Respons TKN Soal Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Belum Mencapai 60%

Rabu, 28 November 2018 - 16:30 WIB
Respons TKN Soal Elektabilitas...
Respons TKN Soal Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Belum Mencapai 60%
A A A
JAKARTA - Elektabilitas pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dari sejumlah lembaga survei belum mencapai 60%. Terbaru riset yang dirilis LSI Denny JA menyebutkan elektabilitas pasangan ini hanya mencapai 53,2%.

Hasil riset sejumlah lembaga survei yang menempatkan petahana di bawah 60% pun ditanggapi Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi-Ma'ruf. Wakil Sekretaris TKN, Raja Juli Antoni menganggap hasil survei dijadikan bahan dan studi untuk merumuskan strategi selanjutnya.

"Memang suasana di bawah tidak terlalu baik, terutama maraknya isu hoaks yang mendeligitimasi dan demoralisasi hasil pembangunan Pak Jokowi," ujar Antoni saat dikonfirmasi, Rabu (28/11/2018).

Toni sapaan akrabnya mengatakan banyak angka pembangunan yang dimanipulasi kubu sebelah secara masif. Sehingga rakyat menjadi ragu tentang capaian yang sudah dilakukan pemerintahan Jokowi.

Dalam hal ini, Sekjen DPP PSI itu menganggap bahwa kondisi tersebut akan menjadi catatan TKN untuk mengaktifkan kembali mesin partai dan para caleg yang berasal dari parpol koalisi.

"Semua survei yang kredibel menunjukkan Pak Jokowi menang. Sebenarnya 51%saja sudah menang tapi sebagai incumbent tentu target Rakernas kita harus menang banyak," jelasnya.

Sementara itu Wakil Ketua TKN, Abdul Kadir Karding menganggap pihaknya akan terus mengawal hasil elektabilitas yang sudah dicapai pasangan Jokowi-Ma'ruf. Dengan cara, kata Karding, mengambil suara yang belum masuk ke pemilih Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno.

Menurut Politikus PKB, cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf adalah memaksimalkan peran para caleg. Di samping itu tambah Karding, mengkapitalisasi seluruh program dan keberhasilan pembangunan Jokowi disosialisasikan kembali kepada masyarakat.

"Kita tidak khawatir dengan efek-efek ekor jas nya karena memang kalau calegnya bekerja keras maka efek ekor jas bisa kita hindari atau hilangkan karena di beberapa negara juga ada beberapa contoh yang pemilunya dan legislatifnya bersamaan tapi pengaruh ekor jasnya juga tidak berjalan," tambah Karding dikonfirmasi terpisah.
(kri)
Berita Terkait
Survei Indikator Politik:...
Survei Indikator Politik: Pemilih Jokowi-Maruf Cenderung ke Ganjar Pranowo
Sempat Jadi Rival di...
Sempat Jadi Rival di Pilpres, Prabowo Ungkap Alasannya Mau Jadi Menteri Jokowi
Pilpres 2024, Perindo...
Pilpres 2024, Perindo Jamin Lanjutkan Gagasan Jokowi-Ma'ruf Amin
Maruf Amin Harap Kepemimpinannya...
Ma'ruf Amin Harap Kepemimpinannya dengan Jokowi Berakhir Husnulkhatimah
Prabowo Ungkap Alasan...
Prabowo Ungkap Alasan Mau Gabung Kabinet Jokowi: Saya Tidak Ingin Bangsa Ini Pecah
Buruh Puji Kabinet Jokowi...
Buruh Puji Kabinet Jokowi Tak Terpengaruh Kasak-kusuk Pilpres 2024
Berita Terkini
Penanganan Perkara Jampidsus...
Penanganan Perkara Jampidsus Dialihkan dari Polri, Kejagung Terbitkan Tiga Sprindik
Soal Peralihan Penyidikan...
Soal Peralihan Penyidikan Jampidsus, Pakar: Diskresi demi Cegah Konflik Antarpenegak Hukum
Prabowo Sampaikan Belasungkawa...
Prabowo Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani
Karier Febrie Tamat,...
Karier Febrie Tamat, Gus Lilur: Kejaksaan dan Kepolisian Kian Erat
PPATK Siap Bantu Lacak...
PPATK Siap Bantu Lacak Aliran Uang Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
Gandeng KPK Jadi Sinyal...
Gandeng KPK Jadi Sinyal Kuat Kejagung Usut Kasus Eks Jampidsus
Infografis
8 Menteri Era Jokowi...
8 Menteri Era Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved