Mendagri: Peningkatan Pengelolaan Perbatasan Negara dengan KISS

MANADO - Mendagri Tjahjo Kumolo, selaku Kepala Badan Nasional Pengelola menaruh harapan besar adanya peningkatan yang signifikan terhadap kinerja pengelolaan perbatasan. Hal tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pembangunan Perbatasan Negara Tahun 2018, di Kota Manado Sulawesi Utara, Sabtu (27/10/2018).

Tjahjo menuturkan, bahwa gelaran Rapat Koordinasi BNPP tahun 2018 kali ini untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan 2015-2019. "Kemudian hasil evaluasi dan pengendalian yang dapat kita lakukan bersama ini selanjutnya akan kita gunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan rancangan awal yang bersifat teknokratik bagi Rencana Induk 2020-2024," katanya.

Dia menuturkan, bahwa kata kunci dari peningkatan kinerja para pihak dalam pengelolaan perbatasan adalah koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas (KISS). Sedangkan mengenai program pengelolaan batas wilayah negara yang meliputi darat, laut dan udara harus didukung dengan program pembangunan kawasannya dalam aspek: penyelesaian tata ruang; pemenuhan kebutuhan sosial dasar; kedaulatan pangan; kedaulatan energi; pembangunan perekonomian; konektivitas; pembangunan sarana prasarana pemerintahan

"Untuk Program Pengelolaan Lintas Batas Negara telah dilakukan pembangunan 7 PLBN terpadu, pengembangan tahap II 7 PLBN terpadu berupa pembangunan infrastruktur pendukung pelayanan lintas batas negara dan aktifitas ekonomi masyarakat; serta penyiapan masterplan pembangunan 11 PLBN yang saat ini masih sedang disiapkan Inpresnya,” papar Tjahjo.

Menurut dia, berbagai capaian yang menjadi komitmen Presiden Jokowi antara lain adalah mengubah wajah perbatasan. Menurut catatan BNPP, telah dibangun 7 PLBN dari 187 kecamatan. Jumlah tersebut tentunya akan terus bertambah seiring dengan langkah bersama yang dilakukan BNPP dan 17 kementerian/lembaga terkait.

“Selama 3 Tahun, sudah 7 PLBN yang dibangun dari total 187 kecamatan yang ada. Ini merupakan kolaborasi yang solid antar 17 kementerian/lembaga yang ikut terlibat," ungkap Tjahjo.

Untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, agenda pengembangan ekonomi kawasan sekaligus peningkatan pelayanan sosial dasar perlu diselenggarakan secara lebih nyata. Jadi warga masyarakat perbatasan dapat merasakan sentuhan dan fasilitasi dalam peningkatan kehidupannya melalui gerakan pembangunan yang dimotori oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun sektor swasta.

“Perlu optimalisasi, kerja keras dan keterpaduan perencanaan/pelaksanaan antar K/L dan Pemerintah Daerah serta masyarakat/dunia usaha dalam Pengelolaan Perbatasan Negara untuk mencapai target RPJMN 2015-2019 melalui peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas (KISS),” tandas Tjahjo.