Haris Azhar Ajak Masyarakat Selektif Pilih Capres yang Antikorupsi
Selasa, 17 Juli 2018 - 16:27 WIB
Haris Azhar Ajak Masyarakat Selektif Pilih Capres yang Antikorupsi
A
A
A
JAKARTA - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar mendorong masyarakat untuk tidak mudah tertipu dengan rayuan gombal para calon presiden (Capres) yang hendak berkontestasi di tahun politik. Terlebih terhadap calon yang mengumbar janji berkomitmen pada pemberantasan korupsi.
Haris mengatakan, selama ini banyak politikus yang mengumbar jargon dan mengaku dirinya paling bersih dan tidak korupsi. Faktanya, banyak tokoh berlatar belakang partai politik ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena melakukan korupsi.
"Biasanya yang mengaku paling toleran, justru dia tidak toleran. Mengaku bersih, justru dia korupsi," ujar Haris dalam diskusi bertajuk Mencari Capres Anti Korupsi di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (17/7/2018).
Menurut dia, rumitnya kasus korupsi di negeri ini disebabkan banyak hal. Salah satunya oligarki politik yang kawin-mawin dengan pengusaha. Dalam praktiknya, kekuatan politik tertentu akan berkolaborasi dengan pengusaha untuk membiayai ongkos politik yang mahal.
"Untuk kasus Indonesia, paling banyak pada kelompok bisnis tambang. Karena dianggap paling mudah, tinggal suap pejabatnya, tinggal bohongi rakyatnya," ucap Haris.
Kelompok lain yang dianggap melanggengkan praktik korupsi adalah birokrat. Haris berpendapat, oknum birokrat hitam biasanya berkontribusi memelihara mental koruptif melalui praktik pungli hingga suap.
Karena itu, Haris mendorong masyarakat untuk lebih jeli dalam memilih pemimpin. Masyarakat harus melihat rekam jejak dan latar belakang calon pemimpin yang akan dipilih.
"Cek, apakah benar capres ini berkomitmen pada pemberantasan korupsi. Cek bagaimana integritas dan latar belakangnya," kata Haris.
Haris mengatakan, selama ini banyak politikus yang mengumbar jargon dan mengaku dirinya paling bersih dan tidak korupsi. Faktanya, banyak tokoh berlatar belakang partai politik ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena melakukan korupsi.
"Biasanya yang mengaku paling toleran, justru dia tidak toleran. Mengaku bersih, justru dia korupsi," ujar Haris dalam diskusi bertajuk Mencari Capres Anti Korupsi di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (17/7/2018).
Menurut dia, rumitnya kasus korupsi di negeri ini disebabkan banyak hal. Salah satunya oligarki politik yang kawin-mawin dengan pengusaha. Dalam praktiknya, kekuatan politik tertentu akan berkolaborasi dengan pengusaha untuk membiayai ongkos politik yang mahal.
"Untuk kasus Indonesia, paling banyak pada kelompok bisnis tambang. Karena dianggap paling mudah, tinggal suap pejabatnya, tinggal bohongi rakyatnya," ucap Haris.
Kelompok lain yang dianggap melanggengkan praktik korupsi adalah birokrat. Haris berpendapat, oknum birokrat hitam biasanya berkontribusi memelihara mental koruptif melalui praktik pungli hingga suap.
Karena itu, Haris mendorong masyarakat untuk lebih jeli dalam memilih pemimpin. Masyarakat harus melihat rekam jejak dan latar belakang calon pemimpin yang akan dipilih.
"Cek, apakah benar capres ini berkomitmen pada pemberantasan korupsi. Cek bagaimana integritas dan latar belakangnya," kata Haris.
(kri)
