PDIP Kurang Setuju Golput Dianggap Hak, Ini Alasannya

JAKARTA - Isu tidak menggunakan hak pilih atau golput pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 mulai mengemuka.

Bukan tidak mungkin sikap golput akan meluas di masyarakat. Untuk mengantisipasi hal tersebut dibutuhkan kesadaran kolektif semua unsur masyarakat.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai, dalam iklim demokrasi saat ini sah-sah saja setiap orang berkreasi di medsos.Namun, kata dia, semestinya hak pilih dipergunakan sebaik-baiknya. "Kami kurang sependapat jika golput sebagai hak. Karena setiap warga negara memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk memilih pemimpinnya," tutur Hasto menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela Safari Politik dan Konsolidasi partai di Kantor DPD PDIP Jawa Timur, di Surabaya, Jumat 25 Januari 2019.Hasto menilai pendidikan politik harus semakin diperkuat. Sebab pemilu merupakan sarana mencari pemimpin negara. (Baca juga: Dorong Warga Tidak Golput, Mahfud MD Susuri Pulau Jawa Naik KA )Sebagai partai politik, kata dia, PDIP senantiasa mendorong perbaikan daftar pemilih, mendorong netralitas Komisi Pemilihan Umum (KPU), memperkuat peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Tujuannya agar pemilu bisa berjalan lebih ideal dan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu makin meningkat," tandasnya.
Dia berharap melalui kampanye dan debat capres-cawapres, tingkat golput semakin berkurang. Dengan demikian kualitas demokrasi Indonesia semakin meningkat.
"Konstitusi menjamin hak untuk memilih dan dipilih. Itu melekat sebagai satu kesatuan. Sehingga saat mereka menyatakan diri golput, dia tak punya hak untuk dipilih juga. Jadi mari kita gunakan hak pilih sebaik-baiknya," tuturnya.