Menyiasati Pertumbuhan

Candra Fajri Ananda
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

PERTUMBUHAN ekonomi sepertinya sangat mainstream digunakan sebagai bagian utama dari tujuan pembangunan. Posisinya cukup penting dalam indikator pembangunan baik bagi suatu negara ataupun daerah.

Kendati demikian dalam banyak literatur ekonomi pembangunan, masih banyak indikator pembangunan lainnya seperti aspek pemerataan pendapatan, kemiskinan, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan, dan ketenagakerjaan, yang sudah seharusnya turut disebarluaskan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah telah melakukan banyak hal. Tujuannya adalah agar masyarakat juga paham bahwa berbagai program pembangunan sudah banyak yang dieksekusi pemerintah.

Kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia 2018 telah disampaikan oleh BPS dengan capaian sebesar 5,17%. Hasil tersebut bisa dikatakan lumayan berhasil mengingat ada peningkatan ketimbang capaian di tahun sebelumnya.

Walaupun demikian di balik itu semua capaian tersebut juga menyimpan paradoksal. Ada sebagian kelompok ekonom yang ingin mengajak pemerintah untuk memiliki frame yang lebih luas dalam menyikapi hasil pertumbuhan.

Di level ASEAN, tingkat pertumbuhan di beberapa negara tetangga sangat berpotensi memiliki capaian yang lebih baik daripada Indonesia. Hal tersebut didasarkan pada kinerja transformasi struktural dan daya saing investasi mereka yang tampak lebih menggiurkan ketimbang dengan apa yang sudah kita lakukan. Padahal keduanya menjadi kunci untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan yang optimal dan terlepas dari middle income trap. Mari kita bedah satu per satu.

Dari sisi daya saing investasi, dengan mengacu pada indeks Easy Doing of Business 2019, di tataran ASEAN kita berada di urutan ke enam di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, dan Vietnam. Jika dikomparasikan dengan Singapura jelas untuk saat ini sulit dikatakan apple to apple karena mereka daya saing bisnis mereka sudah lepas landas di papan atas dunia.

Jika disandingkan dengan hasil riset Deloitte bertajuk Global Manufacturing Competitiveness Index 2016, keunggulan Singapura terlihat pada keramahan untuk investasi dan iklim usaha, dukungan riset dan pengembangan yang unggul, tenaga kerja yang rata-rata berpendidikan tinggi, serta infrastruktur yang kapasitasnya high quality. Singapura mampu menjadi negara kecil yang bisa kaya karena mampu menjadi eksportir yang unggul untuk produk manufaktur berteknologi tinggi.

Untuk sementara ini hanya Malaysia sebagai negara ASEAN yang mampu membayangi keunggulan Singapura di sektor tersebut, dan mereka juga mampu mengakali daya saingnya dari sisi upah pekerja yang hanya seperempat dari Singapura.

Aksi yang dilakukan Vietnam dan Thailand juga tidak dapat disepelekan karena mereka terus berkembang dan menjadi destinasi investasi yang paling favorit di ASEAN. Beragam insentif dan reformasi struktural terus mereka kucurkan demi meningkatkan greget ekonominya, termasuk di antaranya gelontoran deregulasi investasi agar para penanam modal tak kesulitan memenuhi syarat-syarat adminsitrasinya.

Pemerintah Vietnam bahkan berani menyediakan lahan murah hingga gratis untuk pengembangan industri strategis, di mana faktor tersebut di Indonesia terdengar seperti kisah sedih yang tak berujung.

Persoalan transformasi struktural juga belum dikerjakan dengan efektif di Indonesia. Kita terlalu terjebak dengan euforia komoditas-komoditas perkebunan yang sempat booming satu dekade yang lalu. Pada saat harga komoditas tersebut mulai merosot, secara bersamaan tingkat pertumbuhan kita juga turut anjlok.

Hasil studi Bappenas bersama dengan Asian Development Bank (ADB) yang baru-baru ini dirilis mengamini pernyataan tersebut. Terlalu mengandalkan komoditas primer, beserta sektor manufaktur dan jasa dengan teknologi rendah kenyataannya tidak cukup banyak menolong akselerasi perekonomian kita.

Justru sekarang yang perlu dikedepankan adalah meningkatnya aktivitas industri dan jasa berteknologi tinggi agar Indonesia mampu terlepas dari bayang-bayang middle income trap.

Penyelarasan Kebijakan
Banyak ekonom yang menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan muara dari seluruh aktivitas pembangunan di suatu negara/daerah. Untuk menjadi sebuah negara maju, Indonesia dituntut mampu konsisten memiliki tingkat pertumbuhan berkisar 7-8% per tahun.

Pertumbuhan ekonomi akan menguat jika seluruh potensi dikelola secara optimal melalui produk-produk kebijakan yang sehat. Jangkauan kebijakannya pun sifatnya multidimensional, tidak bisa sebatas hanya membahas lingkungan bisnis dan keuangan semata.

Di luar itu masih banyak juga faktor non-ekonomi yang selama ini tampak kurang diperhatikan, misalnya terkait eksistensi sumber daya alam (SDA), faktor sosio-budaya/kultural, kelembagaan, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya.

Faktor-faktor itulah yang akan menjadi sumber kekuatan dan pembentukan karakter perekonomian kita ketika bisa dikembangkan dan dikombinasikan. Oleh karena itu perlu pemikiran yang mendalam dan terstruktur untuk melahirkan gagasan-gagasan revolusioner agar tingkat pertumbuhan kita tetap tinggi. Langkah awalnya, kita bisa mengadopsi bagaimana gaya kebijakan di negara-negara yang karakter perekonomian serta sosio kulturalnya relatif identik dengan Indonesia.

