Keberlangsungan Fiskal
Keberlangsungan Fiskal
A
A
A
Candra Fajri Ananda
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
KEMAMPUAN pemerintah dalam pengelolaan fiskal (keuangan negara) menjadi salah satu kunci untuk melanggengkan perannya dalam pembangunan negara. Sebab dengan semakin besarnya kapasitas fiskal yang dapat dikelola, taring yang dimiliki pemerintah seyogianya juga semakin tajam untuk dapat menuntaskan beragam persoalan pembangunan.
Pada tahun ini tampak beberapa capaian pemerintah dalam kebijakan fiskal yang tergolong membanggakan. Hingga 30 November lalu, total pendapatan negara sudah mencapai Rp1.662,94 triliun atau 87,77% dari target APBN 2018.
Pendapatan terbesar (seperti biasa) diperoleh dari realisasi penerimaan perpajakan yang secara agregat mencapai Rp1.301,48 triliun atau menopang 78,26% dari total pendapatan negara. Total perpajakan tersebut baru mencapai sekitar 80,43% dari target APBN 2018 dan kemungkinannya masih akan terus meningkat. Dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, terlihat ada kenaikan penerimaan perpajakan sekitar 15,27%.
Penerimaan perpajakan itu sendiri merupakan gabungan dari penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai. Penerimaan pajak sementara ini terealisasi sekitar Rp1.136 triliun (78,82% dari target) dan tercatat mengalami kenaikan 15,35% dari periode yang sama tahun lalu.
Jika tidak turut memperhitungkan penerimaan dari tax amnesty 2017, tingkat pertumbuhannya akan mengalami perubahan menjadi 16,77%. Faktor yang mendorong pertumbuhan signifikan tersebut di antaranya berkat kontribusi dari PPh 22 Impor, PPh 25/29 Badan dan Orang Pribadi (OP), serta PPN Impor yang meningkat tinggi. Keempat komponen pajak tersebut masing-masing tumbuh di atas 20% dengan perincian secara berurutan sebesar 27,28%, 22,05%, 20,86%, dan 26,55%.
Adapun penerimaan kepabeanan dan cukai untuk sementara ini terealisasi Rp164,82 triliun (84,91% dari target). Tingkat pertumbuhan secara agregat mencapai 14,7% yang salah satunya disebabkan kenaikan aktivitas perdagangan internasional. Itu semua di antaranya merupakan imbas positif dari program Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT), Penanganan Cukai Berisiko Tinggi (PCBT), serta peningkatan harga komoditas internasional.
Kendati demikian kenaikan aktivitas impor masih menjadi buah simalakama bagi kita karena sebagian besar masih diisi kebutuhan bahan baku dan bahan penolong untuk sektor industri manufaktur. Di satu sisi kenaikan impor barang tersebut menunjukkan adanya peningkatan aktivitas produksi dan tergambar potensi pendapatan bagi negara. Namun di sisi yang lain itu akan membebani neraca perdagangan (dan dampaknya terhadap kurs rupiah) serta menggerogoti kemandirian/ketahanan ekonomi kita.
Selain dari penerimaan perpajakan, pos pendapatan yang kinerjanya tak kalah membanggakan adalah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah. Realisasi PNBP tercatat telah mencapai Rp350,86 dan melampaui ekspektasi APBN 2018 dengan tingkat realisasi sebesar 127,39%.
Secara agregat hasil PNBP meningkat 31,54% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan rata-rata harga komoditas minyak bumi dan batu bara yang terjadi sepanjang tahun berjalan menjadi penyebab utama peningkatan realisasi PNBP.
Realisasi PNBP sumber daya alam (SDA) mencapai Rp163,75 triliun dengan tingkat pertumbuhan sebesar 60,42%. Mayoritas PNBP SDA dihasilkan dari kelompok migas yang mencapai Rp119,83 triliun dengan tingkat pertumbuhan 72,86%. Sementara itu pendapatan dari hibah untuk saat ini sudah mencapai Rp10,6 triliun atau setara dengan 885,75% dari target APBN 2018.
Performa pendapatan negara yang sejauh ini relatif melegakan tersebut perlu dijaga kesinambungannya melalui kebijakan belanja yang mumpuni. Karena di tahun-tahun berikutnya kita akan menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang sifatnya selalu dinamis.
Target pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan membutuhkan investasi dari pemerintah dan sektor swasta secara progresif. Kebijakan pemerintah dari sisi belanja dan regulasi dapat memengaruhi performa keduanya (investasi pemerintah dan swasta) secara sekaligus.
Di luar itu masih juga dipengaruhi kondisi eksternal yang sering kali turut menjadi faktor penentu hasil kebijakan domestik. Untuk saat ini mungkin problem terbesarnya adalah bagaimana mewujudkan biaya investasi yang semakin efisien.
Salah satu indikatornya dapat dilihat dari tingkat incremental capital output ratio (ICOR) yang pada 2017 kemarin sebesar 6,46%. Angka tersebut menjelaskan bahwa untuk kenaikan pertumbuhan 1%, kita butuh kenaikan investasi sebesar 6,46 kali lipat dari nilai sebelumnya. Skor tersebut masih cukup membebani, terlebih jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga yang nilai ICOR-nya hanya di kisaran 3%.
Tantangan berikutnya adalah menjaga daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat agar bisa tetap tinggi. Hal tersebut tidak dapat kita hindari karena tulang punggung perekonomian Indonesia utamanya berasal dari konsumsi rumah tangga. Determinan dari daya beli dan tingkat konsumsi adalah bauran dari tingkat inflasi dan kenaikan pendapatan masyarakat.
Untuk saat ini tingkat inflasi masih sangat terkendali dengan kisaran yang sesuai dengan ekspektasi pemerintah. Namun stabilitas pasokan serta tingkat pendapatan masyarakat sejauh ini stabilitasnya masih relatif abu-abu. Persepsi dan psikologi publik juga masih mudah terguncang dengan isu pelemahan nilai tukar rupiah.
Hal tersebut cukup beralasan karena sebagian barang konsumsi masyarakat dan input produksi bagi industri berasal dari impor. Jadi perubahan sedikit saja pada kurs rupiah bisa segera memengaruhi psikis pola ekonomi mereka.
Penguatan nilai tukar rupiah yang terjadi akhir-akhir ini disinyalir lebih banyak karena peran faktor eksternal ketimbang sumbangsih dari pemerintah. Hal itu ternyata mampu memperkuat keyakinan masyarakat pada pemerintah dan memperbaiki pola ekonomi dan daya beli masyarakat.
Fiskal yang Produktif
Sejarah mengatakan kinerja sektor riil masih relatif dominan dalam memengaruhi kinerja perekonomian secara luas. Semakin bagus kinerja sektor riil, potensi penerimaan negara juga kian meningkat. Penguatan di sektor moneter juga amat dibutuhkan untuk melengkapi stabilitas kebijakan pemerintah di sektor riil.
Arah kebijakan berikutnya akan sangat menentukan sejauh mana perekonomian kita bisa berdiri tegak. Tentunya kinerja kebijakan fiskal dari sisi pendapatan maupun belanja akan memberikan warna tersendiri di dalamnya.
Secara filosofis, perlu diupayakan proses perbaikan sistem perpajakan dan fiskal secara umum untuk digiatkan dalam proses yang lebih partisipatif dan transparan. Reformasi ini bukan hanya komitmen secara lisan yang diperlukan, tetapi juga perjuangan menuju kebaikan secara terus-menerus dan fokus pada tujuan yang diinginkan.
Dalam konteks peningkatan pendapatan negara, kita tidak cukup hanya menyoroti penerimaan dari sisi perpajakan saja. PNBP, hibah, atau sumber pembiayaan alternatif non-APBN lainnya juga tak kalah krusial. Hasil PNBP masih dipengaruhi secara signifikan oleh produktivitas dan harga jual hasil SDA, khususnya yang berasal dari kelompok migas.
Kita tentu berharap harga-harga komoditas tersebut bisa berjalan stabil agar tidak banyak mengganggu produktivitas. Sementara itu pendapatan dari hibah dan pembiayaan alternatif non-APBN sangat bergantung pada kreativitas pemerintah dalam meyakinkan pihak swasta ataupun internasional untuk membantu mengatasi beberapa masalah pembiayaan.
Portofolio kebijakan dan kredibilitas pemerintah akan menjadi faktor penentunya. Namun tetap dibutuhkan prinsip kehati-hatian agar kerja sama antara pemerintah dan swasta atau negara lain tidak merugikan pemerintah.
Diperlukan kualitas komunikasi pemerintah yang sangat baik untuk menjaga kualitas kebijakan agar bisa diterima dengan baik. Diperlukan kearifan dan lugas agar niat-niat tulus dari pemerintah dapat diterima dan dipahami secara baik dan komprehensif.
Agenda reformasi perpajakan juga berkaitan dengan tuntutan-tuntutan tersebut. Sebab pada hakikatnya publik akan terpanggil untuk berpartisipasi ketika pemerintah memberikan apresiasi dan masyarakat akan menyambut kebijakan tersebut dengan baik pula.
Peranan belanja pemerintah juga tidak kalah krusial. Karena bagaimanapun kebijakan belanja mengejawantahkan visi dan gaya keberpihakan politik pemerintah dalam sketsa pembangunan negara.
Untuk saat ini realisasi belanja negara sudah mencapai Rp1.942,93 triliun atau sekitar 87,5% dari target APBN 2018. Angka tersebut sudah relatif sangat baik untuk menggambarkan kinerja birokrasi dari sisi tingkat penyerapan anggaran.
Langkah selanjutnya yang dibutuhkan adalah bagaimana caranya agar pola belanja pemerintah bisa berjalan efektif dan efisien? Efektif dapat dimaknai sebagai kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan, sedangkan efisien adalah pengelolaan kebijakan dengan biaya yang rendah (murah).
Semangat efisiensi pada kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah seharusnya perlu diutamakan untuk diwujudkan segera. Perlu dibangun sistem yang menyeluruh dan terintegrasi (mulai perencanaan hingga pengawasan) untuk mengurangi overlapping, dobel pendanaan, serta mark-up harga pada penganggaran.
Kebijakan yang tumpang-tindih serta membutuhkan birokrasi yang panjang menjadi salah satu pendorong mengapa skor ICOR kita masih saja tinggi. Hasil-hasil pembangunan infrastruktur serta pembangunan SDM dan deregulasi birokrasi mudah-mudahan segera dapat kita rasakan.
Sebab kalau perekonomian kita masih saja berbiaya tinggi, jangan harap daya dukung sektor swasta dan masyarakat bisa berjalan optimal. Pertumbuhan ekonomi, realisasi pendapatan negara, dan stabilitas pembangunan akan segera terdampak secara langsung maupun secara berjangka.
Tahun 2019 akan menjadi tahun yang penuh ketidakpastian karena kita akan menghadapi momentum pesta demokrasi dan tantangan pengendalian dampak eksternal yang semakin mengemuka. Walaupun demikian kita harus tetap fokus dan solid untuk menjalankannya melalui perencanaan dan program yang lebih realistis dan fokus pada kebutuhan masyarakat.
Kesuksesan di tahun ini harus tetap kita jaga agar hasilnya dapat terus berjalan berkesinambungan. Pemerintah dan rakyat perlu terus berjalan bergandengan tangan menghadapi tantangan karena keduanya masih sangat saling membutuhkan. Mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga dan merawatnya dengan baik. Semoga!
