Seribu Asa untuk Pemerintahan Baru
Seribu Asa untuk Pemerintahan Baru
A
A
A
Dalam hitungan bulan, Indonesia akan segera memasuki babak baru dalam kehidupan bernegara.
Proses yang cukup panjang pada akhirnya menetapkan pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden RI untuk periode 2019-2024. Dilantiknya duet pemimpin baru ini pada Oktober 2019, dimulailah fase anyar pemerintahan Indonesia.
Lembaran baru tak pelak menciptakan harapan-harapan baru bagi pemerintahan yang akan datang. Momen HUT Kemerdekaan ke-74 RI menjadi saat yang tepat untuk “membedah” berbagai asa dari rakyat yang disuarakan melalui jajak pendapat Litbang SINDO Media.
Dalam bidang ekonomi, tiga persoalan dianggap krusial untuk dima suk kan dalam agenda prioritas pemerintahan yang akan datang, yaitu upaya memperluas lapangan kerja, mengatasi kemiskinan, serta menjaga stabilitas harga bahan pokok.
Meski data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2019 menunjukkan, dalam setahun terakhir angka pengangguran berkurang 50.000 orang, faktanya masyarakat masih dilanda kekhawatiran terkait masalah ini. Terlebih dalam beberapa bulan terakhir, banyak perusahaan melakukan aksi PHK dan ironisnya perusahaan tersebut termasuk dalam golongan perusahaan besar, yang di mata masyarakat idealnya “anti-PHK”.
Begitu pun terkait angka kemiskinan, BPS mencatat penduduk miskin Indonesia pada Maret 2019 menurun dibandingkan periode yang sama dari tahun sebelumnya. Persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41%, menurun 0,41% poin terhadap Maret 2018.
Pencapaian ini diharapkan bisa menjadi cambuk bagi pemerintah mendatang untuk memangkas lebih banyak lagi angka kemiskinan di periode berikutnya. Bidang hukum turut menjadi sorotan. Upaya atasi hukum yang masih dirasa tebang pilih serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dua harapan yang disuarakan responden jajak pendapat.
Harapan ini dilandasi dari maraknya aksi korupsi yang sudah tidak lagi pandang bulu lantaran adanya aparat penegak hukum yang turut terseret dalam aksi white collar crime ini. Banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi juga memunculkan keprihatinan tersendiri.
Data Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa sepanjang 2004- 2018 ada 104 kepala daerah di Indonesia terjerat kasus korupsi. Meski demikian, berdasarkan data Transparency International Indonesia (TII), Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2018 sukses merangkak satu poin menjadi 38.
Dalam bidang pendidikan, masalah sistem zonasi dalam penerimaan murid baru menjadi perhatian masyarakat. Pemerintah berdalih bahwa Permendikbud ini merupakan sebuah strategi dalam rangka membenahi pendidikan dasar dan menengah demi mewujudkan keadilan bagi para anak didik.
Namun, masyarakat tetap menuntut adanya evaluasi penerapan aturan yang tercantum dalam Permendikbud No 51/2018 ini lantaran pelaksanaannya yang dinilai masih jauh panggang dari api. Bagi masyarakat, masalah pendidikan menjadi masalah yang sangat krusial, terlebih tuntutan terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) semakin tinggi khususnya di tengah era persaingan global.
Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya baru-baru ini, juga mengungkapkan bahwa pembangunan SDM akan menjadi fokus di pemerintahannya mendatang. Pernyataan tersebut membangkitkan harapan masyarakat adanya evaluasi menyeluruh terhadap dunia pendidikan Indonesia, yang salah satunya adalah evaluasi terhadap sistem zonasi.
Terkait ranah internasional, beberapa langkah konkret yang diambil pemerintah terdahulu tak dapat dimungkiri mampu mengangkat positioning Indonesia di mata dunia. Sebut saja di antaranya terpilihnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020 pada Juni 2018 lalu.
Meski bukan kali pertama terpilih menjadi bagian dari Dewan Keamanan PBB, momen ini menjadi bukti kapabilitas Indonesia di mata dunia internasional, bahwa Indonesia dinilai tepercaya dan mampu berperan aktif dalam menjaga perdamaian serta melaksanakan ketertiban dunia.
