Chappy Hakim: Kedaulatan Wilayah Udara Jadi Martabat Indonesia
Senin, 17 Desember 2018 - 13:49 WIB
Chappy Hakim: Kedaulatan Wilayah Udara Jadi Martabat Indonesia
A
A
A
Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) Chappy Hakim mengusulkan agar pemerintah membentuk Dewan Penerbangan atau kementerian yang khusus menangani penerbangan Indonesia. Lembaga ini khusus untuk memperkuat wilayah kedaulatan Indonesia di udara.
Hal tersebut diungkapkan Chappy Hakim dalam peluncuran tiga buku barunya, Menata Ulang Penerbangan Nasional, Penegakan Kedaulatan Negara di Udara, dan Tol Udara Nasional, di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin (17/12/2018).
Chappy mengatakan, perlu institusi yang bisa menembus ego sektoral dan bisa melakukan pengelolaan secara umum dalam konteks penerbangan. Selain itu, menurutnya, wilayah udara Indonesia harus dikuasai negara agar digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
"Dalam negara kepulauan, perhubungan udara menjadi hal yang mendasar karena terkait tata kelola," ujarnya.
Dia menilai, penataan ulang wilayah kedaulatan udara Indonesia menjadi pekerjaan rumah karena wilayah udara harus menjadi wilayah kedaulatan Indonesia yang tidak bisa diganggu gugat.
Kolonel Penerbang Supri Abu yang menulis buku bersama Chappy Hakim menguraikan kedaulatan wilayah udara Indonesia belum sepenuhnya diterapkan. Ini berbeda dengan di wilayah laut yang dalam empat tahun terakhir terasa sekali sosok keindonesiaannya. Di laut, para pelanggarnya bisa ditangkap dan ditenggelamkan.
Salah satu contoh adalah wilayah di sekitar Laut China Selatan yang dipakai sebagai tempat latihan angkatan udara Singapura. “Kita belum bisa mengambil alih wilayah itu karena selalu diklaim sebagai daerah latihan tradisional,” kata Supri Abu.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, kedaulatan di laut dan udara merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan untuk memperkuat kedaulatan wilayah. Tanpa ada kedaulatan yang menyeluruh, maka keberadaan negara menjadi tidak ada artinya.
"Negara lain akan seenaknya mengeksploitasi kekayaan yang dimiliki negara kita," kata Susi Pudjiastuti saat memberi pandangan dalam acara tersebut.
Menteri Susi menjelaskan, pada awalnya Singapura juga menyatakan tempat itu sebagai daerah penangkapan ikan tradisional. Ia lantas menyampaikan kepada Dubes Singapura bahwa nelayan Indonesia juga menganggap wilayah perairan Australia dan Madagaskar sebagai daerah penangkapan ikan tradisional.
“Tetapi Pemerintah Australia tidak pernah mau mengakui dan menangkap nelayan-nelayan Indonesia,” kata Susi.
Atas dasar itu, Susi berpendapat, pemerintah tidak boleh berkompromi dengan kedaulatan. “Kita harus sama-sama menjaganya karena itulah harga diri bangsa dan itulah yang akan membawa kita untuk maju,” kata Susi.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang hadir pada peluncuran mengatakan, Presiden Joko Widodo menegaskan soal perlunya menjaga kedaulatan nasional. Buku-buku yang ditulis Chappy, kata dia, meneguhkan tentang perlunya menegakkan kedaulatan nasional.
Chappy berpandangan perlu ada lembaga yang memperhatikan persoalan kedaulatan negara. “Bila dimungkinkan kita membentuk Menko Penerbangan atau kementerian yang mengoordinasikan bagaimana menegakkan kedaulatan negara di udara,” kata Chappy.
Hal tersebut diungkapkan Chappy Hakim dalam peluncuran tiga buku barunya, Menata Ulang Penerbangan Nasional, Penegakan Kedaulatan Negara di Udara, dan Tol Udara Nasional, di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin (17/12/2018).
Chappy mengatakan, perlu institusi yang bisa menembus ego sektoral dan bisa melakukan pengelolaan secara umum dalam konteks penerbangan. Selain itu, menurutnya, wilayah udara Indonesia harus dikuasai negara agar digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
"Dalam negara kepulauan, perhubungan udara menjadi hal yang mendasar karena terkait tata kelola," ujarnya.
Dia menilai, penataan ulang wilayah kedaulatan udara Indonesia menjadi pekerjaan rumah karena wilayah udara harus menjadi wilayah kedaulatan Indonesia yang tidak bisa diganggu gugat.
Kolonel Penerbang Supri Abu yang menulis buku bersama Chappy Hakim menguraikan kedaulatan wilayah udara Indonesia belum sepenuhnya diterapkan. Ini berbeda dengan di wilayah laut yang dalam empat tahun terakhir terasa sekali sosok keindonesiaannya. Di laut, para pelanggarnya bisa ditangkap dan ditenggelamkan.
Salah satu contoh adalah wilayah di sekitar Laut China Selatan yang dipakai sebagai tempat latihan angkatan udara Singapura. “Kita belum bisa mengambil alih wilayah itu karena selalu diklaim sebagai daerah latihan tradisional,” kata Supri Abu.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, kedaulatan di laut dan udara merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan untuk memperkuat kedaulatan wilayah. Tanpa ada kedaulatan yang menyeluruh, maka keberadaan negara menjadi tidak ada artinya.
"Negara lain akan seenaknya mengeksploitasi kekayaan yang dimiliki negara kita," kata Susi Pudjiastuti saat memberi pandangan dalam acara tersebut.
Menteri Susi menjelaskan, pada awalnya Singapura juga menyatakan tempat itu sebagai daerah penangkapan ikan tradisional. Ia lantas menyampaikan kepada Dubes Singapura bahwa nelayan Indonesia juga menganggap wilayah perairan Australia dan Madagaskar sebagai daerah penangkapan ikan tradisional.
“Tetapi Pemerintah Australia tidak pernah mau mengakui dan menangkap nelayan-nelayan Indonesia,” kata Susi.
Atas dasar itu, Susi berpendapat, pemerintah tidak boleh berkompromi dengan kedaulatan. “Kita harus sama-sama menjaganya karena itulah harga diri bangsa dan itulah yang akan membawa kita untuk maju,” kata Susi.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang hadir pada peluncuran mengatakan, Presiden Joko Widodo menegaskan soal perlunya menjaga kedaulatan nasional. Buku-buku yang ditulis Chappy, kata dia, meneguhkan tentang perlunya menegakkan kedaulatan nasional.
Chappy berpandangan perlu ada lembaga yang memperhatikan persoalan kedaulatan negara. “Bila dimungkinkan kita membentuk Menko Penerbangan atau kementerian yang mengoordinasikan bagaimana menegakkan kedaulatan negara di udara,” kata Chappy.
(pur)
