga tak bisa maksimal dalam menjalankan amanah sebagai pejabat publik.
"Tinggal nantinya semua pihak duduk bersama, mendapatkan parameter atau alat ukur yang jelas tentang zina dan mabuk tersebut sehingga dapat diterima pihak yang kontra," tutur Syaikhu.
(dam)
