Petakan Keamanan Pilpres, DPR Intensifkan Koordinasi Antarlembaga
Jum'at, 06 April 2018 - 20:55 WIB
Petakan Keamanan Pilpres, DPR Intensifkan Koordinasi Antarlembaga
A
A
A
JAKARTA - Jelang pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2019, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo (Samsoet) akan mengintensifkan koordinasi antara DPR dengan KPU, Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Polri. Koordinasi dilakukan untuk pemetaan potensi konflik dan kerawanan keamanan.
"DPR RI ingin pastikan, para penyelenggara Pemilu sudah memahami dan memetakan berbagai potensi konflik maupun kerawanan di berbagai daerah dalam menghadapi Pileg dan Pilpres. Gesekan maupun konflik horizontal bisa jadi tak terhindarkan, karena itu kita harus antisipasi sedini mungkin," kata Bamsoet saat menerima Mendagri Tjahjo Kumolo di ruang kerja Pimpinan DPR RI, Jakarta, Jumat (6/4/2018).
Di samping Pileg dan Pilpres 2019, yang tak kalah pentingnya adalah Pilkada serentak 2018. Bamsoet berharap pesta demokrasi di sejumlah wilayah tersebut berjalan lancar sehingga tidak mengganggu stabilitas keamanan.
Stabilitas sosial politik harus terjaga dengan baik agar penyelenggaraan pesta demokrasi tidak ricuh atau muncul konflik horizontal. Karenanya politisi Golkar ini mengimbau semua pihak tidak menciptakan kegaduhan menjelang Pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019.
"Kondusifitas bangsa sangat penting. Jangan sampai pesta demokrasi dinodai oleh kerusuhan dan perpecahan bangsa. Walaupun kondisi penyelenggaraan Pilkada yang telah kita lakukan selama ini membuka celah bagi politik biaya tinggi, korupsi maupun kerusuhan sosial. Ini yang harus kita antisipasi bersama," ujarnya
Kepada Mendagri, Bamsoet secara pribadi meminta pemerintah mengkaji penyelenggaraan Pilkada langsung yang sudah diterapkan selama ini. Menurutnya, pemerintah harus melihat apakah Pilkada langsung membawa lebih banyak efek manfaat atau justru mudharatnya bagi bangsa.
Terlebih, beban politik dalam penyelenggaraan Pilkada langsung sangat tinggi. Bukan hanya terhadap kandidat yang maju dalam pemilihan, tapi juga terhadap keuangan negara sebagai penyelenggara.
"Kalau memang hasil kajian menyatakan Pilkada langsung lebih banyak membawa mudharat, kita harus terima sebagai sebuah kenyataan. Demokrasi yang berkualitas tidak hanya diukur dari sistem pemilihan langsung. Pemilihan kepala daerah melalui sistem perwakilan di DPRD juga tidak mengurangi nilai kulitas demokrasi. Yang terpenting prosesnya penuh transparansi,” terangnya.
Berbeda dengan Pilkada, Bamsoet berpandangan Pileg dan Pilpres tetap harus dilakukan secara langsung. Ia menilai cukup Pilkada yang proses pemilihannya dikembalikan melalui DPRD.
“Sebenarnya dalam UU Pilkada 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah, mekanisme pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara tidak langsung. Namun, pemerintah yang saat itu dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak setuju, alasannya masyarakat lebih menghendaki pemilihan dilakukan secara langsung,” jelasnya.
Akhirnya Presiden SBY mengeluarkan Perppu No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengubah mekanisme pemilihan dari tidak langsung menjadi langsung. Pertemuan antara Ketua DPR dan Mendagri turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan Utut Adianto, Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu, Desmon J Mahesa, serta Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun.
"DPR RI ingin pastikan, para penyelenggara Pemilu sudah memahami dan memetakan berbagai potensi konflik maupun kerawanan di berbagai daerah dalam menghadapi Pileg dan Pilpres. Gesekan maupun konflik horizontal bisa jadi tak terhindarkan, karena itu kita harus antisipasi sedini mungkin," kata Bamsoet saat menerima Mendagri Tjahjo Kumolo di ruang kerja Pimpinan DPR RI, Jakarta, Jumat (6/4/2018).
Di samping Pileg dan Pilpres 2019, yang tak kalah pentingnya adalah Pilkada serentak 2018. Bamsoet berharap pesta demokrasi di sejumlah wilayah tersebut berjalan lancar sehingga tidak mengganggu stabilitas keamanan.
Stabilitas sosial politik harus terjaga dengan baik agar penyelenggaraan pesta demokrasi tidak ricuh atau muncul konflik horizontal. Karenanya politisi Golkar ini mengimbau semua pihak tidak menciptakan kegaduhan menjelang Pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019.
"Kondusifitas bangsa sangat penting. Jangan sampai pesta demokrasi dinodai oleh kerusuhan dan perpecahan bangsa. Walaupun kondisi penyelenggaraan Pilkada yang telah kita lakukan selama ini membuka celah bagi politik biaya tinggi, korupsi maupun kerusuhan sosial. Ini yang harus kita antisipasi bersama," ujarnya
Kepada Mendagri, Bamsoet secara pribadi meminta pemerintah mengkaji penyelenggaraan Pilkada langsung yang sudah diterapkan selama ini. Menurutnya, pemerintah harus melihat apakah Pilkada langsung membawa lebih banyak efek manfaat atau justru mudharatnya bagi bangsa.
Terlebih, beban politik dalam penyelenggaraan Pilkada langsung sangat tinggi. Bukan hanya terhadap kandidat yang maju dalam pemilihan, tapi juga terhadap keuangan negara sebagai penyelenggara.
"Kalau memang hasil kajian menyatakan Pilkada langsung lebih banyak membawa mudharat, kita harus terima sebagai sebuah kenyataan. Demokrasi yang berkualitas tidak hanya diukur dari sistem pemilihan langsung. Pemilihan kepala daerah melalui sistem perwakilan di DPRD juga tidak mengurangi nilai kulitas demokrasi. Yang terpenting prosesnya penuh transparansi,” terangnya.
Berbeda dengan Pilkada, Bamsoet berpandangan Pileg dan Pilpres tetap harus dilakukan secara langsung. Ia menilai cukup Pilkada yang proses pemilihannya dikembalikan melalui DPRD.
“Sebenarnya dalam UU Pilkada 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah, mekanisme pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara tidak langsung. Namun, pemerintah yang saat itu dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak setuju, alasannya masyarakat lebih menghendaki pemilihan dilakukan secara langsung,” jelasnya.
Akhirnya Presiden SBY mengeluarkan Perppu No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengubah mekanisme pemilihan dari tidak langsung menjadi langsung. Pertemuan antara Ketua DPR dan Mendagri turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan Utut Adianto, Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu, Desmon J Mahesa, serta Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun.
(poe)