Harapan ini kembali disuarakan rakyat. Pemerintah ditantang untuk bisa lebih memainkan perannya secara aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia. Tak hanya itu, pemerintah juga diharapkan bisa bergerak cepat dalam meningkatkan perlindungan WNI di luar negeri.
Bidang lain yang menjadi fokus masyarakat adalah bidang sosial. Dalam bidang ini, masyarakat menagih janji pemerintah sebagaimana amanat dari UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara.
Bidang sosial juga mengamanatkan pemerintah mengenai urgensi perlindungan anak dan perempuan di Indonesia. Data Komisi Perlindungan Anak Indo nesia (KPAI) menunjukkan fakta yang memprihatinkan, yang membuat masyarakat ramai-ramai bersuara bahwa masalah anak membutuhkan perhatian yang sangat serius.
Menurut data KPAI, selama 2018 tercatat ada 4.885 laporan pengaduan kasus terkait anak. Sementara terkait dengan masalah perempuan, mengutip catatan kekerasan terhadap perempuan pada 2018, disebutkan bahwa pada 2019 terjadi kenaikan kasus kekerasan perempuan sebesar 14% atau 406.178 kasus.
Tahun sebelumnya jumlah kasus yang tercatat ada di angka 348.466 kasus. Sejumlah harapan yang muncul mengindikasikan bahwa masih banyak pe kerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh pemerintahan mendatang. Sejalan dengan quote dari Presiden Joko Widodo yaitu, “Mulailah sebuah perjalanan dengan tujuan akhir yang jelas.”
Maka melalui survei ini, masyarakat pun berharap agar duet pemimpin bangsa ini mampu memulai perjalanan kepemimpinannya dengan baik dan mencapai semua tujuan secara maksimal. Momentum peringatan HUT ke-74 Republik Indonesia diharapkan dapat menjadi sarana evalusi bagi pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat untuk membuat bangsa ini menjadi lebih baik. (Wiendy Hapsari/ Litbang SINDO media)
Proses yang cukup panjang pada akhirnya menetapkan pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden RI untuk periode 2019-2024. Dilantiknya duet pemimpin baru ini pada Oktober 2019, dimulailah fase anyar pemerintahan Indonesia.
Lembaran baru tak pelak menciptakan harapan-harapan baru bagi pemerintahan yang akan datang. Momen HUT Kemerdekaan ke-74 RI menjadi saat yang tepat untuk “membedah” berbagai asa dari rakyat yang disuarakan melalui jajak pendapat Litbang SINDO Media.
Dalam bidang ekonomi, tiga persoalan dianggap krusial untuk dima suk kan dalam agenda prioritas pemerintahan yang akan datang, yaitu upaya memperluas lapangan kerja, mengatasi kemiskinan, serta menjaga stabilitas harga bahan pokok.
Meski data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2019 menunjukkan, dalam setahun terakhir angka pengangguran berkurang 50.000 orang, faktanya masyarakat masih dilanda kekhawatiran terkait masalah ini. Terlebih dalam beberapa bulan terakhir, banyak perusahaan melakukan aksi PHK dan ironisnya perusahaan tersebut termasuk dalam golongan perusahaan besar, yang di mata masyarakat idealnya “anti-PHK”.
Begitu pun terkait angka kemiskinan, BPS mencatat penduduk miskin Indonesia pada Maret 2019 menurun dibandingkan periode yang sama dari tahun sebelumnya. Persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41%, menurun 0,41% poin terhadap Maret 2018.
Pencapaian ini diharapkan bisa menjadi cambuk bagi pemerintah mendatang untuk memangkas lebih banyak lagi angka kemiskinan di periode berikutnya. Bidang hukum turut menjadi sorotan. Upaya atasi hukum yang masih dirasa tebang pilih serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dua harapan yang disuarakan responden jajak pendapat.
