Tenggelamnya Angkutan Pelayaran Rakyat

Ketiga, tidak berjalannya fung­si keselamatan dan ke­aman­an pelayaran di pela­buh­an yang menjadi tanggung ja­wab syahbandar. Padahal, pe­lak­sa­na­an fungsi ini didukung oleh informasi meteorologi yang dikeluarkan oleh BMKG (Badan Meteorologi, Klima­to­logi, dan Geofisika). Hal ini diatur di da­lam Pasal 80 ayat (1-4) Un­dang-Undang No. 17 T­a­hun 2008 ten­tang Pelayaran. Pe­ng­abaian in­for­masi cuaca dan tinggi ge­lom­bang ber­akibat pada besarnya risiko kecelakaan di laut yang dihadapi oleh pe­num­pang.

Bertolak dari ke­tiga pe­nye­bab uta­ma di atas, su­dah se­yo­gianya pe­­me­rintah men­­ja­di­kan ke­ce­la­ka­an ang­kut­an di pe­r­air­an yang ter­­jadi di Danau Toba dan per­airan Ke­pu­lauan Se­layar se­bagai mo­mentum ko­rektif un­tuk menata kem­bali pe­nye­leng­garaan seluruh ang­kutan di perairan, men­ca­kup angkutan laut, ang­kutan sungai dan da­nau, serta ang­kutan pe­nye­be­ra­ngan. Ke­na­pa hal ini se­de­mi­kian pen­tingnya?

Se­perti diketahui, INSA (Mei 2016) mendata bahwa jum­lah kapal nasional meng­alami pertumbuhan sebesar 242% atau dari 6.041 unit (2005) menjadi 20.687 unit (2016). Tak hanya itu, dari sisi kapasitas kapal juga mengalami peningkatan, yakni dari 5,67 juta GT (2005) menjadi 26,61 juta GT (2016) atau naik sebesar 369%. Pertambahan armada dan kapasitas kapal ini sejalan dengan meningkatnya jumlah perusahaan pelayaran na­sio­nal, yakni dari 1.591 per­usa­ha­an (2005) menjadi 3.296 per­usa­haan (2016) atau tumbuh se­besar 107%.

Pertumbuhan jumlah kapal nasional, kapasitas, dan per­usa­haan yang bergerak di sek­tor pe­layaran nasional ber­mak­na positif apabila didukung oleh penerapan standar kese­la­mat­an dan keamanan pela­yar­an yang memadai. Bagaimana me­mastikannya? Setidaknya ada dua hal yang perlu dila­kukan. Pertama, mening­kat­kan kapa­si­tas syahbandar da­lam men­ja­lan­kan standar ki­nerja pe­la­yanan operasional pelabuhan se­bagaimana diatur di dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 2 Ta­hun 2018. Hal ini bisa dila­kukan dengan cara melakukan audit operasional pelayanan pela­buh­an terlebih dahulu. Se­ja­tinya syahbandar menjadi gar­da depan ter­pe­nu­hinya prinsip-prinsip ke­se­lamatan dan ke­amanan pe­layaran nasional.

Kedua, melakukan pemerik­sa­an dan pengujian secara ber­kala terhadap 20.687 unit ar­ma­da kapal yang terdaftar di Indonesia, khususnya kepada 3,93% kapal yang diperun­tuk­kan sebagai angkutan pe­num­pang di perairan. Dengan kedua jalan inilah, niscaya pelayaran di dalam negeri tak lagi memakan korban jiwa.