Pertama, kondisi internal kita membutuhkan banyak perbaikan. Dari sisi struktur ekonomi, Indonesia dengan Malaysia memiliki kemiripan dalam hal kekuatan ekonomi yang berasal dari konsumsi rumah tangga.

Akan tetapi terdapat beberapa letak perbedaan dimana Malaysia relatif lebih baik dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan industrialisasi, khususnya yang kastanya high technology. Sektor-sektor ini yang dikatakan lebih banyak mendongkrak tingkat pendapatan masyarakat serta bisa menyerap tenaga kerja lebih besar. Di saat bersamaan kondisi internal kita justru semakin kentara sedang mengalami deindustrialisasi.

Kontribusi sektor manufaktur kita tergerus akibat meningkatnya peran sektor jasa dan besarnya biaya transaksi di sektor industri. Makanya perekonomian Malaysia bisa dikatakan relatif lebih aman dalam jangka panjang karena daya saing dan daya dukung ekspor mereka masih jauh lebih baik daripada Indonesia.

Vietnam perlahan-lahan juga mulai melancarkan aksi peningkatan daya saing SDM-nya. Hasil penilaian kemampuan siswa usia SD-SMA dengan pendekatan Program for International Student Assessment (PISA) dan Trend International Mathematics and Science Study (TIMSS) menunjukkan bahwa skor Vietnam lebih baik dibandingkan Indonesia.

Kedua pendekatan bisa menggambarkan mutu pendidikan berbasis teknologi. Dan di era revolusi industri 4.0 kemampuan memanfaatkan teknologi dan melahirkan berbagai inovasi sangat dibutuhkan untuk memacu tingkat pendapatan dan produktivitas.

Alokasi anggaran pendidikan Vietnam relatif sama dengan Indonesia yakni di kisaran 20% dari total APBN. Akan tetapi ternyata tingkat efektivitasnya tidak seragam.

Skor PISA Vietnam berada di angka 525, sedangkan Indonesia hanya mampu memperoleh skor 403. Sudah semestinya geliat pengembangan SDM tidak sampai terbenam oleh hingar-bingar pembangunan sarana-prasarana infrastruktur.

Kedua, ada baiknya jika konsep pertumbuhan diselaraskan dengan gagasan pemerataan akses untuk hidup sejahtera. Pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa sudah sepantasnya juga diikuti peningkatan akses yang lebih baik untuk pendidikan dan kesehatan, serta didukung dengan akses untuk sektor keuangan.

Gelontoran anggaran mesti dipersiapkan untuk membuka kutub-kutub pertumbuhan ekonomi yang baru, khususnya melalui industrialisasi. Sehingga masa depan Indonesia tidak hanya mengandalkan kinerja di Pulau Jawa. Persoalan inflasi, indeks pembangunan manusia (IPM), daya beli, keamanan dan iklim usaha, atau bahkan stunting yang banyak merebak di daerah luar Jawa juga semestinya perlu segera dituntaskan.

Ketiga, secara umum pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dukungan variabel yang mampu memberikan injeksi terhadap perekonomian, mulai dari sisi investasi (swasta dan pemerintah), belanja/konsumsi rumah tangga dan pemerintah, perluasan lapangan kerja, dan penguatan industri strategis yang sesuai dengan potensi lokal. Selain berbicara mengenai infrastruktur dan SDM, tantangan untuk meningkatkan transformasi struktural juga dapat dilihat keberpihakan pemerintah untuk menekan biaya investasi dan paket insentif terhadap sektor-sektor strategis.

Biaya investasi yang direfleksikan melalui incremental capital output ratio (ICOR) di Indonesia masih tergolong cukup tinggi, yakni 6,3% pada 2018, turun tipis dari tahun sebelumnya 6,34%. Nilai ICOR menggambarkan kapitalisasi investasi yang dibutuhkan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya angka tersebut jelas masih kurang bersaing karena mereka sudah di kisaran 3%. Jika tidak segera diatasi, tidak hanya pelaku usaha lokal yang terganggu daya saingnya, para investor asing juga akan berpikir logis untuk lebih memilih berinvestasi di negara lain daripada Indonesia.

Dengan demikian, kebijakan yang perlu disarankan seharusnya berbasis pada fenomena yang terjadi, tidak bisa sekadar menggunakan insting, copy paste atau hanya inkremental. Sebuah kebijakan perlu disokong oleh data dari fenomena dan keunikan tersendiri, karena latar belakang, perbedaan suasana yang menyelimuti akan turut memengaruhinya.

Berangkat dari pengalaman salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia, dalam mendesain kebijakan kreditnya kini mereka tidak lagi menggunakan para ekonom, tetapi uniknya mereka menggunakan jasa para antropolog. Sekarang bank tersebut menjadi yang terbaik di dunia dalam hal pelayanan kredit UKM dan tentunya menjadi suatu prestasi yang layak diapreasiasi.

Dan konsisten dengan pernyataan penulis sebelumnya, policy mix menjadi kata kunci yang penting untuk mendesain kebijakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Bauran kebijakan ini, menggabungkan beberapa aspek yang tidak hanya dilakukan oleh satu sektor tetapi lintas sektor/kementerian untuk mencapai satu tujuan yang sama. Faktor leadership dan manajemen pemerintahan yang baik, akan menjamin kualitas kebijakan yang lebih baik. Semoga semuanya dapat kita penuhi bersama.