Harapan ini dilandasi dari maraknya aksi korupsi yang sudah tidak lagi pandang bulu lantaran adanya aparat penegak hukum yang turut terseret dalam aksi white collar crime ini. Banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi juga memunculkan keprihatinan tersendiri.
Data Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa sepanjang 2004- 2018 ada 104 kepala daerah di Indonesia terjerat kasus korupsi. Meski demikian, berdasarkan data Transparency International Indonesia (TII), Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2018 sukses merangkak satu poin menjadi 38.
Dalam bidang pendidikan, masalah sistem zonasi dalam penerimaan murid baru menjadi perhatian masyarakat. Pemerintah berdalih bahwa Permendikbud ini merupakan sebuah strategi dalam rangka membenahi pendidikan dasar dan menengah demi mewujudkan keadilan bagi para anak didik.
Namun, masyarakat tetap menuntut adanya evaluasi penerapan aturan yang tercantum dalam Permendikbud No 51/2018 ini lantaran pelaksanaannya yang dinilai masih jauh panggang dari api. Bagi masyarakat, masalah pendidikan menjadi masalah yang sangat krusial, terlebih tuntutan terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) semakin tinggi khususnya di tengah era persaingan global.
Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya baru-baru ini, juga mengungkapkan bahwa pembangunan SDM akan menjadi fokus di pemerintahannya mendatang. Pernyataan tersebut membangkitkan harapan masyarakat adanya evaluasi menyeluruh terhadap dunia pendidikan Indonesia, yang salah satunya adalah evaluasi terhadap sistem zonasi.
Terkait ranah internasional, beberapa langkah konkret yang diambil pemerintah terdahulu tak dapat dimungkiri mampu mengangkat positioning Indonesia di mata dunia. Sebut saja di antaranya terpilihnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020 pada Juni 2018 lalu.
Meski bukan kali pertama terpilih menjadi bagian dari Dewan Keamanan PBB, momen ini menjadi bukti kapabilitas Indonesia di mata dunia internasional, bahwa Indonesia dinilai tepercaya dan mampu berperan aktif dalam menjaga perdamaian serta melaksanakan ketertiban dunia.
Harapan ini kembali disuarakan rakyat. Pemerintah ditantang untuk bisa lebih memainkan perannya secara aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia. Tak hanya itu, pemerintah juga diharapkan bisa bergerak cepat dalam meningkatkan perlindungan WNI di luar negeri.
Bidang lain yang menjadi fokus masyarakat adalah bidang sosial. Dalam bidang ini, masyarakat menagih janji pemerintah sebagaimana amanat dari UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara.
Bidang sosial juga mengamanatkan pemerintah mengenai urgensi perlindungan anak dan perempuan di Indonesia. Data Komisi Perlindungan Anak Indo nesia (KPAI) menunjukkan fakta yang memprihatinkan, yang membuat masyarakat ramai-ramai bersuara bahwa masalah anak membutuhkan perhatian yang sangat serius.
Menurut data KPAI, selama 2018 tercatat ada 4.885 laporan pengaduan kasus terkait anak. Sementara terkait dengan masalah perempuan, mengutip catatan kekerasan terhadap perempuan pada 2018, disebutkan bahwa pada 2019 terjadi kenaikan kasus kekerasan perempuan sebesar 14% atau 406.178 kasus.
Tahun sebelumnya jumlah kasus yang tercatat ada di angka 348.466 kasus. Sejumlah harapan yang muncul mengindikasikan bahwa masih banyak pe kerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh pemerintahan mendatang. Sejalan dengan quote dari Presiden Joko Widodo yaitu, “Mulailah sebuah perjalanan dengan tujuan akhir yang jelas.”
Maka melalui survei ini, masyarakat pun berharap agar duet pemimpin bangsa ini mampu memulai perjalanan kepemimpinannya dengan baik dan mencapai semua tujuan secara maksimal. Momentum peringatan HUT ke-74 Republik Indonesia diharapkan dapat menjadi sarana evalusi bagi pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat untuk membuat bangsa ini menjadi lebih baik. (Wiendy Hapsari/ Litbang SINDO media)
(nfl)
Explore More