Kemendagri Akui Ketersediaan Blanko E-KTP Menipis
Kamis, 08 Agustus 2019 - 15:26 WIB
Kemendagri Akui Ketersediaan Blanko E-KTP Menipis
A
A
A
JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrullah mengakui bahwa ketersediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) menipis. Hal ini dikarenakan kebutuhan melonjak dari yang disediakan untuk tahun ini.
“Blanko di pusat juga hampir habis. Sudah terdistribusi semua ke daerah,” ujarnya melalui pesan singkatnya, Kamis (8/8/2019).
Dia mengatakan pemerintah telah melakukan pengadaan sebanyak 18 juta keping blanko di tahun 2019 ini. Dimana jumlah blanko di pusat hanya sekitar 400 ribu keping.
“Sudah terdistribusi ke daerah sekitar 17,6 juta keping. Di pusat sekitar 400 ribu keping,” jelasnya.
Dilanjutkannya, pengadaan tahun ini memang lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya. Misalnya saja pada tahun 2017 pemerintah menyediakan 20 juta keping blako e-KTP. Sementara pada tahun 2018 sebanyak 28 juta keping blanko.
“Anggaran tahun 2019 sudah dibelanjakan semua. Ternyata kebutuhan di lapangan melonjak tinggi melampaui yang direncanakan,” tuturnya.
Zudan menambahkan saat ini masih belum ada anggaran untuk kembali melakukan pengadaan. Dia mengaku masih harus melakukan usulan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Solusinya harus ditambah anggaran oleh Menkeu untuk beli blanko. Kita usulkan anggaran tambahan,” pungkasnya.
“Blanko di pusat juga hampir habis. Sudah terdistribusi semua ke daerah,” ujarnya melalui pesan singkatnya, Kamis (8/8/2019).
Dia mengatakan pemerintah telah melakukan pengadaan sebanyak 18 juta keping blanko di tahun 2019 ini. Dimana jumlah blanko di pusat hanya sekitar 400 ribu keping.
“Sudah terdistribusi ke daerah sekitar 17,6 juta keping. Di pusat sekitar 400 ribu keping,” jelasnya.
Dilanjutkannya, pengadaan tahun ini memang lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya. Misalnya saja pada tahun 2017 pemerintah menyediakan 20 juta keping blako e-KTP. Sementara pada tahun 2018 sebanyak 28 juta keping blanko.
“Anggaran tahun 2019 sudah dibelanjakan semua. Ternyata kebutuhan di lapangan melonjak tinggi melampaui yang direncanakan,” tuturnya.
Zudan menambahkan saat ini masih belum ada anggaran untuk kembali melakukan pengadaan. Dia mengaku masih harus melakukan usulan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Solusinya harus ditambah anggaran oleh Menkeu untuk beli blanko. Kita usulkan anggaran tambahan,” pungkasnya.
(kri)
