DPR dan Pemerintah Sepakat Bahas Revisi UU MK

Senin, 24 Agustus 2020 - 17:05 WIB
loading...
DPR dan Pemerintah Sepakat...
Menkumham Yasonna Laoly dalam rapat kerja dengan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Foto: SINDOnews/Yulianto
A A A
JAKARTA - Komisi III DPR dan pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly bersepakat untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang revisi atas UU Nomor 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) yang merupakan usul inisiatif DPR pada masa persidangan I tahun 2020-2021 ini.

“Dalam kesempatan ini izinkanlah kami mewakili presiden menyampaikan Pandangan dan Pendapat Presiden atas RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang merupakan usul inisiatif dari DPR. RUU tentang perubahan ketiga atas UU MK ini telah disampaikan oleh Ketua DPR kepada Presiden,” kata Yasonna dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2020).

(Baca: Kebakaran Gedung Jangan Bikin Kejagung 'Lesu' Tuntaskan Kasus Besar)

Yasonna menjelaskan, terkait RUU ini, presiden menugaskan dirinya bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Menteri Keuangan (Menkeu). Pemerintah berpandangan, MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman perlu dijamin kemerdekaannya, sebab lembaga yudikatif merupakan satu-satunya kekuasaan yang diyakini merdeka dan harus dijamin merdeka oleh UUD 1945.

“Kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar utama bagi terselenggaranya negara hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Namun demikian, kemerdekaan kekuasaan kehakiman tetap perlu diatur guna mencegah terjadinya tirani yudikatif dalam penyelenggaraan suatu sistem pemerintahan yang demokratis,” terangnya.

Oleh karena itu, lanjut Yasonna, pengaturan mengenai jaminan kemerdekaan lembaga yudikatif di Indonesia, khususnya dalam konteks MK sebagai the sole interpreter and the guardian of the constitution mutlak diperlukan agar peran MK dapat lebih optimal sesuai harapan para pencari keadilan. Pemilihan hakim konstitusi juga harus dilakukan secara selektif mengingat besarnya kewenangan MK.

“Besarnya kewenangan MK dan luasnya dampak dari suatu Putusan MK menjadi alasan bahwa tersedianya 9 orang negarawan berintegritas, berkepribadian tidak tercela yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sebagai Hakim Konstitusi,” tutur Yasonna.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Bahas RUU Polri, Habiburokhman...
Bahas RUU Polri, Habiburokhman Soroti Polisi Aktif di Ormas
Silmy Karim Tersangka...
Silmy Karim Tersangka Korupsi, Komisi III DPR: Usut Tuntas Tanpa Pandang Bulu
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
Pemerintah Serahkan...
Pemerintah Serahkan 112 DIM RUU Polri ke Komisi III DPR
Usia Pensiun Anggota...
Usia Pensiun Anggota Polri Ditambah, Pakar: Untuk Kesetaraan Antarlembaga Penegak Hukum
Legislator PDIP Minta...
Legislator PDIP Minta Pemerintah Tinjau Lagi Rencana Pajak Sembako
Sahroni Desak Polisi...
Sahroni Desak Polisi Usut Tuntas Kematian Whistleblower Dugaan Korupsi Pelabuhan: Ini Skandal Besar yang Harus Dibongkar!
Stafsus Kemenkumham:...
Stafsus Kemenkumham: Ada Antrean Panjang WNA Pingin Jadi WNI
Komisi III DPR: Anggota...
Komisi III DPR: Anggota Brimob Penganiaya Siswa MTs di Tual hingga Tewas Harus Diadili di Pengadilan Umum
Rekomendasi
Stop Polemik, Prof Dede:...
Stop Polemik, Prof Dede: Pengelolaan Yayasan Diserahkan ke Pemerintah melalui UIN Jakarta
Album Baru Slank Republik...
Album Baru Slank Republik Fufu Fafa Resmi Meluncur, Sarat Kritik Sosial
IFG Life Beri Proteksi...
IFG Life Beri Proteksi 10 Ribu Pelari di Ajang Yellow Run 2026
Berita Terkini
KPK Angkut Moge, Mobil...
KPK Angkut Moge, Mobil Mewah, dan Sepeda usai Geledah Rumah Silmy Karim
Ancam 6 Juta Tenaga...
Ancam 6 Juta Tenaga Kerja, Wacana Kemasan Polos Harus Dibatalkan
DPR Minta KAI Bereskan...
DPR Minta KAI Bereskan Dulu Konektivitas Sebelum Bangun Jalur Kereta Aceh-Lampung
Imigrasi Nonaktifkan...
Imigrasi Nonaktifkan Pejabat yang Diperiksa KPK, Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Dua Truk Towing Masuk...
Dua Truk Towing Masuk Rumah Silmy Karim saat KPK Lakukan Penggeledahan
Panitia Mubes Kosgoro...
Panitia Mubes Kosgoro 1957 Terima Dokumen Lengkap Caketum La Ode Safiul Akbar
Infografis
Pemerintah Tetapkan...
Pemerintah Tetapkan 25 Hari Libur dan Cuti Bersama di Tahun 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved