Pemerintah Diminta Tegas dan Serius Jaga Kedaulatan NKRI

JAKARTA - Belum lama ini, kapal perang Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China (People's Liberation Army Navy) atau PLAN menerobos masuk wilayah NKRI. Kapal perang militer China itu berlayar di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) NKRI di perairan Laut Natuna Utara.



Syarief menegaskan bahwa pemerintah wajib memberikan perhatian terhadap kasus tersebut, karena terkait dengan kedaulatan negara dengan mengambil langkah-langkah diplomatik.

"Harus lebih serius, diplomasi politik itu sangat luas," ujarnya.

Senada dengan DPR RI, Center for Indonesian Domestic and Foreign Policy Studies (CENTRIS) meminta pemerintah segera memanggil dan meminta penjelasan resmi duta besar China untuk Indonesia, terkait permasalahan tersebut.

Apalagi yang kepergok bukan kapal nelayan biasa atau kapal costguard yang sebelumnya sering kali terpantau masuk diperairan Indonesia namun kali ini, yang menerobos wilayah kedaulatan NKRI adalah Kapal Perang Xuchang 536 bertipe 054A/Jiangkai II-kelas Fregat, yang dipersenjatai alat tempur berat.

"Berbicara kedaulatan negara, ini tidak boleh dibiarkan mengingat kejadian serupa (kapal berbeda) sudah sering kali terjadi. Ajukan nota keberatan, bawa ke ranah pengadilan Internasional atau minimal panggil Dubes China," kata peneliti CENTRIS, AB Solissa kepada wartawan, Kamis (4/3/2021).

Merunut pada hubungan erat dan perjanjian kerja yang baik antar kedua negara, CENTRIS menilai China sepatutnya menghormati wilayah kedaulatan NKRI seperti yang selama ini dilakukan oleh Indonesia.

Agar tidak terulang kembali, pemerintah diminta untuk tegas menyikapi peristiwa ini dan mengambil tindakan lebih berani kepada China, agar negeri tirai bambu tersebut tidak lagi mengobok-obok wilayah kedaulatan Indonesia.

"Kita harus tegas, keras sedikit tidak ada salahnya. Misalnya buat latihan perang di wilayah tersebut atau tempuh dan bawa permasalahan ini pada jalur diplomasi tingkat internasional (PBB)," tutur AB Solissa.

"Kita apresiasi Pak Syarif Hasan, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. Meski sibuk menghadapi polemik internal partai, namun tidak melupakan tugasnya sebagai wakil dan menyuarakan suara rakyat diparlemen (DPR RI) khususnya permasalahan kedaulatan bangsa kita," pungkasnya.