PDIP Perkirakan Akan Ada Dua Paket Pimpinan MPR
Selasa, 09 Juli 2019 - 03:37 WIB
PDIP Perkirakan Akan Ada Dua Paket Pimpinan MPR
A
A
A
JAKARTA - Kursi calon pimpinan Majelis Permusyarawatan Rakyat (MPR) mulai diperebutkan sejumlah partai politik. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin), salah satunya yang terang-terangan mengincar kursi Ketua MPR.
Cak Imin bahkan telah melobi calon wakil presiden (cawapres) terpilih KH Ma'ruf Amin untuk mewujudkan keinginannya. Tak mau ketinggalan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga secara terbuka menyebutkan bahwa Partai Golkar yang mendapatkan kursi terbanyak kedua setelah PDIP, seharusnya lebih berhak atas posisi Ketua MPR.
Ketua Bidang Perekonomian DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno mengatakan, komposisi pimpinan MPR belum dibicarakan secara khusus, meski diakuinya tiap-tiap parpol sudah mulai melakukan komunikasi. Menurutnya, sah-sah saja Partai Golkar dan PKB bersaing untuk memperbutkan kursi pimpinan MPR. Apalagi, untuk kursi DPR sesuai UU MD3 sudah menjadi hak PDIP sebagai pemenang pemilu.
Hendrawan mengatakan, dalam perebutan kursi pimpinan MPR yang pengajuannya melalui sistem paket, diperkirakan hanya ada dua paket, dimana di dalam setiap paketnya juga ada unsur dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
"Lobi-lobi dan komunikasi politik terus dilakukan. Kita lihat saja nanti. tapi gambaran saya ada dua paket karena total DPR itu kan 775 orang, kemudian 136 DPD. Kalau ada tiga paket nanti dukungannya sedikit sekali," katanya dalam Diskusi Empat Pilar dengan tema "Menjaga Politik Kebangsaan, Layakkah Semua Fraksi di Kursi Pimpinan MPR?" di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 8 Juli 2019.
Menurutnya, dalam menyusun paket pimpinan MPR, berkembang wacara agar sekat-sekat misalnya kubu 01 atau 02 dihilangkan. "Di MPR itu sudah tidak lagi tersekat-sekat, ini TKN, ini BPN, ini 01, ini 02. Tapi sudah lintas. Alasannya MPR itu lebih guyub. Di sana orang tidak tersekat-sekat lagi, oposisi, ini pemerintah," katanya.
Artinya, dalam tiap-tiap paket pimpinan MPR nanti, sangat mungkin parpol yang selama ini terkotak-kotak dalam dua kubu yakni kubu pendukung Jokowi-KH Ma'ruf Amin dan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, bisa saja melebur dalam satu paket yang sama.
PDIP, karena sudah mendapatkan jatah kursi Ketua DPR, kemungkinan besar tidak ada mencalonkan sebagai ketua MPR. namun, diakui Hendrawan, paket pimpinan MPR yang didukung PDIP, nantinya harus mempunyai komitmen dan visi yang sama dengan PDIP.
Menurutnya, MPR merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. MPR tempat dimana jati diri, eksistensi, substansi sebagai bangsa dijelmakan. Tetapi dalam perjalanan sejarah, MPR ternyata juga terjebak dalam pragmatisme politik dengan melakukan impeachment terhadap Presiden.
"Terus ada trik-trik PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu untuk 1999, tidak jadi presiden, presidennya justru KH Abdurrahman Wahid yang partainya tidak besar jumlahnya," katanya.
Dikatakan Hendrawan, PDIP ingin menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Dalam rakernas PDIP pada 19 Juni lalu di Jakarta, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa MPR harus menjadi lembaga tertinggi negara supaya dalam Undang-Undang Dasar struktur ketatanegaraan.
"Kalau sekarang ini tidak jelas. Jadi ini dimensi jangka panjangnya, jadi tugas kita sampai tahun 2024 mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, minus kewenangan untuk memilih Presiden sebagai mandataris karena sistem presidensial. Ada tiga tiang sistem presidensial. Salah satu tiangnya adalah presiden harus dipilih secara langsung oleh rakyat," tuturnya.
Anggota Fraksi Demokrat MPR Mulyadi menambahkan, pembentukan pimpinan MPR adalah persoalan politik sehingga dalam paket pimpinan MPR nanti tidak ada ketentuan dari parpol mana saja. (Baca juga: Komposisi Pimpinan MPR, Cak Imin Sebut Peluang Parpol Oposisi Tertutup )
"Sebaiknya fungsi kekuasaan ini didistribusikan secara lebih merata. Saya tentu lebih cenderung berpendapat, sebaiknya yang sudah mendapat kursi di DPR tentu memperioritaskan yang belum di MPR," katanya.
Dia mencontohkan Partai Demokrat yang menjadi pemenang Pemilu 2009, justru memberikan kursi pimpinan MPR kepada Taufik Kiemas dari PDIP.
