Hasil Pilkada di Pulau Jawa Ubah Peta Politik Pilpres 2019

JAKARTA - Hasil penghitungan cepat atau quick count Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) di tiga provinsi di Pulau Jawa menunjukkan sesuatu yang tidak menggembirakan bagi Partai Gerindra.

Dari tiga provinsi yang menggelar pilgub, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, tidak ada satu pun calon yang diusung Partai Gerindra yang berhasil memenangkan pertarungan.

Bahkan pasangan Sudrajat dan Ahmad Syaikhu yang didukung penuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai yang dalam 10 tahun belakangan memenangi Pilgub Jabar juga tidak dapat meraup suara paling banyak.

Berdasarkan hasil quick count beberapa survei, Sudrajat dan Ahmad Syaikhu berada di bawah perolehan suara Ridwan Kamil dan UU Ruzhanul Ulum.

Menyikapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing meyakini meski baru mencermati quick count, hasil pilkada akan menjadi evaluasi bagi Partai Gerindra dalam menentukan strategi politik menuju Pilpres 2018.

Apalagi ketiga daerah tersebut, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur merupakan lumbung suara pada pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres).

"Saya rasa evaluasi akan dilakukan secara mendalam," kata Emrus kepada SINDOnews, Rabu 26 Juni 2018.

Evaluasi itu juga diyakininya termasuk untuk mempertimbangkan apakah tetap mengusung Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Terlebih, kata dia, sudah muncul wacana dari elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang ingin mengusung Anies Baswedan dan Ahmad Heryawan. Begitu juga dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yang belum mendeklarasikan sosok yang akan diusung dalam pilpres.

Dengan demikian, sambung dia, kondisi politik di antara Gerindra, PKS, dan PAN masih sangat dinamis. "Ini sangat cair dan berpeluang untuk mengambil keputusan yang berbeda, " ujar Direktur Eksekutif Emrus Corner ini. (Baca juga: Jagoannya Tumbang di Jawa, Pengamat: Ini Jalan Terjal Prabowo di Pilpres 2019 )

Meskipun baru sebatas quick count, Emrus meyakini hasil pilkada akan mengubah peta politik di Tanah Air. Sebab sangat mungkin elite parpol mengubah strategi politiknya demi memenangi pilpres.

Sulit dipungkiri, sambung dia, memenangkan pilpres membutuhkan biaya besar, bahkan bisa saja mencapai trilunan rupiah. Faktor biaya menjadi persoalan seluruh calon yang akan bertarung.

Oleh sebab itu, menurut dia, strategi politik juga bergantung kepada kelompok kepentingan yang biasa direpresentasikan sebagai kalangan pengusaha. "Siapa pun yang berpeluang menang tentu akan didekati," katanya.

Menurut dia, perubahan strategi politik tidak hanya akan dilakukan Prabowo dan parpol pendukungnya. Tapi juga Joko Widodo (Jokowi) dan partai pengusung utamanya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Terlebih, sambung Emrus, PDIP gagal memenangkan calonnya di sejumlah pilkada, di antaranya Jawa Barat dan Jawa Timur. Sementara Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golkar banyak memenangi pilkada di daerah. (Baca juga: Menang di Pulau Jawa, PPP Yakin Suaranya Terdongkrak di 2019 )

Kondisi ini tentu akan memengaruhi bargaining position atau posisi tawar PDIP dalam menentukan calon wakil presiden (cawapres) Jokowi. Sebaliknya, kata dia, posisi tawar Nasdem dan PPP terhadap Jokowi akan menguat.

"Karena sedikit banyak kepala daerah bisa menjadi tokoh yang bisa menggerakan masyarakat ketika pilpres. Sebagai kader partai, kepala daerah tentu akan membantu partainya, itu rasional," tuturnya.