Mendagri Tegaskan Sinergitas Kunci Pembangunan Wilayah Perbatasan

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan pentingnya sinergitas dalam membangun wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Kurangnya pengawasan, pembangunan dan edukasi di wilayah perbatasan dapat berpotensi menjadi bahaya laten perusak kokohnya kedaulatan NKRI.

Tjahjo mengatakan, kurangnya pengawasan, pembangunan dan edukasi di wilayah perbatasan Indonesia dapat dilihat dari tingginya indikasi peredaran narkoba, terorisme, dan masuknya barang ilegal yang jika dibiarkan bisa menjadi bahaya laten perusak kokohnya NKRI.

Menurut dia, fokus pemerintah membangun wilayah perbatasan menjadi penting, tidak hanya sebagai penyetaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan wilayah perbatasan, namun juga meningkatkan keamanan dan pertahanan. (Baca juga: Mendagri Ungkap Pembangunan di Perbatasan Sangat Pesat)

"Setidaknya telah ada 187 perbatasan yang sudah tersambung menjadi satu selayaknya lagu Dari Sabang Sampai Merauke," ujarTjahjo dalam sambutannya pada acara Rakor Pengendalian Pembangunan Perbatasan di Hotel Aryaduta Jakarta, Senin (28/1/2019).

Tjahjo menyayangkan masih ada beberapa wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini dan Indonesia-Malaysia yang belum tuntas terkait keputusan bersama tapal batas. "Perbatasan kita belum selesai dengan Papua Nugini, belum tuntas semuanya dengan Malaysia sepanjang Kalimantan itu hanya ada patok-patok yang tidak jelas", ujarnya. (Baca juga:Pembahasan Perbatasan Indonesia-Malaysia Berlangsung Bersahabat)

Dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara(PLBN) Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, Tjahjo selaku Kepala BNPP turut mengapresiasi dan siap menyukseskan dan berkoordinasi dengan kementerian dan pemerintah daerah, terkait pembangunan PLBN sesuai dengan janji kampanye Nawa Cita Presiden Jokowi. (Baca juga: Inpres Percepatan Pembangunan 11 PLBN Harus Segera Diterbitkan)

Tjahjo melanjutkan, wilayah Indonesia yang sangat luas dan kaya tentunya secara geopolitik dan geostrategis menciptakan kerawanan pada wilayah perbatasan sehingga menjadi isu yang sangat mendapatkan perhatian dari pemerintah.

"Intinya kenapa Bapak Presiden mengoptimalkan ini karena posisi negara kita secara geopolitik dan secara geostrategis ini sangat rawan di perbatasan. Belum lagi narkoba, hampir seluruh wilayah perbatasan ini mengalirnya narkoba, kemudian berbagai hal-hal yang menyangkut sembako," kata Tjahjo.

Terkait adanya perbedaan janji kampanye gubernur, bupati/wali kota yang menjadi prioritas pembangunan setiap masa duduk jabatan kepala daerah, Tjahjo mengingatkan untuk tetap mengacu dan bersinergi dengan pemerintah pusat agar pembangunan dan pengembangan wilayah perbatasan tetap berkelanjutan. Dengan demikian dapat menjadi barometer pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan.

"Khusus perbatasan itu harus bersinergi dengan pusat. Kawasan perbatasan ini nantinya sebagai barometer di tiap-tiap daerah. Kuncinya bisa sukses pertumbuhan ekonomi yang baik, tingkat kemiskinannya turun, mata pencaharian juga harus ada," jelas Tjahjo.

Politisi senior ini juga mengingatkan bahwa masyarakat milenial kini lebih kritis menuntut infrastruktur ekonomi sehingga ia berharap jajarannya beserta kementerian dan pemerintah daerah terkait, meningkatkan koordinasi, sinergi dan konektivitas antarlembaga. Mulai dari perencanaan anggaran hingga tahap akhir pembanguan.

Begitu juga terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat yang membutuhkan dukungan yang lebih komprehensif. "Perencanaan dan anggaran harus dipastikan berjalan. Kuncinya ada pada koordinasi, sinergi, konektivitas, dan lembaga yang ada termonitor dengan baik," pungkasnya.