Komposisi Pimpinan MPR, Cak Imin Sebut Peluang Parpol Oposisi Tertutup

JAKARTA - Komposisi susunan pimpinan DPR berdasarkan Undang-Undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) sudah sangat jelas. Partai politik (parpol) pemenang pemilu berhak mendapatkan jatah Ketua DPR.

Artinya PDIP jelas akan menduduki kursi Ketua DPR. Sementara pemenang kedua hingga lima berhak atas kursi wakil ketua yang akan diduduki Partai Golkar, Partai Gerindra, Nasdem dan PKB.

Dinamika justru akan terjadi dalam pembahasan komposisi pimpinan MPR yang dibuat dalam sistem paket. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebutkan bahwa parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukung Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin solid. Karena itu, menurutnya peluang parpol oposisi untuk masuk dalam paket pimpinan Ketua MPR bersama parpol KIK sudah tertutup.

"Kayaknya untuk peluang pimpinan MPR sudah tertutup. Karena koalisi (KIK) solid. Kalau koalisi solid. Jadi (soal) siapa Ketua MPR itu proses," ujar politikus yang akrab disapa Cak Imin ini saat bertandang ke kediaman calon wakil presiden (Cawapres) terpilih, KH Ma'ruf Amin di Jalan Situbondo, No 12, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019).

Menurutnya, jika nantinya parpol yang sebelumnya mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ingin bergabung ke KIK maka bagi-bagi kursi (power sharing) bisa dilakukan di kabinet atau alat kelengkapan dewan. "Ya di kabinet boleh. Tapi tentu ini masih (pendapat) pribadi. Nanti keputusan ada di Pak Jokowi," katanya.

Cak Imin mengatakan bahwa parpol KIK masih berbeda-beda dalam menyikapi kemungkinan bergabungnya PAN, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra dalam KIK pendukung pemerintahan Jokowi-Kiai Ma'ruf ke depan. "Masih berbeda-beda, ada yang setuju, ada yang enggak setuju," tuturnya.

PKB sendiri, kata Cak Imin, tidak mempermasalahkan jika nantinya ada parpol di luar KIK yang akhirnya bergabung dalam koalisi. Namun, dirinya juga tidak bisa memaksakan parpol anggota KIK lainnya bersikap sama dengan yang diambil PKB.

Wakil Ketua MPR ini menegaskan bahwa sebenarnya sebagai negara demokrasi, Indonesia juga memerlukan oposisi sebagai penyeimbang. "Dan kalau bisa Gerindra dan PKS mempertahankan itu. Saya harap energi positif oposisi dijaga sehingga ada kontrol terhadap pemerintah," pungkasnya.