Komisi III DPR Setujui Dua Calon Hakim Konstitusi

Selasa, 12 Maret 2019 - 15:49 WIB
Komisi III DPR Setujui...
Komisi III DPR Setujui Dua Calon Hakim Konstitusi
A A A
JAKARTA - Komisi III DPR telah melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu 6 Februari-Kamis 7 Februari 2019. Hasilnya, Komisi bidang hukum itu menyetujui dua calon hakim konstitusi Aswanto dan Wahiduddin Adams.

"Kami sudah memutuskan yang terpilih sebagai hakim konstitusi 2019 hingga lima tahun mendatang adalah Prof. Doktor Aswanto dan Doktor Wahiduddin Adams, keduanya adalah petahana," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan dalam jumpa pers di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, keputusan Komisi III DPR itu berdasarkan musyawarah mufakat oleh anggota dari 10 fraksi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Erma Ranik menambahkan proses pemilihan calon hakim konstitusi dimulai sejak Februari 2019 lalu dengan membentuk tim panel ahli.

"Kami memang ingin agar hakim MK satu punya integritas dan tingkat kecerdasan dan konsistensi berpikir yang bisa tercermin dalam putusan putusan MK yang sudah dikeluarkan," ujar politikus Partai Demokrat ini.

Maka itu kata dia, masukan Tim Panel Ahli kepada Komisi III DPR itu sangat signifikan dalam perubahan situasi dan pandangan fraksi-fraksi terhadap calon hakim konstitusi. Adapun tim ahli yang dilibatkan di antaranya adalah Maruarar Siahaan, Maria Farida Indrati, Harjono dan Eddy Hiariej.

Sekadar diketahui sebelumnya, Komisi III DPR pada Rabu 6 Februari melaksanakan fit and proper test terhadap Hesti Armiwulan Sochmawardiah, Aidu Fitriciada Azhari, Bahrul Ilmi Yakup, Galang Asmara, Wahidudin Adams, dan Refly Harun.

Kemudian, pada Kamis 7 Februari Komisi III DPR melaksanakan fit and proper test terhadap Aswanto, Ichsan Anwary, Askari Razak, Umbu Rauta, dan Sugianto.
(maf)
Berita Terkait
DPR dan Pemerintah Sepakat...
DPR dan Pemerintah Sepakat Bahas Revisi UU MK
Berikut 9 Poin Perubahan...
Berikut 9 Poin Perubahan dalam Revisi UU MK
Pakar Hukum Nilai Analisis...
Pakar Hukum Nilai Analisis dari Rencana Revisi UU MK Sangat Dangkal
Ini yang Dikhawatirkan...
Ini yang Dikhawatirkan dari Pembahasan Superkilat UU MK
Jika Perppu 1/2020 Jadi...
Jika Perppu 1/2020 Jadi UU, Uji Materi di MK Bakal Gugur
BAKN DPR Nilai Perubahan...
BAKN DPR Nilai Perubahan APBN 2020 Lewat Perpres Langgar Konstitusi
Berita Terkini
Akhir Perang Rusia-Ukraina...
Akhir Perang Rusia-Ukraina dan Pengaruh Korea Utara-China
1 jam yang lalu
Purnawirawan TNI Tuntut...
Purnawirawan TNI Tuntut Penggantian Wapres Gibran, Ini Kata Ganjar Pranowo
2 jam yang lalu
Pelantikan 86 Pengurus...
Pelantikan 86 Pengurus Baru Partai Hanura, OSO Serukan Gerakan dari Daerah
2 jam yang lalu
Pope Francis dan Dialog...
Pope Francis dan Dialog Antaragama untuk Perdamaian
2 jam yang lalu
Mendagri Tito Buka Peluang...
Mendagri Tito Buka Peluang Revisi UU Ormas, Evaluasi Transparansi Keuangan
3 jam yang lalu
Hanura Resmi Dukung...
Hanura Resmi Dukung Pemerintahan Prabowo Subianto
7 jam yang lalu
Infografis
27 Negara Peringatkan...
27 Negara Peringatkan Warganya, Perang Dunia III Akan Terjadi?
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved