Tim Hukum Prabowo: MK Masih Berpihak pada Keadilan Prosedural
Jum'at, 28 Juni 2019 - 08:28 WIB
Tim Hukum Prabowo: MK Masih Berpihak pada Keadilan Prosedural
A
A
A
JAKARTA - Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto menilai Mahkamah Konstitusi (MK) telah keluar dari kesan sebagai Mahkamah Kalkulator. Hal ini dibuktikan usai menyelesaikan sidang perkara Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.
Namun sayang, MK, kata BW, masih berpihak pada keadilan yang bersifat prosedural. BW mengatakan, pihaknya mendorong MK agar mampu menciptakan keadilan yang subtansial.
"MK mencoba keluar dari jebakan (Mahkamah Kalkulator) itu, tapi pikirannya masih berpihak pada keadilan prosedural. Kami ingin mendorong keadilan yang substansial," ujar BW di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019).
Kendati gugatannya ditolak, BW turut mengapresiasi beberapa keputusan MK. Misalnya, MK telah menyetujui bagian dari perbaikan permohonan yang diajukan Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Uno.
Lalu, MK mengatakan bahwa MK tidak hanya menangani hasil Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU) yang berkaitan dengan perolehan suara melainkan juga menangani sengketa Pemilu yang berkaitan dengan proses.
Berbagai bukti yang diajukan oleh Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Uno berupa video yang sebagian besar berasal dari masyarakat maupaun artikel dari beberapa media massa telah semaksimal mungkin digunakan MK sebagai dasar pembuktian.
"Jadi ini salah satu apresiasi, MK keluar dari jebakan. Dan ini satu langkah kecil yang harus diapresiasi. Terima kasih," tuturnya.
Namun sayang, MK, kata BW, masih berpihak pada keadilan yang bersifat prosedural. BW mengatakan, pihaknya mendorong MK agar mampu menciptakan keadilan yang subtansial.
"MK mencoba keluar dari jebakan (Mahkamah Kalkulator) itu, tapi pikirannya masih berpihak pada keadilan prosedural. Kami ingin mendorong keadilan yang substansial," ujar BW di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019).
Kendati gugatannya ditolak, BW turut mengapresiasi beberapa keputusan MK. Misalnya, MK telah menyetujui bagian dari perbaikan permohonan yang diajukan Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Uno.
Lalu, MK mengatakan bahwa MK tidak hanya menangani hasil Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU) yang berkaitan dengan perolehan suara melainkan juga menangani sengketa Pemilu yang berkaitan dengan proses.
Berbagai bukti yang diajukan oleh Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Uno berupa video yang sebagian besar berasal dari masyarakat maupaun artikel dari beberapa media massa telah semaksimal mungkin digunakan MK sebagai dasar pembuktian.
"Jadi ini salah satu apresiasi, MK keluar dari jebakan. Dan ini satu langkah kecil yang harus diapresiasi. Terima kasih," tuturnya.
(maf)
