Polemik Eks Napi Koruptor Nyaleg, Begini Respons PP Muhammadiyah
Selasa, 04 September 2018 - 21:04 WIB
Polemik Eks Napi Koruptor Nyaleg, Begini Respons PP Muhammadiyah
A
A
A
JAKARTA - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas menegaskan partai politik perlu mengingat pakta integritas yang pernah ditandatangani sebelum masa pencalonan. Pakta integritas sebagai komitmen dari parpol untuk tidak meloloskan caleg mantan napi korupsi.
"Ketika ini bergulir terus kemudian satu sisi parpol sudah membuat atau memberikan pakta integritas begitu, tapi ketika ada sikap Bawaslu yang sangat sayangkan itu menimbulkan dampak proses-proses pemilu itu sendiri akibatnya panjang nanti," ujar Busyro di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 4 September 2018.
Busyro juga mengimbau parpol perlu menarik para bakal calon legislatif (bacaleg) yang maju dalam Pemilu 2019. Hal ini sekaligus meredam perselisihan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Yang punya kewenangan otoritatif itu parpol, mau apalagi kalau parpol sudah menarik," jelasnya.
Saat disinggung bila parpol tak juga menarik caleg mantan napi korupsi pada gelaran Pemilu 2019, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menegaskan parpol bakal menerima konsekuensi seperti dicap negatif masyarakat.
"Ya parpol akan dicatat oleh sejarah. Kemungkinan kedua, jika parpol enggak mau nyabut harus bisa menerima dengan risiko-risiko yang diderita parpol ke depan kemudian," pungkasnya.
"Ketika ini bergulir terus kemudian satu sisi parpol sudah membuat atau memberikan pakta integritas begitu, tapi ketika ada sikap Bawaslu yang sangat sayangkan itu menimbulkan dampak proses-proses pemilu itu sendiri akibatnya panjang nanti," ujar Busyro di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 4 September 2018.
Busyro juga mengimbau parpol perlu menarik para bakal calon legislatif (bacaleg) yang maju dalam Pemilu 2019. Hal ini sekaligus meredam perselisihan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Yang punya kewenangan otoritatif itu parpol, mau apalagi kalau parpol sudah menarik," jelasnya.
Saat disinggung bila parpol tak juga menarik caleg mantan napi korupsi pada gelaran Pemilu 2019, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menegaskan parpol bakal menerima konsekuensi seperti dicap negatif masyarakat.
"Ya parpol akan dicatat oleh sejarah. Kemungkinan kedua, jika parpol enggak mau nyabut harus bisa menerima dengan risiko-risiko yang diderita parpol ke depan kemudian," pungkasnya.
(kri)