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
KEMAMPUAN pemerintah dalam pengelolaan fiskal (keuangan negara) menjadi salah satu kunci untuk melanggengkan perannya dalam pembangunan negara. Sebab dengan semakin besarnya kapasitas fiskal yang dapat dikelola, taring yang dimiliki pemerintah seyogianya juga semakin tajam untuk dapat menuntaskan beragam persoalan pembangunan.
Pada tahun ini tampak beberapa capaian pemerintah dalam kebijakan fiskal yang tergolong membanggakan. Hingga 30 November lalu, total pendapatan negara sudah mencapai Rp1.662,94 triliun atau 87,77% dari target APBN 2018.
Pendapatan terbesar (seperti biasa) diperoleh dari realisasi penerimaan perpajakan yang secara agregat mencapai Rp1.301,48 triliun atau menopang 78,26% dari total pendapatan negara. Total perpajakan tersebut baru mencapai sekitar 80,43% dari target APBN 2018 dan kemungkinannya masih akan terus meningkat. Dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, terlihat ada kenaikan penerimaan perpajakan sekitar 15,27%.
Penerimaan perpajakan itu sendiri merupakan gabungan dari penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai. Penerimaan pajak sementara ini terealisasi sekitar Rp1.136 triliun (78,82% dari target) dan tercatat mengalami kenaikan 15,35% dari periode yang sama tahun lalu.
Jika tidak turut memperhitungkan penerimaan dari tax amnesty 2017, tingkat pertumbuhannya akan mengalami perubahan menjadi 16,77%. Faktor yang mendorong pertumbuhan signifikan tersebut di antaranya berkat kontribusi dari PPh 22 Impor, PPh 25/29 Badan dan Orang Pribadi (OP), serta PPN Impor yang meningkat tinggi. Keempat komponen pajak tersebut masing-masing tumbuh di atas 20% dengan perincian secara berurutan sebesar 27,28%, 22,05%, 20,86%, dan 26,55%.
Adapun penerimaan kepabeanan dan cukai untuk sementara ini terealisasi Rp164,82 triliun (84,91% dari target). Tingkat pertumbuhan secara agregat mencapai 14,7% yang salah satunya disebabkan kenaikan aktivitas perdagangan internasional. Itu semua di antaranya merupakan imbas positif dari program Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT), Penanganan Cukai Berisiko Tinggi (PCBT), serta peningkatan harga komoditas internasional.
Kendati demikian kenaikan aktivitas impor masih menjadi buah simalakama bagi kita karena sebagian besar masih diisi kebutuhan bahan baku dan bahan penolong untuk sektor industri manufaktur. Di satu sisi kenaikan impor barang tersebut menunjukkan adanya peningkatan aktivitas produksi dan tergambar potensi pendapatan bagi negara. Namun di sisi yang lain itu akan membebani neraca perdagangan (dan dampaknya terhadap kurs rupiah) serta menggerogoti kemandirian/ketahanan ekonomi kita.
Selain dari penerimaan perpajakan, pos pendapatan yang kinerjanya tak kalah membanggakan adalah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah. Realisasi PNBP tercatat telah mencapai Rp350,86 dan melampaui ekspektasi APBN 2018 dengan tingkat realisasi sebesar 127,39%.
Secara agregat hasil PNBP meningkat 31,54% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan rata-rata harga komoditas minyak bumi dan batu bara yang terjadi sepanjang tahun berjalan menjadi penyebab utama peningkatan realisasi PNBP.
Realisasi PNBP sumber daya alam (SDA) mencapai Rp163,75 triliun dengan tingkat pertumbuhan sebesar 60,42%. Mayoritas PNBP SDA dihasilkan dari kelompok migas yang mencapai Rp119,83 triliun dengan tingkat pertumbuhan 72,86%. Sementara itu pendapatan dari hibah untuk saat ini sudah mencapai Rp10,6 triliun atau setara dengan 885,75% dari target APBN 2018.
