Fadli Zon: GOPAC Konsisten Perangi Korupsi Terkait Migrasi
Selasa, 27 Maret 2018 - 23:33 WIB
Fadli Zon: GOPAC Konsisten Perangi Korupsi Terkait Migrasi
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memberikan pidato pada Sidang Inter Parliamentary Union ke-138 di Gedung CICG, Jenewa, Swiss, Senin (26/3/2018) waktu setempat. Fadli Zon berpidato dalam kapasitas sebagai Presiden GOPAC (the Global Organization of Parliamentarians Against Corruption/Organisasi Parlemen Dunia Anti Korupsi). Anggota GOPAC adalah anggota atau mantan anggota parlemen yang ada di 106 negara.
Di awal sambutan, Fadli Zon memuji langkah IPU menyoroti masalah migrasi sebagai tema utama Sidang Parlemen Dunia di Jenewa Swiss. GOPAC mengecam segala bentuk korupsi terkait migrasi seperti suap, penggelapan, penyalahgunaan dana publik, dan nepotisme.
Menurut Fadli, GOPAC mendukung penyusunan Global Compact for Save, Orderly, and Regular Migration (GCM) yang merupakan amanat New York Declaration for Refugees and Migrants pada Sidang Majelis Umum ke-71 PBB 2016. "Kami juga mendukung Global Compact for Refugees (GCR). Selain memperkuat kerjasama internasional dalam penanggulangan migrasi, GCM, dan GCR juga penting untuk memasukkan prinsip-prinsip antikorupsi dalam mekanisme penanggulangan migrasi," ujarnya dalam rilis yang diterima SINDOnews, Selasa (27/3/2018).
Fadli menambahkan, sebuah penelitian di Migration Policy Institute mengungkapkan bahwa korupsi memfasilitasi migrasi ilegal dalam bentuk penyuapan perbatasan dan pemalsuan dokumen dengan membayar suap. Kasus suap sering terjadi dalam perdagangan manusia. Hal ini terkait dengan pejabat korup yang meloloskan penyelundupan manusia. "Selain itu, ada 'dana siluman' yang biasanya keluar dari pengiriman remittance. Korupsi juga sering terjadi dalam pengiriman bantuan untuk pengungsi atau migrasi baik oleh institusi pemerintah maupun LSM dengan proposal fiktif."
Dalam hal migrasi paksa, lanjut Fadli, sering kita lihat berkembang dari konflik atau situasi pasca-perang di negara-negara asal. Dampaknya lebih buruk.
"Dalam kasus Rohingya misalnya, arus migrasi dari Myanmar ke Bangladesh banyak diwarnai kasus kekerasan politik maupun ekonomi dilakukan pihak berwenang. Selama kunjungan saya ke Cox Bazaar, Bangladesh, baru-baru ini, saya mendengar cerita kekejaman dan pelecehan besar-besaran yang telah menyebabkan tragedi kemanusiaan di zaman kita," ungkap politikus Partai Gerindra ini.
Pada kesempatan Sidang IPU, Fadli Zon mengajak parlemen sedunia mendukung komitmen Sustainable Development Goals (SDGs). Migrasi terkait dengan beragam aspek multidimensi pembangunan. GOPAC mengakui SDGs sebagai tujuan global menuju kesejahteraan manusia di lingkungan bebas korupsi. Parlemen dapat berkontribusi melalui peran konstitusional mendukung SDGs.
Di awal sambutan, Fadli Zon memuji langkah IPU menyoroti masalah migrasi sebagai tema utama Sidang Parlemen Dunia di Jenewa Swiss. GOPAC mengecam segala bentuk korupsi terkait migrasi seperti suap, penggelapan, penyalahgunaan dana publik, dan nepotisme.
Menurut Fadli, GOPAC mendukung penyusunan Global Compact for Save, Orderly, and Regular Migration (GCM) yang merupakan amanat New York Declaration for Refugees and Migrants pada Sidang Majelis Umum ke-71 PBB 2016. "Kami juga mendukung Global Compact for Refugees (GCR). Selain memperkuat kerjasama internasional dalam penanggulangan migrasi, GCM, dan GCR juga penting untuk memasukkan prinsip-prinsip antikorupsi dalam mekanisme penanggulangan migrasi," ujarnya dalam rilis yang diterima SINDOnews, Selasa (27/3/2018).
Fadli menambahkan, sebuah penelitian di Migration Policy Institute mengungkapkan bahwa korupsi memfasilitasi migrasi ilegal dalam bentuk penyuapan perbatasan dan pemalsuan dokumen dengan membayar suap. Kasus suap sering terjadi dalam perdagangan manusia. Hal ini terkait dengan pejabat korup yang meloloskan penyelundupan manusia. "Selain itu, ada 'dana siluman' yang biasanya keluar dari pengiriman remittance. Korupsi juga sering terjadi dalam pengiriman bantuan untuk pengungsi atau migrasi baik oleh institusi pemerintah maupun LSM dengan proposal fiktif."
Dalam hal migrasi paksa, lanjut Fadli, sering kita lihat berkembang dari konflik atau situasi pasca-perang di negara-negara asal. Dampaknya lebih buruk.
"Dalam kasus Rohingya misalnya, arus migrasi dari Myanmar ke Bangladesh banyak diwarnai kasus kekerasan politik maupun ekonomi dilakukan pihak berwenang. Selama kunjungan saya ke Cox Bazaar, Bangladesh, baru-baru ini, saya mendengar cerita kekejaman dan pelecehan besar-besaran yang telah menyebabkan tragedi kemanusiaan di zaman kita," ungkap politikus Partai Gerindra ini.
Pada kesempatan Sidang IPU, Fadli Zon mengajak parlemen sedunia mendukung komitmen Sustainable Development Goals (SDGs). Migrasi terkait dengan beragam aspek multidimensi pembangunan. GOPAC mengakui SDGs sebagai tujuan global menuju kesejahteraan manusia di lingkungan bebas korupsi. Parlemen dapat berkontribusi melalui peran konstitusional mendukung SDGs.
(zik)
