Kemendagri: Penghormatan Institusi dan Simbol-simbol Negara Makin Meredup
Senin, 27 Mei 2019 - 23:59 WIB
Kemendagri: Penghormatan Institusi dan Simbol-simbol Negara Makin Meredup
A
A
A
JAKARTA - Kondisi perpolitikan di Tanah Air dalam beberapa bulan terakhir cukup hangat, seiring agenda Pemilu Serentak 2019. Bahkan, hingga saat ini tensi politik relatif masih tinggi. Melihat hal tersebut, Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginisiasi Kegiatan Forum Pemantapan Karakter dan Wawasan Kebangsaan.
Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Didi Sudiana dalam pembukaannya memetakan setidaknya terdapat tiga masalah pokok bangsa yang belum terselesaikan yaitu, ancaman terhadap wibawa negara, melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, serta intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.
“Beberapa permasalahan terlihat aktual dari fenomena seperti tidak dihormatinya institusi dan simbol-simbol kenegaraan, merebaknya pemberitaan hoaks, menurunnya daya beli masyarakat, maraknya gerakan intoleransi dan konflik horizontal antar elemen masyarakat, dan beberapa fenomena lain sejenisnya yang pada akhir-akhir ini marak terjadi sebagai ekses langsung dan tidak langsung dari Pilkada 2018 dan Pemilu Serentak 2019,” beber Didi saat memberikan arahan di Hotel Grand Dian, Kota Cirebon., Senin (27/5/2019).
Didi menjelaskan, hal-hal tersebut terjadi lantaran terjadinya perubahan pola pikir generasi muda akibat pengaruh media massa dan elektronik, di antaranya yaitu berkurangnya penghormatan terhadap kearifan lokal, nilai-nilai gotong-royong dan konflik laten ekses Pemilu. “Maka dari itu perlu diantisipasi melalui penyelenggaraan forum/acara seperti ini,” tegasnya.
Pada akhir arahannya, Didi berharap agar pemerintah daerah (Pemda) dapat ikut berperan dalam kegiatan Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang secara umum bertujuan untuk memperkokoh kewibawaan negara, memperkuat sendi-sendi perekonomian nasional dan menumbuh-kembangkan kembali toleransi dan kepribadian bangsa, dan secara khusus membantu pemulihan kembali situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan pasca terselenggaranya Pemilu 2019.
Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Didi Sudiana dalam pembukaannya memetakan setidaknya terdapat tiga masalah pokok bangsa yang belum terselesaikan yaitu, ancaman terhadap wibawa negara, melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, serta intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.
“Beberapa permasalahan terlihat aktual dari fenomena seperti tidak dihormatinya institusi dan simbol-simbol kenegaraan, merebaknya pemberitaan hoaks, menurunnya daya beli masyarakat, maraknya gerakan intoleransi dan konflik horizontal antar elemen masyarakat, dan beberapa fenomena lain sejenisnya yang pada akhir-akhir ini marak terjadi sebagai ekses langsung dan tidak langsung dari Pilkada 2018 dan Pemilu Serentak 2019,” beber Didi saat memberikan arahan di Hotel Grand Dian, Kota Cirebon., Senin (27/5/2019).
Didi menjelaskan, hal-hal tersebut terjadi lantaran terjadinya perubahan pola pikir generasi muda akibat pengaruh media massa dan elektronik, di antaranya yaitu berkurangnya penghormatan terhadap kearifan lokal, nilai-nilai gotong-royong dan konflik laten ekses Pemilu. “Maka dari itu perlu diantisipasi melalui penyelenggaraan forum/acara seperti ini,” tegasnya.
Pada akhir arahannya, Didi berharap agar pemerintah daerah (Pemda) dapat ikut berperan dalam kegiatan Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang secara umum bertujuan untuk memperkokoh kewibawaan negara, memperkuat sendi-sendi perekonomian nasional dan menumbuh-kembangkan kembali toleransi dan kepribadian bangsa, dan secara khusus membantu pemulihan kembali situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan pasca terselenggaranya Pemilu 2019.
(pur)
