Rizal Ramli Sebut Prabowo Subianto Siap Revisi UU ITE
Selasa, 12 Maret 2019 - 22:31 WIB
Rizal Ramli Sebut Prabowo Subianto Siap Revisi UU ITE
A
A
A
JAKARTA - Ekonom dan politisi Rizal Ramli menyebut, civil society (kelompok masyarakat sipil) sebagai penentu kemenangan antara pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) di ajang Pilpres 2019.
Informasi ini dikatakan Rizal seusai menjadi pembicara dalam Dialog Kebangsaan Peran Civil Society dalam Pemilihan Presiden 2019 di kawasan Jalan Hasanudin, Kota Bandung, Selasa (11/3/2019).
"Prabowo sekarang udah deket dengan Jokowi, kurang dari satu digit. Yang menentukan (kemenangan) swing voters dan swing voters itu mayoritas civil society. Kalau mereka menentukan sikap, mereka penentu kemenangan," ujar Rizal Ramli.
Namun kata Rizal, civil society kini tengah dilanda keraguan terhadap capres petahana Jokowi. Pasalnya, di periode pertama pemerintahannya, Jokowi gagal mengelola perekonomian negeri ini.
Kebijakan Jokowi yang gagal di bidang ekonomi mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mandek di angka 5 persen. "Hari ini civil society enggak suka sama kebijakan ekonomi Jokowi, karena ekonomi mandek di angka 5 persen," ungkapnya.
Menurut dia, kondisi tersebut mengakibatkan risiko ekonomi makro Indonesia makin tinggi. Bahkan, defisit neraca perdagangan saat ini paling besar selama 10 tahun terakhir dan defisit transaksi berjalan paling tinggi selama 4,5 tahun terakhir.
"Bisanya minjem uang ke luar negeri banyak, supaya dolar masuk, supaya cadangan devisa naik, rupiah menguat," ucap mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman ini.
Istilahnya front loading, pinjaman jangka panjang yang ditarik ke depan. Ini solusi temporer yang bahaya untuk presiden yang akan datang," sambung Rizal seraya menyebutkan, pemerintahan Jokowi juga gagal meningkatkan daya beli rakyat.
Ironisnya lanjut Rizal, Jokowi pun tidak menunjukkan tanda-tanda mampu mengubah kondisi perekonomian Indonesia dalam lima tahun ke depan menjadi lebih baik.
"Jokowi juga tidak mengakui kesalahan dan kegagalan yang terjadi serta tidak menawarkan solusi untuk memperbaiki kondisi tersebut," tuturnya.
Di sisi lain lanjut Rizal, kalangan civil society juga dilanda kekhawatiran terhadap Prabowo jika kelak menggantikan Jokowi memimpin Indonesia. Mereka khawatir Prabowo memimpin Indonesia secara otoriter hingga memberangus demokrasi.
"Mereka dalam tanda kutip masih takut-takut sama Prabowo. Jangan-jangan otoriter, jangan-jangan tidak demokratis," ujarnya.
Berkaca dari kekhawatiran tersebut, Rizal pun menantang kedua capres untuk merevisi Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Rizal menegaskan, revisi UU ITE penting dilakukan karena berbahaya terhadap demokrasi.
Rizal mengatakan, UU ITE itu lebih sadis dari produk hukum serupa buatan Pemerintah Kolonial Belanda yang berlaku di era pemerintahan Presiden Soeharto. Produk hukum itu pulalah yang menjebloskannya ke penjara akibat tuduhan menghina penguasa.
"Tiba-tiba kini diselundupkan UU ITE, lebih sadis dari UU Belanda itu. Kalau kamu dituduh melakukan hoaks atau menghina seseorang, itu langsung ditangkap, tanpa proses pengadilan, pengadilan belakangan," paparnya.
Rizal mengaku, setuju jika UU ITE diterapkan untuk kejahatan keuangan, kejahatan terorisme, kejahatan sexual online, hingga kejahatan elektronik. Namun, sama sekali tidak setuju jika UU ITE dipakan untuk memberangus demokrasi.
"Jadi, saya tanya dua-duanya. Pak Prabowo, kalau anda terpilih menjadi presiden April nanti, mau gak merivisi UU ITE agar tidak memberangus demokrasi. Pak Prabowo bilang, ya agar Indonesia lebih demokratis. Saya tanya sandi, jawabannya ya juga. Pertanyaan yang sama saya tanyakan kepada Pak Jokowi dan timnya, sampai hari ini kagak ada jawabannya," beber Rizal.
"Saya mikir-mikir, kenapa gak mau jawab. Saya menduga-duga, jangan-jangan (Jokowi) akan menggunakan UU ITE untuk menangkap yang kritis-kritis untuk lima tahun mendatang," tandasnya.
Informasi ini dikatakan Rizal seusai menjadi pembicara dalam Dialog Kebangsaan Peran Civil Society dalam Pemilihan Presiden 2019 di kawasan Jalan Hasanudin, Kota Bandung, Selasa (11/3/2019).
"Prabowo sekarang udah deket dengan Jokowi, kurang dari satu digit. Yang menentukan (kemenangan) swing voters dan swing voters itu mayoritas civil society. Kalau mereka menentukan sikap, mereka penentu kemenangan," ujar Rizal Ramli.
Namun kata Rizal, civil society kini tengah dilanda keraguan terhadap capres petahana Jokowi. Pasalnya, di periode pertama pemerintahannya, Jokowi gagal mengelola perekonomian negeri ini.
Kebijakan Jokowi yang gagal di bidang ekonomi mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mandek di angka 5 persen. "Hari ini civil society enggak suka sama kebijakan ekonomi Jokowi, karena ekonomi mandek di angka 5 persen," ungkapnya.
Menurut dia, kondisi tersebut mengakibatkan risiko ekonomi makro Indonesia makin tinggi. Bahkan, defisit neraca perdagangan saat ini paling besar selama 10 tahun terakhir dan defisit transaksi berjalan paling tinggi selama 4,5 tahun terakhir.
"Bisanya minjem uang ke luar negeri banyak, supaya dolar masuk, supaya cadangan devisa naik, rupiah menguat," ucap mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman ini.
Istilahnya front loading, pinjaman jangka panjang yang ditarik ke depan. Ini solusi temporer yang bahaya untuk presiden yang akan datang," sambung Rizal seraya menyebutkan, pemerintahan Jokowi juga gagal meningkatkan daya beli rakyat.
Ironisnya lanjut Rizal, Jokowi pun tidak menunjukkan tanda-tanda mampu mengubah kondisi perekonomian Indonesia dalam lima tahun ke depan menjadi lebih baik.
"Jokowi juga tidak mengakui kesalahan dan kegagalan yang terjadi serta tidak menawarkan solusi untuk memperbaiki kondisi tersebut," tuturnya.
Di sisi lain lanjut Rizal, kalangan civil society juga dilanda kekhawatiran terhadap Prabowo jika kelak menggantikan Jokowi memimpin Indonesia. Mereka khawatir Prabowo memimpin Indonesia secara otoriter hingga memberangus demokrasi.
"Mereka dalam tanda kutip masih takut-takut sama Prabowo. Jangan-jangan otoriter, jangan-jangan tidak demokratis," ujarnya.
Berkaca dari kekhawatiran tersebut, Rizal pun menantang kedua capres untuk merevisi Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Rizal menegaskan, revisi UU ITE penting dilakukan karena berbahaya terhadap demokrasi.
Rizal mengatakan, UU ITE itu lebih sadis dari produk hukum serupa buatan Pemerintah Kolonial Belanda yang berlaku di era pemerintahan Presiden Soeharto. Produk hukum itu pulalah yang menjebloskannya ke penjara akibat tuduhan menghina penguasa.
"Tiba-tiba kini diselundupkan UU ITE, lebih sadis dari UU Belanda itu. Kalau kamu dituduh melakukan hoaks atau menghina seseorang, itu langsung ditangkap, tanpa proses pengadilan, pengadilan belakangan," paparnya.
Rizal mengaku, setuju jika UU ITE diterapkan untuk kejahatan keuangan, kejahatan terorisme, kejahatan sexual online, hingga kejahatan elektronik. Namun, sama sekali tidak setuju jika UU ITE dipakan untuk memberangus demokrasi.
"Jadi, saya tanya dua-duanya. Pak Prabowo, kalau anda terpilih menjadi presiden April nanti, mau gak merivisi UU ITE agar tidak memberangus demokrasi. Pak Prabowo bilang, ya agar Indonesia lebih demokratis. Saya tanya sandi, jawabannya ya juga. Pertanyaan yang sama saya tanyakan kepada Pak Jokowi dan timnya, sampai hari ini kagak ada jawabannya," beber Rizal.
"Saya mikir-mikir, kenapa gak mau jawab. Saya menduga-duga, jangan-jangan (Jokowi) akan menggunakan UU ITE untuk menangkap yang kritis-kritis untuk lima tahun mendatang," tandasnya.
(maf)