"Itu bagian dari mendistribusikan fungsi kekuasaan. Ini kan kalau kita bicara distribusi," tuturnya. (Baca juga: Oposisi Sulit Raih Kursi Pimpinan MPR )
Cak Imin bahkan telah melobi calon wakil presiden (cawapres) terpilih KH Ma'ruf Amin untuk mewujudkan keinginannya. Tak mau ketinggalan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga secara terbuka menyebutkan bahwa Partai Golkar yang mendapatkan kursi terbanyak kedua setelah PDIP, seharusnya lebih berhak atas posisi Ketua MPR.
Ketua Bidang Perekonomian DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno mengatakan, komposisi pimpinan MPR belum dibicarakan secara khusus, meski diakuinya tiap-tiap parpol sudah mulai melakukan komunikasi. Menurutnya, sah-sah saja Partai Golkar dan PKB bersaing untuk memperbutkan kursi pimpinan MPR. Apalagi, untuk kursi DPR sesuai UU MD3 sudah menjadi hak PDIP sebagai pemenang pemilu.
Hendrawan mengatakan, dalam perebutan kursi pimpinan MPR yang pengajuannya melalui sistem paket, diperkirakan hanya ada dua paket, dimana di dalam setiap paketnya juga ada unsur dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
"Lobi-lobi dan komunikasi politik terus dilakukan. Kita lihat saja nanti. tapi gambaran saya ada dua paket karena total DPR itu kan 775 orang, kemudian 136 DPD. Kalau ada tiga paket nanti dukungannya sedikit sekali," katanya dalam Diskusi Empat Pilar dengan tema "Menjaga Politik Kebangsaan, Layakkah Semua Fraksi di Kursi Pimpinan MPR?" di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 8 Juli 2019.
Menurutnya, dalam menyusun paket pimpinan MPR, berkembang wacara agar sekat-sekat misalnya kubu 01 atau 02 dihilangkan. "Di MPR itu sudah tidak lagi tersekat-sekat, ini TKN, ini BPN, ini 01, ini 02. Tapi sudah lintas. Alasannya MPR itu lebih guyub. Di sana orang tidak tersekat-sekat lagi, oposisi, ini pemerintah," katanya.
Artinya, dalam tiap-tiap paket pimpinan MPR nanti, sangat mungkin parpol yang selama ini terkotak-kotak dalam dua kubu yakni kubu pendukung Jokowi-KH Ma'ruf Amin dan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, bisa saja melebur dalam satu paket yang sama.
PDIP, karena sudah mendapatkan jatah kursi Ketua DPR, kemungkinan besar tidak ada mencalonkan sebagai ketua MPR. namun, diakui Hendrawan, paket pimpinan MPR yang didukung PDIP, nantinya harus mempunyai komitmen dan visi yang sama dengan PDIP.
Menurutnya, MPR merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. MPR tempat dimana jati diri, eksistensi, substansi sebagai bangsa dijelmakan. Tetapi dalam perjalanan sejarah, MPR ternyata juga terjebak dalam pragmatisme politik dengan melakukan impeachment terhadap Presiden.
"Terus ada trik-trik PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu untuk 1999, tidak jadi presiden, presidennya justru KH Abdurrahman Wahid yang partainya tidak besar jumlahnya," katanya.
Dikatakan Hendrawan, PDIP ingin menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Dalam rakernas PDIP pada 19 Juni lalu di Jakarta, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa MPR harus menjadi lembaga tertinggi negara supaya dalam Undang-Undang Dasar struktur ketatanegaraan.
"Kalau sekarang ini tidak jelas. Jadi ini dimensi jangka panjangnya, jadi tugas kita sampai tahun 2024 mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, minus kewenangan untuk memilih Presiden sebagai mandataris karena sistem presidensial. Ada tiga tiang sistem presidensial. Salah satu tiangnya adalah presiden harus dipilih secara langsung oleh rakyat," tuturnya.
Anggota Fraksi Demokrat MPR Mulyadi menambahkan, pembentukan pimpinan MPR adalah persoalan politik sehingga dalam paket pimpinan MPR nanti tidak ada ketentuan dari parpol mana saja. (Baca juga: Komposisi Pimpinan MPR, Cak Imin Sebut Peluang Parpol Oposisi Tertutup )
"Sebaiknya fungsi kekuasaan ini didistribusikan secara lebih merata. Saya tentu lebih cenderung berpendapat, sebaiknya yang sudah mendapat kursi di DPR tentu memperioritaskan yang belum di MPR," katanya.
Dia mencontohkan Partai Demokrat yang menjadi pemenang Pemilu 2009, justru memberikan kursi pimpinan MPR kepada Taufik Kiemas dari PDIP.
"Itu bagian dari mendistribusikan fungsi kekuasaan. Ini kan kalau kita bicara distribusi," tuturnya. (Baca juga: Oposisi Sulit Raih Kursi Pimpinan MPR )
(mhd)