Performa pendapatan negara yang sejauh ini relatif melegakan tersebut perlu dijaga kesinambungannya melalui kebijakan belanja yang mumpuni. Karena di tahun-tahun berikutnya kita akan menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang sifatnya selalu dinamis.
Target pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan membutuhkan investasi dari pemerintah dan sektor swasta secara progresif. Kebijakan pemerintah dari sisi belanja dan regulasi dapat memengaruhi performa keduanya (investasi pemerintah dan swasta) secara sekaligus.
Di luar itu masih juga dipengaruhi kondisi eksternal yang sering kali turut menjadi faktor penentu hasil kebijakan domestik. Untuk saat ini mungkin problem terbesarnya adalah bagaimana mewujudkan biaya investasi yang semakin efisien.
Salah satu indikatornya dapat dilihat dari tingkat incremental capital output ratio (ICOR) yang pada 2017 kemarin sebesar 6,46%. Angka tersebut menjelaskan bahwa untuk kenaikan pertumbuhan 1%, kita butuh kenaikan investasi sebesar 6,46 kali lipat dari nilai sebelumnya. Skor tersebut masih cukup membebani, terlebih jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga yang nilai ICOR-nya hanya di kisaran 3%.
Tantangan berikutnya adalah menjaga daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat agar bisa tetap tinggi. Hal tersebut tidak dapat kita hindari karena tulang punggung perekonomian Indonesia utamanya berasal dari konsumsi rumah tangga. Determinan dari daya beli dan tingkat konsumsi adalah bauran dari tingkat inflasi dan kenaikan pendapatan masyarakat.
Untuk saat ini tingkat inflasi masih sangat terkendali dengan kisaran yang sesuai dengan ekspektasi pemerintah. Namun stabilitas pasokan serta tingkat pendapatan masyarakat sejauh ini stabilitasnya masih relatif abu-abu. Persepsi dan psikologi publik juga masih mudah terguncang dengan isu pelemahan nilai tukar rupiah.
Hal tersebut cukup beralasan karena sebagian barang konsumsi masyarakat dan input produksi bagi industri berasal dari impor. Jadi perubahan sedikit saja pada kurs rupiah bisa segera memengaruhi psikis pola ekonomi mereka.
Penguatan nilai tukar rupiah yang terjadi akhir-akhir ini disinyalir lebih banyak karena peran faktor eksternal ketimbang sumbangsih dari pemerintah. Hal itu ternyata mampu memperkuat keyakinan masyarakat pada pemerintah dan memperbaiki pola ekonomi dan daya beli masyarakat.
Fiskal yang Produktif
Sejarah mengatakan kinerja sektor riil masih relatif dominan dalam memengaruhi kinerja perekonomian secara luas. Semakin bagus kinerja sektor riil, potensi penerimaan negara juga kian meningkat. Penguatan di sektor moneter juga amat dibutuhkan untuk melengkapi stabilitas kebijakan pemerintah di sektor riil.
Arah kebijakan berikutnya akan sangat menentukan sejauh mana perekonomian kita bisa berdiri tegak. Tentunya kinerja kebijakan fiskal dari sisi pendapatan maupun belanja akan memberikan warna tersendiri di dalamnya.
Secara filosofis, perlu diupayakan proses perbaikan sistem perpajakan dan fiskal secara umum untuk digiatkan dalam proses yang lebih partisipatif dan transparan. Reformasi ini bukan hanya komitmen secara lisan yang diperlukan, tetapi juga perjuangan menuju kebaikan secara terus-menerus dan fokus pada tujuan yang diinginkan.
Dalam konteks peningkatan pendapatan negara, kita tidak cukup hanya menyoroti penerimaan dari sisi perpajakan saja. PNBP, hibah, atau sumber pembiayaan alternatif non-APBN lainnya juga tak kalah krusial. Hasil PNBP masih dipengaruhi secara signifikan oleh produktivitas dan harga jual hasil SDA, khususnya yang berasal dari kelompok migas.
