Fahri Hamzah Tantang Mahasiswa Tunjukkan Kajian Soal Perlunya Perppu KPK
Kamis, 26 September 2019 - 11:32 WIB
Fahri Hamzah Tantang Mahasiswa Tunjukkan Kajian Soal Perlunya Perppu KPK
A
A
A
JAKARTA - Mahasiswa di berbagai daerah serentak menggelar unjuk rasa. Salah satu tuntutannya adalah meminta Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) KPK. (Baca juga: 15 Poin Krusial dalam UU KPK Baru Hasil Revisi)
Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah meminta agar para demonstran menunjukkan kajiannya. "Yang jantan lah, tunjukkan kajiannya," ujar Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2019).
Kemudian, menurut dia, harus jelas siapa yang menuntut penerbitan Perppu KPK itu. "Ya kalau saya sih, terus terang teman-teman tuh harus terus terang yang menuntut ini siapa? kajiannya apa? Naskah akademiknya apa? kan naskah itu bisa dipakai untuk berjuang kan," kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. (Baca juga: Menkumham Minta Jangan Paksa Pemerintah Terbitkan Perppu KPK)
Legislator asal Nusa Tenggara Barat ini meminta agar naskah akademik tuntutan penerbitan Perppu KPK itu dipaparkan ke masyarakat. Sebab, sosialisasi terhadap revisi UU KPK sudah begitu masif. "Sementara teman-teman yang nuntut-nuntut nih kita enggak tahu agendanya apa," katanya.
Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah meminta agar para demonstran menunjukkan kajiannya. "Yang jantan lah, tunjukkan kajiannya," ujar Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2019).
Kemudian, menurut dia, harus jelas siapa yang menuntut penerbitan Perppu KPK itu. "Ya kalau saya sih, terus terang teman-teman tuh harus terus terang yang menuntut ini siapa? kajiannya apa? Naskah akademiknya apa? kan naskah itu bisa dipakai untuk berjuang kan," kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. (Baca juga: Menkumham Minta Jangan Paksa Pemerintah Terbitkan Perppu KPK)
Legislator asal Nusa Tenggara Barat ini meminta agar naskah akademik tuntutan penerbitan Perppu KPK itu dipaparkan ke masyarakat. Sebab, sosialisasi terhadap revisi UU KPK sudah begitu masif. "Sementara teman-teman yang nuntut-nuntut nih kita enggak tahu agendanya apa," katanya.
(cip)
