Mendagri: Kunker Kepala Daerah ke Luar Negeri Harus Ada Manfaatnya
Kamis, 25 Juli 2019 - 10:10 WIB
Mendagri: Kunker Kepala Daerah ke Luar Negeri Harus Ada Manfaatnya
A
A
A
PADANG - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menegaskan bahwa kunjungan kerja (kunker) kepala daerah ke luar negeri harus ada manfaatnya bagi masyarakat di daerah. Dia juga menyambut positif permintaan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) yang meminta agar izin ke luar negeri bagi kepala daerah lebih selektif.
"Saya kira itu usul yang sangat bagus. Bahwa kepala daerah pada prinsipnya kalau mendapat undangan atau kunker ke luar negeri, tahu bahwa ada manfaat engga untuk daerah," kata Tjahjo di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Rabu (24/7/2019) malam.
Menurutnya, jika untuk seminar, konvensi atau pun ada penandatanganan nota kesepahaman antar kota tidak masalah untuk pergi ke luar negeri. "Ada sister city, investasi, saya kira gak ada masalah," ungkapnya.
Namun, jika tujuan ke luar negeri hanya untuk meninjau pameran, Politikus PDI Perjuangan ini merasa tidak perlu dilakukan. Pasalnya, hal tersebut bisa dilakukan melalui internet.
Dia menegaskan bahwa semua usulan izin ke luar negeri kepala daerah selalu dikaji. Dengan begitu pemberian izin tidak asal-asalan.
"Sampai sekarang tetap semua izin kami telaah. Tapi izin tetap harus disadari, rombongan dibatasi. kepala daerah harus tahu manfaatnya. Kalau ada investasi kan sangat bagus. Engga ada yang diperingati. Karena teman-teman gubernur tahu apa yang dikerjakan," pungkasnya.
"Saya kira itu usul yang sangat bagus. Bahwa kepala daerah pada prinsipnya kalau mendapat undangan atau kunker ke luar negeri, tahu bahwa ada manfaat engga untuk daerah," kata Tjahjo di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Rabu (24/7/2019) malam.
Menurutnya, jika untuk seminar, konvensi atau pun ada penandatanganan nota kesepahaman antar kota tidak masalah untuk pergi ke luar negeri. "Ada sister city, investasi, saya kira gak ada masalah," ungkapnya.
Namun, jika tujuan ke luar negeri hanya untuk meninjau pameran, Politikus PDI Perjuangan ini merasa tidak perlu dilakukan. Pasalnya, hal tersebut bisa dilakukan melalui internet.
Dia menegaskan bahwa semua usulan izin ke luar negeri kepala daerah selalu dikaji. Dengan begitu pemberian izin tidak asal-asalan.
"Sampai sekarang tetap semua izin kami telaah. Tapi izin tetap harus disadari, rombongan dibatasi. kepala daerah harus tahu manfaatnya. Kalau ada investasi kan sangat bagus. Engga ada yang diperingati. Karena teman-teman gubernur tahu apa yang dikerjakan," pungkasnya.
(pur)
