Pemerintah Pusat Masih Buka Bantuan Pencetakan E-KTP
Senin, 04 Maret 2019 - 07:28 WIB
Pemerintah Pusat Masih Buka Bantuan Pencetakan E-KTP
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih membuka bantuan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Bantuan pencetakan ini diberikan kepada daerah yang sudah tidak sanggup menuntaskan pencetakan.
Sampai saat ini sudah ada 62 kabupaten/kota yang mengajukan bantuan pencetakan kepada Kemendagri. “Dari 62 kabupaten/kota yang sudah selesai dicetak 10 daerah. Sisanya 52 sedang berproses,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Zudan Arif Fakrullah saat dihubungi di Jakarta, kemarin.
Zudan mengatakan bagi daerah lain yang ingin dibantu pencetakannya di pusat masih diberi kelonggaran untuk dapat mendaftar. Seperti diketahui sebelumnya, Kemendagri menunggu sampai akhir Februari lalu jika daerah ingin mengusulkan permohonan bantuan pencetakan e-KTP. Hal ini dilakukan karena masih banyak daerah yang belum melunasi utang pencetakan e-KTP.
“Kalau daerah masih tidak mampu usulkan. Kita buka kesempatan. Misalnya tinggal 5.000 keping tidak sanggup, usulkan untuk cetak di pusat. Ini untuk mempercepat daerah yang belum selesai. Ini kan masih ada Papua yang belum selesai. Itu bisa kita bantu,” ujarnya.
Dia menargetkan agar pencetakan e-KTP yang tersisa dapat selesai pada akhir Maret ini. Dengan begitu daerah hanya tinggal bertanggungjwab untuk pencetak wajib e-KTP baru ataupun layanan pergantian e-KTP karena rusak atau ganti data. “Yang kita targetkan tuntas ini utang-utang yang dulu-dulu. Jadi daerah tinggal melayani yang anak usia 17 tahun, yang rusak e-KTP-nya atau yang ada ganti status dan lainnya,” tuturnya.
Sejauh ini baru beberapa provinsi yang pencetakannya sudah 100% yakni Bali, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Dia mengaku memang masih banyak tantangan untuk menuntaskan pencetakan. “Tantangannya di Papua dan Papua Barat. Kesadaran agar cepat selesai masih minim. Daerah lain kejar target Sabtu Minggu masuk. Di sana pada libur,” katanya.
Lebih lanjut Zudan menuturkan pemerintah telah menggelontorkan tambahan blako e-KTP ke daerah. Total dari Januari sampai saat ini sudah 8 juta blanko e-KTP digelontorkan ke daerah. “Blanko total 8 juta. Sebelumnya kan 4,8 juta. Nah yang baru 3,2 juta. Ini harusnya cukup,”ujarnya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam kesempatan terpisah sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah terus mendorong agar perekaman e-KTP dapat segera dituntaskan. Dia mengatakan jumlah wajib KTP saat ini kurang lebih 192.676.863 jiwa. “Lalu 97.41% atau sebanyak 187.667.483 penduduk telah merekam datanya. Kita minta masyarakat agar lebih proaktif merekam data kependudukan mereka,” tuturnya.
Dia mengatakan dengan perekaman ini akan dapat memaksimalkan layanan publik. Pasalnya sudah lebih dari seribu lembaga baik milik pemerintah maupun non pemerintah menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) untuk pemberian layanan publik. “Kerjasama pemanfaatan NIK, data kependudukan dan e-KTP oleh lembaga pengguna ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, merencanakan pembangunan, dan penegakkan hukum, serta mencegah terjadinya kriminalitas,” pungkasnya.
Sampai saat ini sudah ada 62 kabupaten/kota yang mengajukan bantuan pencetakan kepada Kemendagri. “Dari 62 kabupaten/kota yang sudah selesai dicetak 10 daerah. Sisanya 52 sedang berproses,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Zudan Arif Fakrullah saat dihubungi di Jakarta, kemarin.
Zudan mengatakan bagi daerah lain yang ingin dibantu pencetakannya di pusat masih diberi kelonggaran untuk dapat mendaftar. Seperti diketahui sebelumnya, Kemendagri menunggu sampai akhir Februari lalu jika daerah ingin mengusulkan permohonan bantuan pencetakan e-KTP. Hal ini dilakukan karena masih banyak daerah yang belum melunasi utang pencetakan e-KTP.
“Kalau daerah masih tidak mampu usulkan. Kita buka kesempatan. Misalnya tinggal 5.000 keping tidak sanggup, usulkan untuk cetak di pusat. Ini untuk mempercepat daerah yang belum selesai. Ini kan masih ada Papua yang belum selesai. Itu bisa kita bantu,” ujarnya.
Dia menargetkan agar pencetakan e-KTP yang tersisa dapat selesai pada akhir Maret ini. Dengan begitu daerah hanya tinggal bertanggungjwab untuk pencetak wajib e-KTP baru ataupun layanan pergantian e-KTP karena rusak atau ganti data. “Yang kita targetkan tuntas ini utang-utang yang dulu-dulu. Jadi daerah tinggal melayani yang anak usia 17 tahun, yang rusak e-KTP-nya atau yang ada ganti status dan lainnya,” tuturnya.
Sejauh ini baru beberapa provinsi yang pencetakannya sudah 100% yakni Bali, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Dia mengaku memang masih banyak tantangan untuk menuntaskan pencetakan. “Tantangannya di Papua dan Papua Barat. Kesadaran agar cepat selesai masih minim. Daerah lain kejar target Sabtu Minggu masuk. Di sana pada libur,” katanya.
Lebih lanjut Zudan menuturkan pemerintah telah menggelontorkan tambahan blako e-KTP ke daerah. Total dari Januari sampai saat ini sudah 8 juta blanko e-KTP digelontorkan ke daerah. “Blanko total 8 juta. Sebelumnya kan 4,8 juta. Nah yang baru 3,2 juta. Ini harusnya cukup,”ujarnya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam kesempatan terpisah sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah terus mendorong agar perekaman e-KTP dapat segera dituntaskan. Dia mengatakan jumlah wajib KTP saat ini kurang lebih 192.676.863 jiwa. “Lalu 97.41% atau sebanyak 187.667.483 penduduk telah merekam datanya. Kita minta masyarakat agar lebih proaktif merekam data kependudukan mereka,” tuturnya.
Dia mengatakan dengan perekaman ini akan dapat memaksimalkan layanan publik. Pasalnya sudah lebih dari seribu lembaga baik milik pemerintah maupun non pemerintah menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) untuk pemberian layanan publik. “Kerjasama pemanfaatan NIK, data kependudukan dan e-KTP oleh lembaga pengguna ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, merencanakan pembangunan, dan penegakkan hukum, serta mencegah terjadinya kriminalitas,” pungkasnya.
(don)
