Kawal Agenda Menteri, PKB Incar Komisi V, VI dan X DPR
A
A
A
JAKARTA - Berdasarkan perhitungan perolehan kursi, Fraksi PKB mendapatkan jatah 2 Ketua dan 7 Wakil Ketua Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR.
Terkait hal itu, PKB mengincar Komisi V yang mengurusi soal infrastruktur, perhubungan dan kebencanaan; Komisi VI yang mengurusi perindustrian, perdagangan, UMKM dan BUMN; dan Komisi X yang mengurusi pendidikan dan kebudayaan.
Bagi PKB, jatah Pimpinan Komisi dan AKD tersebut harus sejalan dengan kementerian yang akan dikawal oleh PKB agar program bisa berjalan.
“Secara hitungan proporsional yang kemarin disampaikan saya kira teman-teman sudah tahu ada 2 ketua dan 7 wakil ketua. Ya, kalau kita sih target (Komisi dan AKD) sebenarnya inginnya bagus-bagus yah,” kata Ketua Fraksi PKB di DPR Cucun A Syamsurizal di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2019).
Cucun menjelaskan, karena PKB bagian dari koalisi pemerintah maka pembagian Komisi dan AKD juga perlu dibicarakan dengan fraksi lain. Yang jelas, mitra kabinet harus dikawal oleh Komisi yang dipimpin oleh Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
“Jalannya rapat-rapat ini harus ditentukan juga terkait mitra nanti. Kalau kami kan ada mitra di kabinet harus kita kawal juga seperti apa nanti,” terangnya.
Namun, kata Ketua DPP PKB itu, karena PKB punya agenda besar dalam Muktamar September lalu yakni, pendidikan, UMKM dan infrastruktur. PKB ingin mengawal agenda pembangunan pesantren yang akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). “Ya gitu (Komisi V, VI dan X) ya,” akunya.
Terkait hal itu, PKB mengincar Komisi V yang mengurusi soal infrastruktur, perhubungan dan kebencanaan; Komisi VI yang mengurusi perindustrian, perdagangan, UMKM dan BUMN; dan Komisi X yang mengurusi pendidikan dan kebudayaan.
Bagi PKB, jatah Pimpinan Komisi dan AKD tersebut harus sejalan dengan kementerian yang akan dikawal oleh PKB agar program bisa berjalan.
“Secara hitungan proporsional yang kemarin disampaikan saya kira teman-teman sudah tahu ada 2 ketua dan 7 wakil ketua. Ya, kalau kita sih target (Komisi dan AKD) sebenarnya inginnya bagus-bagus yah,” kata Ketua Fraksi PKB di DPR Cucun A Syamsurizal di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2019).
Cucun menjelaskan, karena PKB bagian dari koalisi pemerintah maka pembagian Komisi dan AKD juga perlu dibicarakan dengan fraksi lain. Yang jelas, mitra kabinet harus dikawal oleh Komisi yang dipimpin oleh Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
“Jalannya rapat-rapat ini harus ditentukan juga terkait mitra nanti. Kalau kami kan ada mitra di kabinet harus kita kawal juga seperti apa nanti,” terangnya.
Namun, kata Ketua DPP PKB itu, karena PKB punya agenda besar dalam Muktamar September lalu yakni, pendidikan, UMKM dan infrastruktur. PKB ingin mengawal agenda pembangunan pesantren yang akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). “Ya gitu (Komisi V, VI dan X) ya,” akunya.
(cip)