Mendagri: Stabilitas Politik Dalam Negeri Aman Terkendali

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menyatakan,stabilitas politik dalam negeri sejauh ini aman terkendali, walaupun ada dinamika di beberapa daerah terkait aspirasi politik masyarakat dalam bentuk demonstasi, Karhutla dan lain sebagainya.Tjahjo mengatakan, di era teknologi yang sudah maju, ada cctv dimana-mana mudah untuk mendeteksi pelaku kriminal dan dan tindakan dari kelompok-kelompok tertentu yang berbuat anarkis. Pemerintahan dalam negeri mulai pusat sampai dengan daerah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan/distrik, desa/ kelurahan masih tetap berjalan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan berjalan normal."Masyarakat jangan mau terprovokasi dengan informasi hoax, adu domba, memecah belah, menebar kebencian dan sebagainya. Aparat kemananan, Polri, TNI dan Intelijen sudah mengetahui siapa yang bermain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri", kata Tjahjo pada acara Jambore Nasional Kader PKK di Hotel Mercure Ancol Jakarta, Rabu (25/9/2019).Tjahjo juga dengan tegas mengimbau seluruh elemen bangsa menahan diri dan menghentikan setiap tindakan yang melanggar hukum, "stop melakukan tindakan melanggar hukum. Negara ini adalah negara demokrasi. Presiden dan Wapres telah terpilih sesuai mekanisme demokrasi, yakni melalui pemilihan umum yang dipilih rakyat secara langsung, secara sah dan konstitusional," ujar."Mari kita tegakkan aturan tata negara sesuai konstitusi UUD 1945. Seluruh rakyat Indonesia dipastikan akan melawan kelompok-kelompok yang mau coba-coba menempuh cara-cara yang inkonstitusional," pungkasnya.Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menyatakan,stabilitas politik dalam negeri sejauh ini aman terkendali, walaupun ada dinamika di beberapa daerah terkait aspirasi politik masyarakat dalam bentuk demonstasi, Karhutla dan lain sebagainya.

Tjahjo mengatakan, di era teknologi yang sudah maju, ada cctv dimana-mana mudah untuk mendeteksi pelaku kriminal dan dan tindakan dari kelompok-kelompok tertentu yang berbuat anarkis. Pemerintahan dalam negeri mulai pusat sampai dengan daerah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan/distrik, desa/ kelurahan masih tetap berjalan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan berjalan normal.

"Masyarakat jangan mau terprovokasi dengan informasi hoax, adu domba, memecah belah, menebar kebencian dan sebagainya. Aparat kemananan, Polri, TNI dan Intelijen sudah mengetahui siapa yang bermain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri", kata Tjahjo pada acara Jambore Nasional Kader PKK di Hotel Mercure Ancol Jakarta, Rabu, 25 September 2019 kemarin.

Tjahjo juga dengan tegas mengimbau seluruh elemen bangsa menahan diri dan menghentikan setiap tindakan yang melanggar hukum, "stop melakukan tindakan melanggar hukum. Negara ini adalah negara demokrasi. Presiden dan Wapres telah terpilih sesuai mekanisme demokrasi, yakni melalui pemilihan umum yang dipilih rakyat secara langsung, secara sah dan konstitusional," ujarnya.

"Mari kita tegakkan aturan tata negara sesuai konstitusi UUD 1945. Seluruh rakyat Indonesia dipastikan akan melawan kelompok-kelompok yang mau coba-coba menempuh cara-cara yang inkonstitusional," pungkasnya.