4 Tahun Jokowi-JK: Menakar Capaian di Sektor Energi

Rabu, 24 Oktober 2018 - 07:08 WIB
4 Tahun Jokowi-JK: Menakar Capaian di Sektor Energi
4 Tahun Jokowi-JK: Menakar Capaian di Sektor Energi
A A A
Fahmy Radhi
Pengamat Ekonomi Energi UGM

KENDATI belum semua target selama 4 tahun tercapai, namun penerapan kebijakan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) di sektor energi sudah pada jalur yang tepat (the right track), sesuai dengan visi dan misi. Pada saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, Jokowi-JK menjanjikan untuk mencapai Energi Berkeadilan serta mewujudkan Kedaulatan dan Kemandirian Energi.

Kebijakan Energi Berkeadilan diterapkan dengan menyediakan energi secara adil dan merata, serta harga terjangkau. Penerapannya melalui pengurangan subsidi, penetapan kebijakan BBM satu harga, 100% rasio elektrifikasi, dan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).

Pengurangan subsidi energi dilakukan dengan mengalihkan subsidi dari konsumsi ke subsidi produksi, sehingga mengurangi alokasi subsidi energi dalam jumlah yang besar. Pada 2014, alokasi subsidi energi mencapai Rp306,45 triliun turun drastis menjadi Rp. 90,25 pada 2017. Subsidi BBM pada 2014 sebesar 46,79 juta kilo liter (KL) turun menjadi 7,15 juta KL pada 2017. Pada periode yang sama subsidi LPG dari 4,99 juta metrik ton (MT) turun menjadi 3,10 juta MT.

Kebijakan BBM satu harga tidak hanya menciptakan pemerataan dan keadilan dengan harga terjangkau, tetapi juga memberikan multiplier effect di daerah-daerah Indonesia bagian timur. Kebijakan ini juga mengurangi beban rakyat, utamanya di Papua.

Selama ini harga premium di Papua berkisar antara Rp25.000-100.000 per liter, bandingkan dengan harga premium di Jawa yang hanya Rp6.450 per liter. Hingga triwulan III/2018, penerapan kebijakan BBM satu harga sudah mencapai 98 lokasi dari 157 lokasi yang ditargetkan dicapai pada 2019.

Kebijakan Kedaulatan dan Kemandirian Energi diterapkan dengan mengambil alih pengelolaan Blok Mahakam dari Total E&P Indonesie dan Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina. Pengambilalihan ini akan menjadi “preseden baik” bagi negeri ini.

Pertamina akan semakin percaya diri (pede) dalam setiap pengambilalihan lahan migas dari kontraktor asing, sehingga semakin meningkatkan akumulasi kapabilitas perusahaan pelat merah tersebut dalam pengelolaan lahan migas. Akumulasi kapabilitas itu akan sangat berguna pada saat Pertamina mengoperasikan lahan migas di luar negeri, yang diakuisisi oleh Pertamina.

Pengambilalihan Freeport merupakan pencapaian kinerja yang patut diacungi jempol. Keberhasilan perundingan dengan Freeport -untuk mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Khusus Pertambangan (IUPK), dengan tiga syarat smelterisasi, divestasi 51% saham, dan tax regime- merupakan wujud nyata pencapaian Kemandirian dan Kedaulatan Energi.

Setelah setengah abad, bangsa Indonesia akhirnya dapat menguasai mayoritas 51% saham Freeport, yang diperoleh dari proses perundingan panjang dan berliku berdasarkan prinsip-prinsip perundingan internasional. Penandatanganan Sales and Purchase Agreement (SPA), antara PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dengan Freeport McMoran, selaku induk usaha PT Freeport Indonesia (PTFI), pada 27 September 2018 menandakan bahwa secara resmi dan sah Indonesia mengambil alih (divestasi) 51% saham Freeport.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
berita/ rendering in 0.0975 seconds (10.55#12.26)