Mendagri Ungkap Pembangunan di Perbatasan Sangat Pesat
Rabu, 19 September 2018 - 20:34 WIB
Mendagri Ungkap Pembangunan di Perbatasan Sangat Pesat
A
A
A
ATAMBUA - Pembangunan di wilayah perbatasan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat menjadi inspektur upacara ulang tahun Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ke-8 di Lapangan Kota Atambua, Belu, NTT.
“Pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla melalui Nawacitanya membangun daerah dari perbatasan saat ini telah bisa kita rasakan bersama. Selama hampir 4 tahun pemerintah berjalan, perbatasan telah memiliki capaian capaian yang luar biasa,” katanya, Rabu (19/9/2018).
Ketua BNPP ini menyebutkan pencapaian pembangunan di perbatasan ini dari berbagai sektor. Hingga sekarang telah dibangun 7 PLBN di wilayah Kalimantan Barat, NTT dan Papua. “Ketujuh PLBN yang telah dibangun sudah siap digunakan dan menjadi wajah baru bagi Indonenesia. Secara bertahap nanti akan dikembangkan lagi PLBN di berbagai wilayah di Indonesia,” jelasnya.
Pada pertengahan 2018, tercatat sudah 178 kecamatan yang dibangun di area perbatasan. Pembangunan kawasan tersebut sesuai instruksi Presiden Jokowi untuk membangun kawasan terpadu di wilayah perbatasan. “Jumlah ini akan terus bertambah, sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat dan instruksi Presiden Jokowi untuk membangun kawasan terpadu di wilayah perbatasan,” tukasnya.
Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir datang ke perbatasan. Saat ini sudah dibangun kantor kecamatan, kantor desa, puskesmas, pos perbatasan dan pos polisi. “Mau melakukan perjalanan sudah terhubung transportasinya lewat darat, laut maupun udara,” jelasnya.
Lebih lanjut Tjahjo menuturkan, dalam rapat kabinet pertama Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla mengintruksikan kepada menteri terkait untuk mempercepat program infrastruktur ekonomi dan sosial yang terukur dan terarah. Salah satu wujud nyata dalam pelaksanaan program tersebut adalah pemanfaatan dana desa di perbatasan.
“Pemanfaatan dana desa di wilayah perbatasan saat ini sudah mulai dikelola dengan baik. Masyarakat sudah mulai diberikan ruang untuk ikut merasakan dampaknya. Saya sudah mengintruksikan agar 30% dikembalikan ke masyarakat dan jangan diberikan kepada swasta semua, karena masyarakat juga ingin merasakan manfaat dana desa,” ungkapnya.
“Pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla melalui Nawacitanya membangun daerah dari perbatasan saat ini telah bisa kita rasakan bersama. Selama hampir 4 tahun pemerintah berjalan, perbatasan telah memiliki capaian capaian yang luar biasa,” katanya, Rabu (19/9/2018).
Ketua BNPP ini menyebutkan pencapaian pembangunan di perbatasan ini dari berbagai sektor. Hingga sekarang telah dibangun 7 PLBN di wilayah Kalimantan Barat, NTT dan Papua. “Ketujuh PLBN yang telah dibangun sudah siap digunakan dan menjadi wajah baru bagi Indonenesia. Secara bertahap nanti akan dikembangkan lagi PLBN di berbagai wilayah di Indonesia,” jelasnya.
Pada pertengahan 2018, tercatat sudah 178 kecamatan yang dibangun di area perbatasan. Pembangunan kawasan tersebut sesuai instruksi Presiden Jokowi untuk membangun kawasan terpadu di wilayah perbatasan. “Jumlah ini akan terus bertambah, sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat dan instruksi Presiden Jokowi untuk membangun kawasan terpadu di wilayah perbatasan,” tukasnya.
Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir datang ke perbatasan. Saat ini sudah dibangun kantor kecamatan, kantor desa, puskesmas, pos perbatasan dan pos polisi. “Mau melakukan perjalanan sudah terhubung transportasinya lewat darat, laut maupun udara,” jelasnya.
Lebih lanjut Tjahjo menuturkan, dalam rapat kabinet pertama Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla mengintruksikan kepada menteri terkait untuk mempercepat program infrastruktur ekonomi dan sosial yang terukur dan terarah. Salah satu wujud nyata dalam pelaksanaan program tersebut adalah pemanfaatan dana desa di perbatasan.
“Pemanfaatan dana desa di wilayah perbatasan saat ini sudah mulai dikelola dengan baik. Masyarakat sudah mulai diberikan ruang untuk ikut merasakan dampaknya. Saya sudah mengintruksikan agar 30% dikembalikan ke masyarakat dan jangan diberikan kepada swasta semua, karena masyarakat juga ingin merasakan manfaat dana desa,” ungkapnya.
(poe)
