Mendagri Paparkan 9 Catatan Penting Menghadapi Pemilu 2019
Kamis, 04 April 2019 - 17:04 WIB
Mendagri Paparkan 9 Catatan Penting Menghadapi Pemilu 2019
A
A
A
JAKARTA - Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan sembilan catatan penting dalam menjalankan agenda demokrasi, terutama menghadapi Pemilu Serentak 2019. Hal itu disampaikan Mendagri memberikan materi dalam Kuliah Umum mahasiswa SI, S2, dan S3 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) di Auditorium STIK, Jakarta, Kamis (4/04/2019).
Dalam acara itu Mendagri memaparkan materi “Memantapkan Proses Demokrasi dalam Rangka Mewujudkan Keberhasilan Pembangunan di Indonesia.” Dalam paparannya, Mendagri menyampaikan 9 catatan penting.
Pertama, Mendagri mengingatkan bahwa Pemilu adalah agenda negara sesuai amanat konstitusi yang menjadi tugas bersama untuk menyukseskannya. Kedua, perlunya dukungan sosialisasi dari setiap tahapan-tahapan Pemilu melalui berbagai cara, seperti media massa, alat peraga dan dialog yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah partisipasi pemilih.
Ketiga, mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber) jujur dan adil (Jurdil) aman, demokratis, damai dan bermartabat. "Ini prinsip untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita," katanya.
Keempat, pentingnya sinergitas dan soliditas di antara pemangku kepentingan. Misalnya di bidang keamanan dan ketertiban harus bersatu lembaga polisi, TNI, BIN, dan stakeholder lainnya.
"Dalam penegakan hukum, Kemenkumham, MK, MA, dengan kejaksaan, kepolisian, Bawaslu dan Gakkumdu harus bersatu. Selain itu, KPU harus bersatu dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ujarnya.
Kelima, netralitas dan sikap tegas tanpa diskriminasi. TNI, Polri dan ASN harus netral. Dalam konteks menjaga situasi keamananan, TNI dan Polri serta ASN diminta menjaga sinergi dan konektivitas dan membangun komunikasi tanpa mengurangi netralitas.
Catatan keenam, Mendagri mengingatkan perlunya deteksi dini dan pemetaan terhadap kemungkinan adanya gangguan keamanan, hoaks, provokator, kampanye fitnah, ujaran kebencian dan politisasi SARA. "Patut diawasi ancaman yang bisa mengganggu Pemilu Ingin menang Pemilu dengan segala cara," tuturnya.
Ketujuh, responsif terhadap berbagai persoalan di masyarakat, melihat dinamika dan opini yang berkembang di masyarakat. Kedelapan, dalam menjaga kamtibmas harus dilibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh agama.Selain juga melibatkan forum komunikasi di masyarakat, seperti Forkompinda. Kesembilan, diwaspadai ancaman teror dengan cara warga masyarakat aktif menjaga lingkungan dengan Siskamling.
Dalam acara itu Mendagri memaparkan materi “Memantapkan Proses Demokrasi dalam Rangka Mewujudkan Keberhasilan Pembangunan di Indonesia.” Dalam paparannya, Mendagri menyampaikan 9 catatan penting.
Pertama, Mendagri mengingatkan bahwa Pemilu adalah agenda negara sesuai amanat konstitusi yang menjadi tugas bersama untuk menyukseskannya. Kedua, perlunya dukungan sosialisasi dari setiap tahapan-tahapan Pemilu melalui berbagai cara, seperti media massa, alat peraga dan dialog yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah partisipasi pemilih.
Ketiga, mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber) jujur dan adil (Jurdil) aman, demokratis, damai dan bermartabat. "Ini prinsip untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita," katanya.
Keempat, pentingnya sinergitas dan soliditas di antara pemangku kepentingan. Misalnya di bidang keamanan dan ketertiban harus bersatu lembaga polisi, TNI, BIN, dan stakeholder lainnya.
"Dalam penegakan hukum, Kemenkumham, MK, MA, dengan kejaksaan, kepolisian, Bawaslu dan Gakkumdu harus bersatu. Selain itu, KPU harus bersatu dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ujarnya.
Kelima, netralitas dan sikap tegas tanpa diskriminasi. TNI, Polri dan ASN harus netral. Dalam konteks menjaga situasi keamananan, TNI dan Polri serta ASN diminta menjaga sinergi dan konektivitas dan membangun komunikasi tanpa mengurangi netralitas.
Catatan keenam, Mendagri mengingatkan perlunya deteksi dini dan pemetaan terhadap kemungkinan adanya gangguan keamanan, hoaks, provokator, kampanye fitnah, ujaran kebencian dan politisasi SARA. "Patut diawasi ancaman yang bisa mengganggu Pemilu Ingin menang Pemilu dengan segala cara," tuturnya.
Ketujuh, responsif terhadap berbagai persoalan di masyarakat, melihat dinamika dan opini yang berkembang di masyarakat. Kedelapan, dalam menjaga kamtibmas harus dilibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh agama.Selain juga melibatkan forum komunikasi di masyarakat, seperti Forkompinda. Kesembilan, diwaspadai ancaman teror dengan cara warga masyarakat aktif menjaga lingkungan dengan Siskamling.
(poe)
