Presiden Jokowi Minta Usulan dari Pengusaha

DALAM urusan investasi dan ekspor, Pemerintah Indonesia belum bisa berbicara banyak dibandingkan sejumlah negara yang terhimpun dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Karena itu, wajar saja apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan kondisi tersebut sebab kalah dibanding Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina, bahkan dengan Vietnam.

Di depan para pengusaha yang diundang khusus ke Istana Merdeka, Presiden Jokowi meminta masukan konkret apa saja yang harus diperbaiki pemerintah agar tidak tertinggal dengan negara-negara serumpun dengan kondisi perekonomiannya, dalam hal ini masalah investasi dan ekspor tetap melaju di tengah kelesuan perekonomian global. Jokowi yang juga berstatus pengusaha sebelum terlibat sebagai pengelola negara menyebut Indonesia tidak boleh kalah dengan negara yang ada di kawasan Asia Tenggara.

Di depan para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Presiden juga membeberkan kondisi defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) yang masih terus bermasalah karena belum ketemu solusi tepat. Sebagai negara besar dengan sumber daya manusia (SDM) melimpah, Jokowi optimistis dapat diselesaikan dengan jalan kerja keras antara pemerintah dan dunia usaha.

Sehubungan itu, masukan dari pengusaha sangat diharapkan agar roda perekonomian nasional bisa berputar kencang. “Saya persilakan dari Apindo kalau ada yang ingin disampaikan. Tapi, saya ingin garis bawahi tolong disampaikan nggak banyak-banyak, tapi tendangannya keras. Satu dua, tapi keras, brek gitu loh,” demikian harapan Jokowi.

Pertemuan dengan kalangan pengusaha nasional yang berlangsung hampir dua jam membahas sejumlah masalah di antaranya mengenai perpajakan dan tarif tiket pesawat yang melambung sehingga menjadi ancaman pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam bidang perpajakan, sebagaimana dituturkan Ketua Apindo Haryadi Sukamdani, dia meminta Presiden segera merealisasikan penurunan tarif PPh badan atau perusahaan ke level 17% dari posisi 25% saat ini.

Selain itu, pihak Apindo mengusulkan revisi Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan yang terkait dengan pengembangan SDM dan penciptaan lapangan kerja. Mengenai tarif tiket pesawat untuk penerbangan dalam negeri, pemerintah berjanji akan mengupayakan lahirnya kondisi yang lebih adil.

Sehari sebelumnya, Presiden Jokowi juga sudah bertatap muka dengan pengusaha nasional yang terhimpun dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Semangat pertemuan tetap sama, yakni Presiden meminta masukan apa yang harus dikerjakan pemerintah berdasarkan versi suara pengusaha.

Presiden meminta masukan jangan terlalu banyak, tetapi fokus bisa dikerjakan oleh pemerintah. Pemerintah ingin mendengar langsung apa sebenarnya yang dibutuhkan pengusaha, lalu bagaimana sikap pemerintah selama ini, apakah sudah berada pada jalan pembangunan yang tepat. Karena mendengar langsung suara dari para pengusaha, pemerintah meyakini bisa melahirkan kebijakan yang pro pada dunia usaha.

Menyikapi permintaan Presiden Jokowi, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani menyebut tiga hal yang harus segera diimplementasikan pemerintah. Pertama, pemerintah segera menyukseskan program vokasi. Sebab melalui program tersebut bisa meningkatkan keterampilan tenaga kerja.

Kedua, pengusaha meminta pemerintah mendorong sektor pariwisata lebih cepat lagi sehingga devisa bisa masuk lebih banyak. Ketiga, segala yang berkaitan produk tekstil harus ditingkatkan guna membantu kinerja ekspor.

Menyinggung soal proyek infrastruktur yang menjadi fokus pemerintah selama ini, kalangan pengusaha memberi acungan jempol. Hanya saja, pembangunan infrastruktur yang diharapkan bisa meningkatkan konektivitas antarwilayah di Indonesia semakin mudah sehingga berdampak pada biaya logistik yang murah belum sepenuhnya terwujud. Faktanya, biaya logistik di Indonesia masih dalam posisi tertinggi dibanding negara lain di kawasan Asia Tenggara.

Meski demikian, kalangan pengusaha tetap menaruh optimistis dengan melihat Global Competitiveness Index yang naik dari urutan ke-62 melesat ke posisi 52 pada tahun lalu. Memang persoalan biaya logistik mahal adalah masalah serius yang butuh solusi tepat dan cepat karena menyangkut tingkat daya saing negeri ini.