PPP Restui Satu Parpol Pro-Prabowo Gabung ke Koalisi Pemerintah
Kamis, 04 Juli 2019 - 15:41 WIB
PPP Restui Satu Parpol Pro-Prabowo Gabung ke Koalisi Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak mempersoalkan jika jumlah partai Koalisi Pendukung Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin bertambah. Namun, PPP menyarankan agar hanya satu partai non pengusung Jokowi-Ma'ruf yang diizinkan bergabung.
"Karena kalau nambah satu itu sudah di atas 70 persen, bahkan mungkin mendekati 75 persen," ujar Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2019).
Sebab menurutnya, sistem pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) di parlemen tidak berjalan jika banyak partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang gabung koalisi Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Dia melanjutkan, jika Checks and Balances di parlemen tidak berjalan, maka tidak baik untuk demokrasi. "Jadi saya tidak ingin mengatakan juga pasti nambahnya satu. Itu belum dibicarakan," ujarnya.
"Tetapi PPP posisinya kalaupun mau nambah, menurut hemat PPP, satu. Kalaupun nambah, tapi kalau di KIK sudah enggak usah nambah, ya PPP menghormati," sambung anggota Komisi III DPR ini.
Namun, dia enggan membeberkan partai mana yang perlu diizinkan masuk Koalisi Jokowi-Ma'ruf. "Ya istikharah dulu nanti PPP ya, atau kita lihat warnanya yang belum ada warna apa," ujarnya.
Diketahui, Koalisi Pendukung Prabowo-Sandi atau Indonesia Adil Makmur telah dibubarkan. Adapun partai yang sempat berada dalam Koalisi Prabowo-Sandi itu adalah Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat dan Partai Berkarya.
"Karena kalau nambah satu itu sudah di atas 70 persen, bahkan mungkin mendekati 75 persen," ujar Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2019).
Sebab menurutnya, sistem pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) di parlemen tidak berjalan jika banyak partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang gabung koalisi Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Dia melanjutkan, jika Checks and Balances di parlemen tidak berjalan, maka tidak baik untuk demokrasi. "Jadi saya tidak ingin mengatakan juga pasti nambahnya satu. Itu belum dibicarakan," ujarnya.
"Tetapi PPP posisinya kalaupun mau nambah, menurut hemat PPP, satu. Kalaupun nambah, tapi kalau di KIK sudah enggak usah nambah, ya PPP menghormati," sambung anggota Komisi III DPR ini.
Namun, dia enggan membeberkan partai mana yang perlu diizinkan masuk Koalisi Jokowi-Ma'ruf. "Ya istikharah dulu nanti PPP ya, atau kita lihat warnanya yang belum ada warna apa," ujarnya.
Diketahui, Koalisi Pendukung Prabowo-Sandi atau Indonesia Adil Makmur telah dibubarkan. Adapun partai yang sempat berada dalam Koalisi Prabowo-Sandi itu adalah Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat dan Partai Berkarya.
(maf)
