MK Minta Saksi Prabowo-Sandi Buktikan 17,5 Juta DPT Tak Wajar

Rabu, 19 Juni 2019 - 15:43 WIB
MK Minta Saksi Prabowo-Sandi...
MK Minta Saksi Prabowo-Sandi Buktikan 17,5 Juta DPT Tak Wajar
A A A
JAKARTA - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Enny Nurbaningsih meminta saksi dari Tim Hukum Prabowo-Sandi menunjukkan bukti temuan 17,5 juta Daftar Pemilih tetap (DPT) tidak wajar sebagaimana disebutkannya. Nantinya bukti yang diajukan kubu Prabowo-Sandi akan dikonfrontir dengan bukti yang dimiliki KPU selaku termohon.

"Saya ingin kemudian karena ini menyebutkan buktinya adalah P-155 saya mohon dihadirkan bukti P-155 untuk saya konfrontir dengan bukti yang disampaikan KPU. Karena saya cari di sini bukti P-155 yang menunjukkan 17,5 juta itu tidak ada," ujar Enny di Ruang Sidang Mahkamah Kontitusi (MK), Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Tim Hukum Prabowo-Sandi pun meminta waktu tambahan kepada hakim untuk menghadirkan bukti bernomor P-155 terkait temuan 17,5 juta DPT tidak wajar. Pasalnya, sebagian tim hukum pemohon sedang mengurus berkas yang sebelumnya diperintahkan mahkamah untuk diperbaiki.

"Mohon kami diberi waktu, karena PIC-nya saudara Zulfadli, saudara Dorel sedang mengurus dokumen verifikasi," ujar Teuku Nasrullah.

Saksi fakta dari Kubu Prabowo-Sandi, Agus Maksum mengungkapkan dugaan temuan daftar pemilih tetap (DPT) tidak wajar di Pemilu 2019. Agus memamaprkan, jumlah DPT tak wajar itu mencapai 17,5 juta.

Agus menuturkan pihaknya sudah mendiskusikan hal ini kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku termohon. Namun hingga kini hal tersebut tidak ada titik temu.

"Kami diskusikan hingga Maret tidak ada titik temu dan membuat laporan resmi DPT tidak wajar 17,5 juta, tanggal lahir sama, KK manipulatif," kata Agus dalam persidangan MK.
(kri)
Berita Terkait
Sejarah Pemilu di Indonesia...
Sejarah Pemilu di Indonesia dari Masa ke Masa, Info Penting untuk Tugas Sekolah
Haikal Hassan: Hentikan...
Haikal Hassan: Hentikan Sebut Cebong-Kadrun, Enggak Malu Sama Orang Tua Kita Dulu
Anies Blak-blakan 2...
Anies Blak-blakan 2 Kali Tolak Tawaran Jadi Capres di Pilpres 2019
Refly Harun: Putusan...
Refly Harun: Putusan MA Sama Sekali Tak Pengaruhi Hasil Pilpres 2019
Gelar Konser Rakyat,...
Gelar Konser Rakyat, Warga Pacitan Deklarasi Dukung Cak Imin Presiden 2024
Kilas Balik Nomor Urut...
Kilas Balik Nomor Urut Capres-Cawapres, dari Pilpres 2004 hingga Pilpres 2019
Berita Terkini
DPR Minta KPK Transparan...
DPR Minta KPK Transparan Usut Kasus Dugaan Gratifikasi Menhut
Pengamat Respons Pernyataan...
Pengamat Respons Pernyataan Hotman Paris: Penetapan Tersangka Tak Perlu Izin ke Presiden
Kolaborasi CLIK-Muhammadiyah...
Kolaborasi CLIK-Muhammadiyah Perkuat Literasi Data dan Keuangan untuk Dorong Kesejahteraan Masyarakat
Pengalihan Kasus Febrie...
Pengalihan Kasus Febrie Adriansyah ke Kejagung, YLBHI Desak KPK Ambil Alih Penyidikan
Kemenhut: 107.465 Hektare...
Kemenhut: 107.465 Hektare Hutan dan Lahan Ludes Terbakar Sepanjang 2026
Pakar: Penempatan Dana...
Pakar: Penempatan Dana SAL Sesuai UU APBN 2026, Kebijakan Purbaya Dinilai Tepat
Infografis
7 Alasan Dunia Tak Menghukum...
7 Alasan Dunia Tak Menghukum Trump dan Netanyahu meski AS-Israel Bom Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved