Revitalisasi Pendidikan Vokasi Pasca Pilpres 2019

Muhammad Abdul Idris
Founder Indonesia Youth Forum, Direktur Eksekutif MataAir Foundation

TUMPANG tindihnya koordinasi penyelenggaran pendidikan vokasi menjadi rancu dan membuang waktu untuk merealisasikan niat baik Presiden Jokowi. Evaluasi terhadap pembantu presiden, khususnya tingkat Kementerian harus dilakukan. Kegelisahan Jokowi cukup beralasan, data BPS per Agustus tahun 2018 misalnya menyebut, alumni Sekolah Kejuruan menjadi penyumbang angka pengangguran tertinggi yakni 11, 24%. Angka ini berbeda dengan lulusan SMA yang hanya berkisar 7,95%.

Banyaknya pengangguran di kalangan Sekolah Kejuruan ini menjadi bukti nyata bahwa ada ketidakberesan atau ketidaksinkronan antara pendidikan vokasi dengan market yang sedang dihadapi. Merujuk itu, Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi pendidikan vokasi terbit sebagai salah satu jawaban atas kondisi tersebut. Namun sayangnya, lembaga terkait terkesan lambat merespon, bahkan gagap harus berbuat apa disaaat RABN 2020 pendidikan vokasi jadi prioritas dan Presiden menggaungkan investasi Sumber Daya Manusia.

Sekolah kejuruan dan pelatihan bukanlah barang baru di Indonesia. Hanya saja orientasi kurikulumnya belum maksimal untuk menjawab demand and suplay change. Apalagi tren pergeseran tenaga kerja dan jenis pekerjaan di era teknologi informasi seperti sekarang ini menuntut kreativitas yang kompetitif. Problem ketidaksesuaian antara ketersediaan bidang jurusan (link and match) dengan bidang yang diperlukan industri dan pandangan miring terhadap pendidikan vokasi perlu dikaji lebih serius. Hal ini tidak lain dan tidak bukan menyangkut masa depan dan hajat hidup orang banyak.

Selain itu, dari sisi tenaga kependidikan harus diupgarde dan sejalan dengan revitalisasi kurikulum pendidikan vokasi berbasis dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Bagi kalangan industri, jangan hanya mengkritik sulitnya mendapatkan tenaga kerja handal. Tapi harus juga diimbangi dengan peran aktif, mendampingi peningkatan kuliatas pendidikan vokasi yang ada. Misalnya, mendirikan lembaga pelatihan dan kursus cakap kerja dan usaha berbasis pesantren atau komunitas serta memberikan kesempatan magang kerja maupun pendampingan usaha dengan syarat dan ketentuan yang mudah—tentu dengan tidak meninggalkan aspek kualitas secara substansial.

Setali tiga uang, revitalisasi pendidikan vokasi akan mendorong naiknya produksi dalam negeri dengan didukung sumber daya yang baik. Pada industri pertanian dan pengolahan makanan misalnya, optimalnya produksi akan menghindarkan Indonesia dari ketergantungan impor. Di sisi lain, meningkatnya kualitas keterampilan dan kualitas kerja tenaga Indonesia akan mendorong naiknya daya beli mereka sebagai bagian dari masyarakat. Ini akan menguatkan kualitas pasar ekonomi Indonesia dan memperbaiki iklim investasi.

Ekonomi Umat dan Kemandirian Ekonomi
Gagasan ekonomi umat KH Ma'ruf Amin selaku mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan membuka kesempatan lebih besar pada masyarakat kelas bawah untuk merasakan kemajuan ekonomi. Artinya, ketika ekonomi tumbuh, pendapatan dan daya beli mereka pun makin kuat. Pada akhirnya, perbaikan ekonomi terjadi di level akar rumput. Masyarakat kecil terlibat aktif dalam aktivitas ekonomi, khususnya pasar besar disektor barang dan jasa. Dua hal ini harusnya meleket secara utuh pada alumni pendidikan vokasi.

Problemnya, gagasan besar ini tereduksi dengan penyempitan kata "umat" yang diasosiasikan dengan ekonomi Islam. Padahal KH. Ma’ruf Amin berbicara umat dalam konteks masyarakat kecil sebagaimana kelanjutan gagasan Bung Hatta tentang ekonomi Pancasila. Yakni ekonomi yang dapat memasukkan masyarakat kecil sebagai mata rantai produksi, tidak hanya hubungan pemilik dengan pegawai/pekerja.

Semangat gotong royong, diharapkan menciptaklan iklim baru relasi industri dan umat. Perusahaan besar di topang oleh perusahaan kecil dan menengah dalam mata rantai produksi merupakan praktek dari teori Mittelstand. Ekonomi Mittelstand merupakan antitesa dari ekonomi neo-liberal yang menggaungkan trickle down effect.

Dua periode pemerintahan SBY (2004-2014), pembangunan difokuskan di Pulau Jawa dengan harapan akan memberikan trickle down effect terhadap kebutuhan produk dan jasa pulau yang lain. Sedangkan pada periode pertama Jokowi (2014-2019) pencabutan subsidi BBM yang dialihkan kepada pembangunan infrastruktur terutama di luar pulau Jawa tidaklah lain untuk menghadirkan ekonomi pancasila/ umat/ kerakyatan. Sehingga mengahadirkan keadilan dan efesiensi dalam penyerapan APBN.

Jika Jokowi Ma’ruf terpilih untuk melanjutkan periode kedua ada dua gagasan besar; Investasi SDM melalui pendidikan vokasi dan reformasi agraria melalui distribusi ulang lahan pertanian (land reform) yang perlu dikonsolidasikan. Jika perlu segera dibuat Komite Revitalisasi Pendidikan Vokasi. Dengan demikian, periode SBY lebih memperhatikan Main Demand, atau hadirnya permintaan dan dipenuhi oleh masyarakat, berbanding terbalik periode Jokowi yang lebih menitikberatkan pada main supply atau hadirnya penawaran sehingga kebutuhan akan datang dengan sendirinya melalui hadirnya investor yang ingin dipenuhi kebutuhannya. Semoga terbaik untuk Indonesia.

Menggerakkan Pesantren Vokasi
Bagaimana kesiapan pesantren menjawab kebutuhan pendidikan vokasi sebagai solusi pemberdayaan ekonomi Umat?. Melimpahnya sumber daya manusia lulusan pesantren rata-rata berada pada usia produktif. Beberapa tahun terakhir keberadaan SMK berbasis Pesantren, Madrasah Vokasi serta Balai Latihan Kerja (BLK) untuk pesantren pertumbuhannya cukup bagus. Lagi-lagi apakah lulusan yang dihasilkan siap berkompetisi ?

Direktorat Pesantren Kementerian Agama harus mulai melirik santri salaf untuk diberikan bekal pasca pesantren. Misalnya, dibukanya peluang lembaga kursus dan pelatihan pasca santri salaf dengan kurikulum cakap kerja dan cakap usaha serta didorong dengan nilai keagamaan yang memperkuat keharusan santri yang berdaya saing dan sukses dunia maupun akhirat.

Sementara itu, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi jangan terlalu bersemangat membangun infrastruktur BLK namun lupa memikirkan kejuruan apa yang strategis dan memang sedang tren diminati atau dibutuhkan oleh industri. Sehingga kita tidak melakukan penumpukan pengangguran dengan menyiapkan kompetensi kejuruan tumpang tindih bahkan menumpuk dan tidak sejalan dengan dunia usaha dan dunia industri.

Sementara di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki direktorat kursus dan pelatihan. Apakah sepuluh rumpun kejuruan kursus dan pelatihan sudah disesuaikan dengan tren peluang kerja dan usaha? sehingga lembaga kursus yang sudah ada jika perlu menambah izin kejuruan kompetitif bahkan mempertimbangkan keberadaan kejuruan yang dianggap kurang berdaya saingnya.

Pemerintah dan Industri harus juga memikirkan guru tamu untuk peningkatan kualitas pendidikan vokasi di Pesantren serta membuka peluang sebesarnya pada santri untuk magang baik di BUMN strategis maupun perusahaan besar. Saya kira santri kalau didampingi secara serius akan menunjukkan nilai plusnya yakni kompetensi dan integritasnya. Tentu, keunggulannya adalah nilai akhlakul karimah santri yang sudah ditanamkan, menjadi modal pergaulan di dunia kerja maupun usaha. Saya kira banyak pihak yang berminat untuk bermitra maupun “memanfaatkan” santri sebagai partner kerja dengan sumber daya manusia yang handal, berintegritas dan kompeten.