Hari Nusantara 2018, Mendagri Ungkap Potensi dan Tantangan Kelautan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menghadiri Peringatan Hari Nusantara 2018, di Pelabuhan Tangkiang Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (13/12/2018).

Peringatan Hari Nusantara Tahun 2018 mengangkat tema Perwujudan Kesatuan Nusantara yang Utuh melalui Deklarasi Juanda Menuju Proros Maritim Dunia.

Mendagri Tjahjo Kumolo dalam sambutannya mengingatkanmomentum Peringatan Hari Nusantara tahun 2018, tidak terlepas dari perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Kepulauan, yang pertama kali tercetus melalui Deklarasi Djoeanda pada 13 Desember 1957.

Konsep deklarasi ini mendasari perjuangan bangsa Indonesia untuk menjadi rezim negara kepulauan (archipelagic state). Atas dasar ini Indonesia memandang laut sebagai jati diri bangsa serta laut sekaligus merupakan pemersatu dan perekat bangsa.

"Potensi ini tersebar dari Sabang sampai Merauke, sehingga bisa menjadi sumber kekuatan sekaligus menjadi ancaman bagi kedaulatan negara, apabila tidak dikelola secara baik dan benar. Pengelolaan potensi sumber daya kelautan masih perlu ditingkatkan secara terus-menerus, seperti meningkatkan kontribusi sektor kelautan terhadap pendapatan negara,” tuturnya.

Tjahjo juga mengungkapkan tantangan yang juga perlu mendapat perhatian adalah pencemaran laut, sebagai salah satu masalah lingkungan yang dihadapi saat ini dan sering kali disebabkan oleh aktivitas atau kegiatan manusia, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

“Kesungguhan pemerintah dalam memperhatikan sektor kelautan dan maritim tidak perlu diragukan lagi, bila selama ini kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, dan memunggungi selat dan teluk, kini saatnya bagi kita mengembalikan semuanya sehingga semboyan Jalesveva Jayamahe, di laut kita jaya, sebagai semboyan kita di masa lalu bisa kembali,“ tegasnya.

Dukungan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pembangunan kelautan ditegaskannya sangat berperan penting sebagai pembuat kebijakan dan penggerak roda pembangunan terutama bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir.

Mendagri juga tidak lupa menyampaikan tiga hal yang perlu mendapat perhatian bersama dalam mengoptimalkan potensi kelautan.

Pertama, kata dia, dalam upaya mempercepat pembangunan kelautan, diperlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas (KISS) kebijakan, baik antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan pemerintah daerah, antarpemerintah daerah maupun antarpemerintah, pemerintah daerah dengan sektor swasta.

Kedua, mempercepat pembangunan Infrastruktur kelautan Ketiga, perlu penegakan kebijakan di bidang konservasi habitat biota laut dalam pengembangan pemanfaatan potensi di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil di seluruh Indonesia, hal tersebut berkaitan erat dengan peran laut terhadap adaptasi dan mitigasi bencana.