Seleksi Pilih Calon Menteri, Jokowi Perlu Masukan dari Publik
Rabu, 17 Juli 2019 - 09:22 WIB
Seleksi Pilih Calon Menteri, Jokowi Perlu Masukan dari Publik
A
A
A
JAKARTA - Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma'ruf Amin akan segera dilantik. Kasak kusuk politik pun kini bergesar ke tingkat di bawahnya yakni pemilihan calon menteri yang dipandang pantas dan mumpuni menjadi anggota Kabinet Periode jilid II.
Direktur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus menilai, Menteri, yang lazim disebut pembantu Presiden jadi sasaran banyak pihak yang merasa berjasa mengantarkan Jokowi ke singgasana kekuasaan berikutnya.
"Ada partai politik pengusung dan pendukung, relawan, profesional keilmuan, aktivis hingga purnawirawan turut menebar personal," kata Sulthan kepada SINDOnews, Rabu (17/7/2019).
(Baca juga: Putusan MA yang Tolak Gugatan Pemilu Prabowo-Sandi Dinilai Politis)
Namun demikian tutur Sulthan, yang muncul di publik, perdebatan masih berkutat di seputaran jatah partai atau jatah profesional. Sementara, sering luput, unsur purnawirawan perlu ditambah dalam wacana perdebatan pengisi kursi menteri.
"Rahasia umum bahwa pilpres lalu dilalui dengan konfrontasi politik yang panas. Rakyat terbelah, isu agama mencuat hingga istilah jihad konstitusi didengungkan," ungkapnya.
Menurut Alumni UIN Jakarta ini, dalam hal 'mengamankan', eks militer disebut paling berjasa mendinamisasi proses pertarungan hingga berakhir kondusif. Karenanya, publik perlu memberi masukan pada presiden Jokowi untuk lebih selektif memilih calon pembantunya.
"Jangan sampai di periode terakhir pengabdian Jokowi malah tersandera oleh ketiga kelompok kepentingan. Jika mumpuni silakan saja, tapi jika tidak kan yang rugi negara," tandasnya.
Direktur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus menilai, Menteri, yang lazim disebut pembantu Presiden jadi sasaran banyak pihak yang merasa berjasa mengantarkan Jokowi ke singgasana kekuasaan berikutnya.
"Ada partai politik pengusung dan pendukung, relawan, profesional keilmuan, aktivis hingga purnawirawan turut menebar personal," kata Sulthan kepada SINDOnews, Rabu (17/7/2019).
(Baca juga: Putusan MA yang Tolak Gugatan Pemilu Prabowo-Sandi Dinilai Politis)
Namun demikian tutur Sulthan, yang muncul di publik, perdebatan masih berkutat di seputaran jatah partai atau jatah profesional. Sementara, sering luput, unsur purnawirawan perlu ditambah dalam wacana perdebatan pengisi kursi menteri.
"Rahasia umum bahwa pilpres lalu dilalui dengan konfrontasi politik yang panas. Rakyat terbelah, isu agama mencuat hingga istilah jihad konstitusi didengungkan," ungkapnya.
Menurut Alumni UIN Jakarta ini, dalam hal 'mengamankan', eks militer disebut paling berjasa mendinamisasi proses pertarungan hingga berakhir kondusif. Karenanya, publik perlu memberi masukan pada presiden Jokowi untuk lebih selektif memilih calon pembantunya.
"Jangan sampai di periode terakhir pengabdian Jokowi malah tersandera oleh ketiga kelompok kepentingan. Jika mumpuni silakan saja, tapi jika tidak kan yang rugi negara," tandasnya.
(maf)
