DPR Akan Pantau Pelaksanaan PPDB di Daerah
DPR Akan Pantau Pelaksanaan PPDB di Daerah
A
A
A
JAKARTA - Komisi X DPR akan melakukan kunjungan spesifik guna memantau permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sejumlah daerah.
Seperti diketahui, PPDB ini juga mendapatkan banyak kritik dan masukan dari sejumlah Anggota Komisi X dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).
“Tanggal 27-29 Juni nanti, Komisi X akan mengadakan kunjungan spesifik untuk memantau penyebab PPDB ini menjadi masalah di masing-masing daerah,” ujar Ketua Komisi X DPR Djoko Udjianto dalam Raker di Ruang Rapat Komisi X, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/6).
Sebelumnya, Anggota Komisi X, Otje Popong Djundjunan menilai tidak ada persiapan yang matang dalam penerapan sistem zonasi. Namun demikian, dia meyakini sistem zonasi ini bertujuan baik.Hanya saja, menimbulkan permasalahan dan keributan di masyarakat karena kurangnya sosialisasi. “Oleh sebab itu, saya harap ke depannya Kemendikbud bisa melakukan sosialisasi dan persiapan yang matang terhadap program dan kebijakan kebijakan yang akan diluncurkan,” ujar perempuan yang akran disapa Ceu Popong itu.
Kemudian, Anggota Komisi X dari Fraksi Golkar, Nur Achmad menilai bahwa program zonasi ini penting namun, harus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur yang memadai.Dia mempertanyakan koordinasi Kemendikbud dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) dalam membangun infrastruktur pendidikan ini.
“Karena bisa saja tujuan Kemendikbud adalah membentuk zonasi, tapi program di Kementerian PUPR itu lain sehingga tidak terjadi titik temu. Untuk itu, saya ingin mengetahui sejauh mana koordinasi yang sudah dilakukan,” tuturnya.
Anggota Komisi X dari Fraksi Demokrat, Putu Supadma mengapresiasi kebijakan Kemendikbud untuk membentuk sistem zonasi, tetapi dia melihat tidak adanya koordinasi antara Kemendikbud dan Presiden terkait penerapan sistem zonasi ini.
Sinkronisasi antara semangat pengembangan SDM dengan alokasi anggaran yang diberikan juga tidak terlihat karena alokasi anggaran Kemendikbud ini semakin tahun semakin turun.
“Saya mendukung sistem zonasi ini, tetapi saya harap Komisi X dapat dilibatkan dalam program yang akan dijalankan, libatkan kami dalam revisi Permendikbud yang ada,” pintanya.
Seperti diketahui, PPDB ini juga mendapatkan banyak kritik dan masukan dari sejumlah Anggota Komisi X dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).
“Tanggal 27-29 Juni nanti, Komisi X akan mengadakan kunjungan spesifik untuk memantau penyebab PPDB ini menjadi masalah di masing-masing daerah,” ujar Ketua Komisi X DPR Djoko Udjianto dalam Raker di Ruang Rapat Komisi X, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/6).
Sebelumnya, Anggota Komisi X, Otje Popong Djundjunan menilai tidak ada persiapan yang matang dalam penerapan sistem zonasi. Namun demikian, dia meyakini sistem zonasi ini bertujuan baik.Hanya saja, menimbulkan permasalahan dan keributan di masyarakat karena kurangnya sosialisasi. “Oleh sebab itu, saya harap ke depannya Kemendikbud bisa melakukan sosialisasi dan persiapan yang matang terhadap program dan kebijakan kebijakan yang akan diluncurkan,” ujar perempuan yang akran disapa Ceu Popong itu.
Kemudian, Anggota Komisi X dari Fraksi Golkar, Nur Achmad menilai bahwa program zonasi ini penting namun, harus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur yang memadai.Dia mempertanyakan koordinasi Kemendikbud dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) dalam membangun infrastruktur pendidikan ini.
“Karena bisa saja tujuan Kemendikbud adalah membentuk zonasi, tapi program di Kementerian PUPR itu lain sehingga tidak terjadi titik temu. Untuk itu, saya ingin mengetahui sejauh mana koordinasi yang sudah dilakukan,” tuturnya.
Anggota Komisi X dari Fraksi Demokrat, Putu Supadma mengapresiasi kebijakan Kemendikbud untuk membentuk sistem zonasi, tetapi dia melihat tidak adanya koordinasi antara Kemendikbud dan Presiden terkait penerapan sistem zonasi ini.
Sinkronisasi antara semangat pengembangan SDM dengan alokasi anggaran yang diberikan juga tidak terlihat karena alokasi anggaran Kemendikbud ini semakin tahun semakin turun.
“Saya mendukung sistem zonasi ini, tetapi saya harap Komisi X dapat dilibatkan dalam program yang akan dijalankan, libatkan kami dalam revisi Permendikbud yang ada,” pintanya.
(dam)
Explore More