Kita tentu berharap harga-harga komoditas tersebut bisa berjalan stabil agar tidak banyak mengganggu produktivitas. Sementara itu pendapatan dari hibah dan pembiayaan alternatif non-APBN sangat bergantung pada kreativitas pemerintah dalam meyakinkan pihak swasta ataupun internasional untuk membantu mengatasi beberapa masalah pembiayaan.
Portofolio kebijakan dan kredibilitas pemerintah akan menjadi faktor penentunya. Namun tetap dibutuhkan prinsip kehati-hatian agar kerja sama antara pemerintah dan swasta atau negara lain tidak merugikan pemerintah.
Diperlukan kualitas komunikasi pemerintah yang sangat baik untuk menjaga kualitas kebijakan agar bisa diterima dengan baik. Diperlukan kearifan dan lugas agar niat-niat tulus dari pemerintah dapat diterima dan dipahami secara baik dan komprehensif.
Agenda reformasi perpajakan juga berkaitan dengan tuntutan-tuntutan tersebut. Sebab pada hakikatnya publik akan terpanggil untuk berpartisipasi ketika pemerintah memberikan apresiasi dan masyarakat akan menyambut kebijakan tersebut dengan baik pula.
Peranan belanja pemerintah juga tidak kalah krusial. Karena bagaimanapun kebijakan belanja mengejawantahkan visi dan gaya keberpihakan politik pemerintah dalam sketsa pembangunan negara.
Untuk saat ini realisasi belanja negara sudah mencapai Rp1.942,93 triliun atau sekitar 87,5% dari target APBN 2018. Angka tersebut sudah relatif sangat baik untuk menggambarkan kinerja birokrasi dari sisi tingkat penyerapan anggaran.
Langkah selanjutnya yang dibutuhkan adalah bagaimana caranya agar pola belanja pemerintah bisa berjalan efektif dan efisien? Efektif dapat dimaknai sebagai kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan, sedangkan efisien adalah pengelolaan kebijakan dengan biaya yang rendah (murah).
Semangat efisiensi pada kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah seharusnya perlu diutamakan untuk diwujudkan segera. Perlu dibangun sistem yang menyeluruh dan terintegrasi (mulai perencanaan hingga pengawasan) untuk mengurangi overlapping, dobel pendanaan, serta mark-up harga pada penganggaran.
Kebijakan yang tumpang-tindih serta membutuhkan birokrasi yang panjang menjadi salah satu pendorong mengapa skor ICOR kita masih saja tinggi. Hasil-hasil pembangunan infrastruktur serta pembangunan SDM dan deregulasi birokrasi mudah-mudahan segera dapat kita rasakan.
Sebab kalau perekonomian kita masih saja berbiaya tinggi, jangan harap daya dukung sektor swasta dan masyarakat bisa berjalan optimal. Pertumbuhan ekonomi, realisasi pendapatan negara, dan stabilitas pembangunan akan segera terdampak secara langsung maupun secara berjangka.
Tahun 2019 akan menjadi tahun yang penuh ketidakpastian karena kita akan menghadapi momentum pesta demokrasi dan tantangan pengendalian dampak eksternal yang semakin mengemuka. Walaupun demikian kita harus tetap fokus dan solid untuk menjalankannya melalui perencanaan dan program yang lebih realistis dan fokus pada kebutuhan masyarakat.
Kesuksesan di tahun ini harus tetap kita jaga agar hasilnya dapat terus berjalan berkesinambungan. Pemerintah dan rakyat perlu terus berjalan bergandengan tangan menghadapi tantangan karena keduanya masih sangat saling membutuhkan. Mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga dan merawatnya dengan baik. Semoga!
(poe)
Explore More