Pidato SBY Soal One Man One Vote Dinilai Antipemilihan Langsung
Selasa, 10 September 2019 - 13:58 WIB
Pidato SBY Soal One Man One Vote Dinilai Antipemilihan Langsung
A
A
A
JAKARTA - CEO Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menganggap, pidato Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyinggung soal sistem one man one vote terkesan anti terhadap pemilihan langsung baik pemilu nasional maupun pemilihan kepala daerah.
Menurut Pangi, apa yang disampaikan SBY terkesan pemilihan kepala daerah diserahkan kepada DPRD. Sehingga tidak perlu satu orang, satu suara. "Jadi pak SBY inkonsisten. Pemilu langsung bupati/wali kota apakah relevan dengan sila permusyawaratan perwakilan? Demokrasi kita kan sudah terlanjur liberal dan pragmatis, mengapa SBY mengeluarkan perppu ketika DPR voting dan menyetujui mengembalikan pemilihan kepala daerah via DPRD," kata Pangi, Selasa (10/9/2019).
Seharusnya, kata Pangi, pidato SBY menyampaikan proses demokrasi atau pemilihan langsung yang kurang baik agar diperbaiki, dan yang sudah baik untuk ditingkatkan. Bukan sebaliknya, malah terkesan dibolak-balik.
Pangi mengaku sepakat memilih pemimpin harus mengedepankan musyawarah mufakat. Namun proses demokrasi yang sudah terlanjur liberal tidak bisa dipaksakan untuk mundur kembali. Pangi berharap, dalam memilih pemimpin tetap menempatkan metode one man one vote.
"Sekarang kan gila betul, sampai kepala desa dan walinagari dipilih langsung, kan bisa pada level bawah pemilihan dengan konsensus, musyawarah mufakat dengan azaz kekeluargaan, tidak harus dipilih langsung rakyat. Kecuali presiden, wajib dipilih rakyat karena soal legitimasi dari rakyat, agar penopang sistem presidensial tetap kuat, presiden enggak mudah dijatuhkan di tengah jalan, karena legitimasinya langsung dari rakyat," katanya.
Menurut Pangi, apa yang disampaikan SBY terkesan pemilihan kepala daerah diserahkan kepada DPRD. Sehingga tidak perlu satu orang, satu suara. "Jadi pak SBY inkonsisten. Pemilu langsung bupati/wali kota apakah relevan dengan sila permusyawaratan perwakilan? Demokrasi kita kan sudah terlanjur liberal dan pragmatis, mengapa SBY mengeluarkan perppu ketika DPR voting dan menyetujui mengembalikan pemilihan kepala daerah via DPRD," kata Pangi, Selasa (10/9/2019).
Seharusnya, kata Pangi, pidato SBY menyampaikan proses demokrasi atau pemilihan langsung yang kurang baik agar diperbaiki, dan yang sudah baik untuk ditingkatkan. Bukan sebaliknya, malah terkesan dibolak-balik.
Pangi mengaku sepakat memilih pemimpin harus mengedepankan musyawarah mufakat. Namun proses demokrasi yang sudah terlanjur liberal tidak bisa dipaksakan untuk mundur kembali. Pangi berharap, dalam memilih pemimpin tetap menempatkan metode one man one vote.
"Sekarang kan gila betul, sampai kepala desa dan walinagari dipilih langsung, kan bisa pada level bawah pemilihan dengan konsensus, musyawarah mufakat dengan azaz kekeluargaan, tidak harus dipilih langsung rakyat. Kecuali presiden, wajib dipilih rakyat karena soal legitimasi dari rakyat, agar penopang sistem presidensial tetap kuat, presiden enggak mudah dijatuhkan di tengah jalan, karena legitimasinya langsung dari rakyat," katanya.
(cip)
