alexametrics

Putusan MA yang Tolak Gugatan Pemilu Prabowo-Sandi Dinilai Politis

loading...
Putusan MA yang Tolak Gugatan Pemilu Prabowo-Sandi Dinilai Politis
Pasangan Prabowo-Sandiaga Uno menolak hasil penghitungan suara Pilpres 2019 versi KPU saat jumpa pers di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Foto/SINDOnews/Rico Afrido S
A+ A-
JAKARTA - Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Nicholay Aprilindo menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang tidak dapat menerima gugatan pelanggaran administrasi Pemilu 2019 secara terstruktur sistematis dan masif (TSM) yang diajukan kliennya, bernuansa politis.

"Bahwa kami selaku kuasa hukum belum menerima salinan putusan MA yang menyatakan tidak dapat diterima atau N.O. tersebut," ujar Nicholay Aprilindo dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Selasa (16/7/2019).

Sehingga, Nicholay belum dapat mengkaji lebih dalam isi dari putusan MA tersebut. "Bahwa kami sebagai kuasa hukum yang diberikan kuasa oleh Pemohon Prinsipal dalam hal ini Prabowo-Sandi untuk hal tersebut, saya akan menghormati putusan tersebut, karena nuansa politis lebih dominan terhadap putusan tersebut," katanya.



Apalagi, kata dia, putusan MA dikeluarkan setelah Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Mass Rapid Transit (MRT), Sabtu 13 Juli 2019. "Maka segala permasalahan menyangkut pemilu presiden 2019 berikut dampaknya dianggap selesai, walaupun masih banyak tersisa permasalahan-permasalahan hukum sebagai akibat dari perbuatan kecurangan TSM yang belum terselesaikan," ujarnya.

Dia melanjutkan, Permohonan Pelanggaran Administratif Pemilu (PAP) ke MA adalah lebih kepada kepentingan hak konstitusional secara hukum dari warga negara pemilih. "Atau peserta pemilu dalam hal ini pemilih yang telah memberikan suaranya pada Pasangan Capres-Cawapres 02 Prabowo-Sandi, bukan untuk kepentingan Politik Prabowo-Sandi," katanya.

Di samping itu, kata dia, putusan N.O. dari MA tersebut menjadi bahan introspeksi ke depan dalam suatu kontestasi politik. Dia mengatakan, pada Pilkada, Pilpres dan pemilu legislatif ke depan harus ada mekanisme hukum yang jelas dan transparan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul sebagai akibat dari konstestasi politik tersebut.

"Misalnya harus ada lembaga peradilan khusus Pemilu di bawah kekuasaan kehakiman atau Mahkamah Agung yang dapat dipakai untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan turunan dari pemilu seperti hal nya sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilu yang TSM," ungkapnya.

Dia menambahkan, satu hal yang menarik dari putusan MA tersebut adalah bahwa putusan masih berupa putusan N.O. Artinya, lanjut dia, putusan tersebut tidak diterima dikarenakan adanya cacat formil, yang saat ini menurut informasi yang didapatkannya adalah menyangkut objek juridis formilnya.

"Sehingga Permohonan PAP tersebut dapat diajukan kembali, namun itu tergantung dari Pemohon Prinsipal dalam hal ini Prabowo-Sandi. Bahwa Permasalahan mendasar yang bukan lagi menjadi rahasia umum adalah bahwa penegakan hukum dan pencapaian keadilan substantif di Indonesia saat ini tidak dapat berdiri sendiri karena masih sarat tergantung pada konstelasi politik dan kepentingan politik," pungkasnya.
(pur)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak