Pendekatan Baru Regulasi E-Kesehatan

Senin, 18 Februari 2019 - 06:52 WIB
A A A
Kompleksitas tersebut mungkin menjadi alasan lamban dan ragunya pemerintah dalam membuat regulasi e-Kesehatan. Sebenarnya Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46/2017 tentang Strategi e-Kesehatan Nasional. Layanan telemedicine bahkan disebutkan secara eksplisit pada Pasal 65 dalam Peraturan Presiden No 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. BPJS Kesehatan bisa memanfaatkan telemedicine sebagai kompensasi atau pemenuhan pelayanan pada daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan. Namun, aspek yang lebih teknis dan terinci belum tersedia. Ini mencakup keandalan model bisnis, standar layanan, alur kerja, keselamatan pasien, perlindungan data, jaminan mutu, pembinaan dan pengawasan aplikasi e-Kesehatan.

Pendekatan baru

Oleh karena itu, perlu pendekatan baru untuk mempercepat regulasi e-Kesehatan. Pendekatan lama (business as usual) dalam merumuskan regulasi kesehatan sudah tidak memadai lagi untuk mengikuti lincahnya (agile) pergerakan inovasi e-Kesehatan yang disruptif. Dalam pendekatan lama, regulator biasanya akan menyusun naskah akademik, menyelenggarakan diskusi melibatkan ahli, konsumen dan pihak terkait lainnya, penyusunan naskah regulasi baru, serta kemudian mengesahkannya. Namun, kelemahannya adalah terputusnya koneksi antara kenyataan teknis dalam implementasi terinci dengan muatan naskah regulasi. Selain itu, produk regulasi model lama sering kali tidak mampu mengejar cepatnya agilitas teknologi yang menghasilkan produk dan model bisnis baru.

Pendekatan baru yang diusulkan adalah "bak pasir regulasi" (regulatory sandbox) . Kerangka ini memberi kesempatan regulator dan pelaku pasar untuk mengeksplorasi bersama-sama model bisnis industri inovatif, menganalisis risiko terhadap konsumen, dan sekaligus menyusun muatan regulasinya. Dalam pengawasan regulator, perusahaan tetap bisa memberikan layanan kepada konsumen.

Tahun lalu, pendekatan ini pertama kalinya diterapkan untuk regulasi e-Kesehatan di Singapura. Kementerian Kesehatan Singapura menamakan inisiatif tersebut sebagai Program Ujicoba dan Adaptasi Perizinan (Licensing Experimentation and Adaptation Programme) . Program ini bertujuan untuk pengembangan secara aman model inovasi pelayanan kesehatan, khususnya telemedicine dan mobile medicine , yang diujicobakan di lingkungan terbatas.

Melalui kerangka tersebut, pemerintah mengajak perusahaan rintisan penyedia layanan telemedicine untuk berpartisipasi. Pada September 2018, terdapat lima perusahaan e-Kesehatan yang berbagi proses bisnis, standar pelayanan, dan risiko yang dihadapi. Hasil akhir dari kegiatan tersebut digunakan Kementerian Kesehatan Singapura untuk menyusun muatan regulasi. Perusahaan yang memenuhi kriteria regulasi sampai batas waktu uji coba berlangsung akan mendapatkan lisensi sebagai penyedia layanan telemedicine secara resmi.

Kerangka regulasi ini sejatinya dikembangkan pertama kali tahun 2015 di Inggris untuk meregulasikan disrupsi pada sektor keuangan. Selanjutnya pendekatan ini meluas ke lebih dari 20 negara di Eropa, Australia, dan Asia, termasuk Indonesia. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan menyusun regulasi teknologi finansial (tekfin) dengan melibatkan perusahaan rintisan dalam program yang disebut dengan "ruang uji coba terbatas".

Saat ini Kementerian Kesehatan memiliki rancangan Peraturan Menteri Kesehatan Telemedicine yang disusun berdasarkan pengalaman uji coba aplikasi Telemedicine Indonesia (Temenin) untuk layanan teleradiologi, tele-EKG, dan tele-USG antarfasilitas kesehatan. Di sisi lain, beragam app dari sejumlah perusahaan memiliki model bisnis, standar layanan, dan risiko yang sangat berbeda dengan program Temenin pemerintah. Kementerian Kesehatan juga mengembangkan app yang menjembatani konsumen berkonsultasi dengan rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan, yaitu Sehatpedia, tentu dengan model bisnis dan tujuan layanan berbeda.

Kini opsi kebijakan ada di tangan Kementerian Kesehatan. Membuat regulasi yang hanya mengatur inovasi dilahirkan oleh pemerintah sendiri atau menggunakan model baru yang terbuka bagi para pelaku industri e-Kesehatan di luar pemerintah.
(pur)
Halaman :
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
berita/ rendering in 0.1362 seconds (11.210#12.26)