Komisi III DPR Setujui Dua Calon Hakim Konstitusi

Selasa, 12 Maret 2019 - 15:49 WIB
Komisi III DPR Setujui...
Komisi III DPR Setujui Dua Calon Hakim Konstitusi
A A A
JAKARTA - Komisi III DPR telah melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu 6 Februari-Kamis 7 Februari 2019. Hasilnya, Komisi bidang hukum itu menyetujui dua calon hakim konstitusi Aswanto dan Wahiduddin Adams.

"Kami sudah memutuskan yang terpilih sebagai hakim konstitusi 2019 hingga lima tahun mendatang adalah Prof. Doktor Aswanto dan Doktor Wahiduddin Adams, keduanya adalah petahana," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan dalam jumpa pers di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, keputusan Komisi III DPR itu berdasarkan musyawarah mufakat oleh anggota dari 10 fraksi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Erma Ranik menambahkan proses pemilihan calon hakim konstitusi dimulai sejak Februari 2019 lalu dengan membentuk tim panel ahli.

"Kami memang ingin agar hakim MK satu punya integritas dan tingkat kecerdasan dan konsistensi berpikir yang bisa tercermin dalam putusan putusan MK yang sudah dikeluarkan," ujar politikus Partai Demokrat ini.

Maka itu kata dia, masukan Tim Panel Ahli kepada Komisi III DPR itu sangat signifikan dalam perubahan situasi dan pandangan fraksi-fraksi terhadap calon hakim konstitusi. Adapun tim ahli yang dilibatkan di antaranya adalah Maruarar Siahaan, Maria Farida Indrati, Harjono dan Eddy Hiariej.

Sekadar diketahui sebelumnya, Komisi III DPR pada Rabu 6 Februari melaksanakan fit and proper test terhadap Hesti Armiwulan Sochmawardiah, Aidu Fitriciada Azhari, Bahrul Ilmi Yakup, Galang Asmara, Wahidudin Adams, dan Refly Harun.

Kemudian, pada Kamis 7 Februari Komisi III DPR melaksanakan fit and proper test terhadap Aswanto, Ichsan Anwary, Askari Razak, Umbu Rauta, dan Sugianto.
(maf)
Berita Terkait
DPR dan Pemerintah Sepakat...
DPR dan Pemerintah Sepakat Bahas Revisi UU MK
Berikut 9 Poin Perubahan...
Berikut 9 Poin Perubahan dalam Revisi UU MK
Pakar Hukum Nilai Analisis...
Pakar Hukum Nilai Analisis dari Rencana Revisi UU MK Sangat Dangkal
Ini yang Dikhawatirkan...
Ini yang Dikhawatirkan dari Pembahasan Superkilat UU MK
Jika Perppu 1/2020 Jadi...
Jika Perppu 1/2020 Jadi UU, Uji Materi di MK Bakal Gugur
BAKN DPR Nilai Perubahan...
BAKN DPR Nilai Perubahan APBN 2020 Lewat Perpres Langgar Konstitusi
Berita Terkini
KontraS Kritik Tuntutan...
KontraS Kritik Tuntutan 2,5 Tahun Penjara untuk Terdakwa Penyiraman Andrie Yunus
Revisi UU Polri, Menteri...
Revisi UU Polri, Menteri Pigai Usulkan Sejumlah Jabatan Utama Bisa Diisi Sipil
Film Pesta Babi Bergeser...
Film Pesta Babi Bergeser dari Kritik Sosial Jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua
KPK Angkut Moge, Mobil...
KPK Angkut Moge, Mobil Mewah, dan Sepeda usai Geledah Rumah Silmy Karim
Ancam 6 Juta Tenaga...
Ancam 6 Juta Tenaga Kerja, Wacana Kemasan Polos Harus Dibatalkan
DPR Minta KAI Bereskan...
DPR Minta KAI Bereskan Dulu Konektivitas Sebelum Bangun Jalur Kereta Aceh-Lampung
Infografis
10 Wonderkid Calon Bintang...
10 Wonderkid Calon Bintang di Piala Dunia 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved