Reaksi PKS Sikapi Usulan Korupsi Orba Masuk Materi Debat Capres
Kamis, 06 Desember 2018 - 15:59 WIB
Reaksi PKS Sikapi Usulan Korupsi Orba Masuk Materi Debat Capres
A
A
A
JAKARTA - Isu korupsi sempat menjadi perdebatan dua kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.
Isu ini menjadi polemik setelah Prabowo menyebut korupsi masuk stadium 4 yang kemudian direspons kubu Jokowi dengan menyebut pemimpin Orde Baru (Orba) Soeharto sebagai guru dan simbol korupsi di Indonesia.
Belakangan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan agar masalah korupsi Orba masuk dalam materi Debat calon presiden-calon wakil presiden (capres-Cawapres).
Menanggapi hal ini, Direktur Pencapresan PKS, Suhud Alyuddin menegaskan usulan tersebut dianggap tidak perlu.
"Kami kira debat capres-cawapres fokus pada hal-hal mendasar dalam kehidupan bangsa dan bagaimana menjadikan Indonesia lebih maju," kata Suhud kepada wartawan, Kamis (6/12/2018). (Baca juga: Setelah Basarah, Giliran Raja Juli Sebut Soeharto Simbol KKN )
Suhud menganggap dalam debat capres-cawapres 2019 nanti tidak perlu dibahas secara spesifik kasus per kasus mengenai korupsi yang terjadi di Indonesia.
Dia khawatir usulan tersebut justru akan memancing banyak materi debat menyangkut isu 'mega skandal' korupsi yang tidak dapat dituntaskan dalam pemerintahan saat ini seperti dugaan korupsi 'Sumber Waras'.
"Yang pasti debat capres-cawapres harus memberi kesempatan pada masyarakat pemilih untuk menilai visi, misi dan program capres/cawapres secara jernih," tandasnya.
Isu ini menjadi polemik setelah Prabowo menyebut korupsi masuk stadium 4 yang kemudian direspons kubu Jokowi dengan menyebut pemimpin Orde Baru (Orba) Soeharto sebagai guru dan simbol korupsi di Indonesia.
Belakangan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan agar masalah korupsi Orba masuk dalam materi Debat calon presiden-calon wakil presiden (capres-Cawapres).
Menanggapi hal ini, Direktur Pencapresan PKS, Suhud Alyuddin menegaskan usulan tersebut dianggap tidak perlu.
"Kami kira debat capres-cawapres fokus pada hal-hal mendasar dalam kehidupan bangsa dan bagaimana menjadikan Indonesia lebih maju," kata Suhud kepada wartawan, Kamis (6/12/2018). (Baca juga: Setelah Basarah, Giliran Raja Juli Sebut Soeharto Simbol KKN )
Suhud menganggap dalam debat capres-cawapres 2019 nanti tidak perlu dibahas secara spesifik kasus per kasus mengenai korupsi yang terjadi di Indonesia.
Dia khawatir usulan tersebut justru akan memancing banyak materi debat menyangkut isu 'mega skandal' korupsi yang tidak dapat dituntaskan dalam pemerintahan saat ini seperti dugaan korupsi 'Sumber Waras'.
"Yang pasti debat capres-cawapres harus memberi kesempatan pada masyarakat pemilih untuk menilai visi, misi dan program capres/cawapres secara jernih," tandasnya.
(dam)
